NERACA

Jakarta – Proses restrukturisasi dan efisiensi yang dilakukan PT Krakatau Steel Tbk (KRAS) atau (KS) guna menyehatkan kinerja keuangan, memaksa bagi emiten produsen baja ini untuk melepas saham anak usahanya dan salah satunya akan melepas sebanyak 80-100% saham anak usahanya, PT Krakatau Daya Listrik (KDL), kepada PT Pembangkit Listrik Negara (Persero). Nilai divestasi saham tersebut diproyeksikan mencapai Rp 2 triliun.

Kata Direktur Utama Krakatau Steel, Silmy Karim, divestasi mayoritas saham KDL diharapkan rampung pada kuartal IV-2019. Nilai final pelepasan saham tersebut masih didiskusikan dengan PLN. “Saat ini, proses restrukturisasi organisasi perusahaan sudah mencapai 34%, sehingga divestasi KDL itu ditargetan harus selasai tahun ini,” jelas dia seperti dikutip investor di Jakarta, kemarin.

Manajemen Krakatau Steel mengakaui bahwa proses negosiasi sedang berlangsung dan ditargetkan divestasi tersebut tuntas akhir tahun ini. Divestasi tersebut juga sejalan dengan program restrukturisasi organisasi yang sedang dilaksanakan perseroan. Krakatau Steel saat ini tercatat sebagai penguasa sepenuhnya saham KDL yang memiliki nilai aset sebelum eliminasi sebesar US$ 230,57 juta per Juni 2019. KDL merupakan salah satu anak usaha perseroan yang membukukan laba selama semester I-2019.

KDL yang beroperasi sejak 1996 ini tercatat memiliki lima unit Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) yang masing-masing berkapasitas 80 megawatt (MW). Alhasil, total kapasitas terpasang mencapai 400 MW. Berdasarkan laman resmi KDL, bahan bakar utama dari PLTU KDL adalah gas alam dan Bahan Bakar Minyak (BBM) residu. Semula KDL beroperasi secara mandiri. Seiring berjalannya waktu, pembangunan pabrik baru di Kawasan Industi Krakatau juga berkembang, sehingga  transmisi PLTU KDL terinterkoneksi dengan jaringan 150 kV PLN melalui Hantaran Udara Tegangan Tinggi (HUTT).

Diakui Silmy Karim, langkah restrukturisasi yang dilakukan perseroan tidak menyenangkan semua pihak. Namun, dia memastikan manajemen menjamin program ini dilakukan sesuai dengan aturan perundangan. Menurutnya, program tersebut akan membuat unit-unit kerja di internal akan lebih optimal sehingga mampu menjalankan bisnis secara efisien dan lebih produktif. Silmy mengatakan, program restrukturisasi dan transformasi tidak akan dapat menyenangkan semua pihak. Akan tetapi, manajemen mengklaim program itu sesuai dengan aturan perundangan. “Jadi tidak benar ada pemutusan hubungan kerja [PHK] massal kepada karyawan Krakatau Steel. Restrukturisasi organisasi tidak selalu identik dengan PHK, ada banyak cara dalam perampingan struktur organisasi,” jelasnya.

Seperti diketahui, KRAS tercatat membukukan kerugian pada 2016—2018. Namun, nilainya terus mengalami penurunan selama rentang periode tersebut. Adapun, kerugian yang dibukukan KRAS dalam tiga tahun terakhir yakni US$171,69 juta pada 2016, US$81,74 juta pada 2017, dan US$74,82 juta pada 2018. KRAS menargetkan laba bersih sekitar US$6,37 juta pada 2019. Realisasi itu berbalik dari rugi US$74,82 juta pada 2018.

Tahun ini, perseroan menargetkan peningkatan aset pada 2019 sebesar 15,21% dari capaian 2018 sebesar US$4,30 miliar menjadi US$4,95 miliar pada 2019. Sebagai gambaran, KRAS menjadi produsen baja terbesar dengan kapasitas produksi 3,15 juta ton per tahun. Produk utama perseroan yakni HRC, CRC, dan wire rod. Di samping memproduksi baja, KRAS juga menjalankan beberapa lini bisnis pendukung yakni industrial estate dan perhotelan, rakayasa dan konstruksi, jasa pengelolaan pelabuhan, serta jasa lainnya seperti penyedia kelistrikan, air industri, teknologi informasi, serta layanan medis.