DPR Tolak Kenaikan Iuran BPJS Kelas Tiga

NERACA

Jakarta - Ketua Komisi IX DPR RI, Dede Yusuf mengatakan para legislator sepakat menolak kenaikan iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan kelas tiga karena dinilai memberatkan masyarakat ekonomi lemah. "Hampir 60 persen peserta BPJS Kesehatan itu berada di kelas tiga, makanya kita tolak," kata dia, seperti dikutip Antara, kemarin.

Sedangkan iuran untuk kelas satu dan dua, Dede Yusuf meminta pemerintah agar bisa mencari solusi yang terbaik dengan alasan-alasan kuat agar dapat diterima semua pihak. Berdasarkan kajian yang dilakukan pemerintah, biaya kebutuhan masyarakat yang sifatnya konsumtif jauh lebih besar jika dibandingkan iuran BPJS Kesehatan. "Jadi biaya beli rokok atau duduk di kafe itu lebih besar dari pada iuran BPJS kesehatan," ujarnya.

Meskipun demikian, mantan Wakil Gubernur Jawa Barat tersebut mengingatkan pemerintah khususnya BPJS Kesehatan agar memperbaiki layanan apabila kenaikan iuran resmi diterapkan. Karenanya, ujar dia hal itu mutlak dilakukan BPJS Kesehatan termasuk melunasi segala macam utang kepada pihak rumah sakit. Pada prinsipnya kenaikan tersebut harus dilakukan untuk meningkatkan kualitas bukan menutup devisit.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengusulkan iuran BPJS Kesehatan untuk peserta mandiri kelas satu naik dua kali lipat dari Rp80 ribu menjadi Rp160 ribu. Dalam Rapat Gabungan Komisi XI dan IX DPR Sri Mulyani mengaku usulan kenaikan tersebut lebih tinggi dibanding usulan Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN). Menurut dia, kenaikan iuran dengan besaran tersebut diperlukan untuk menambal defisit keuangan BPJS Kesehatan yang pada tahun ini diperkirakan membengkak hingga Rp32,8 triliun.

Mengutip Kontan.co.id, aktuaris BPJS Kesehatan Ocke Kurniadi mengaku belum mengetahui usulan mana yang akan diteken oleh presiden. Namun, dia mengatakan pihaknya sudah memperkirakan akan terjadi perpindahan peserta ke kelas yang lebih rendah dibandingkan saat ini. Sayangnya, Ocke tak merinci dengan detail berapa banyak perpindahan yang akan terjadi di masing-masing kelas. Namun, dia mengakaan akan ada peserta yang pindah ke kelas 2 dan kelas 3, bahkan pindah menjadi peserta PBI. "Itu tergantung elastisitasnya. Kami duga dari semua kelas, sekitar 30% itu akan turun kelas," tutur Ocke.

Ocke menjelaskan, BPJS Kesehatan tak mempersoalkan perpindahan kelas ini. Menurutnya, selama kolektibilitas yang dijalankan masih baik, maka tak ada persoalan yang akan dialami. Dia melanjutkan, perpindahan kelas lebih baik dilakukan dibandingkan peserta yang menunggak iuran. Dia pun mengatakan, dengan perpindahan kelas ini, maka peserta membayar iuran sesuai dengan kemampuan atau penghasilan yang dimilikinya. "Kalau kemampuan bayarnya tepat kolektibilitasnya akan bagus. Ini lebih bagus dibandingkan dipaksakan di kelas 1 tapi kolektibiliatas macet. Lebih baik kan yang di bawah, bayar Rp 42.000, tetapi berkelanjutan. Itu lebih bagus," tuturnya.

Dia menambahkan, meski peserta memilih untuk turun kelas, fasilitas dan standar kesehatan yang diterima tidak akan menurun. Menurutnya, perbedaan yang dialami hanya dari jenis kamar yang akan diterima peserta.

BERITA TERKAIT

Punya 737 Gerai, SiCepat Ekspres Targetkan Kirim 1Juta Paket Perhari

    NERACA   Jakarta – PT SiCepat Ekspres Indonesia telah ingin terus menambah kapasitas gerai yang diakhir tahun 2019…

2020, PLN Fokus Listriki 78.000 Rumah di Papua

      NERACA   Jakarta – Jadi tugas besar bagi PT PLN Direktorat Bisnis Regional Maluku dan Papua untuk…

Kendalikan Impor, Pemerintah Dorong Pemanfaatan PLB E-Commerce

  NERACA   Jakarta - Untuk dapat mengendalikan maraknya peredaran produk-produk impor yang membanjiri Indonesia, pemerintah mendorong pengusaha importir dan…

BERITA LAINNYA DI BERITA EKONOMI

Punya 737 Gerai, SiCepat Ekspres Targetkan Kirim 1Juta Paket Perhari

    NERACA   Jakarta – PT SiCepat Ekspres Indonesia telah ingin terus menambah kapasitas gerai yang diakhir tahun 2019…

2020, PLN Fokus Listriki 78.000 Rumah di Papua

      NERACA   Jakarta – Jadi tugas besar bagi PT PLN Direktorat Bisnis Regional Maluku dan Papua untuk…

Kendalikan Impor, Pemerintah Dorong Pemanfaatan PLB E-Commerce

  NERACA   Jakarta - Untuk dapat mengendalikan maraknya peredaran produk-produk impor yang membanjiri Indonesia, pemerintah mendorong pengusaha importir dan…