NERACA

Jakarta--- Gara-gara kebijakan kenaikkan harga BBM bersubdisi ditunda, maka Bank Dunia memprediksi defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) bias sebesar 3,1% dari produk domestik bruto (PDB). Sementara defisit APBN Perubahan sebesar 2,2%,  naik dari 1,5 persen akibat naiknya subsidi energi dan belanja infrastruktur.  "Jika harga minyak rata-rata 120 dolar AS per barel selama satu tahun diperkirakan defisit anggaran bisa mencapai 3,1% dari PDB," kata Lead Economist Indonesia Bank Dunia, Shubham Chaudhuri di Jakarta, Selasa,3/4

Menurut Shubham, perkiraan defisit anggaran sebesar itu didasari juga tanpa penyesuaian harga BBM atau 2,5% dari PDB jika kenaikan harga BBM bersubsidi dilaksanakan di kuartal ketiga 2012. “Tentu saja kajian ini, berdasarkan tanpa penyesuaian BBM,” ungkapnya.

Lebih jauh kata Shubham, adanya gangguan pasokan dan kekhawatiran terhadap geopolitik telah menyebabkan harga minyak internasional meningkat dengan tajam. Rata-rata harga minyak mentah Indonesia mencapai 122 dolar AS per barel dalam tiga bulan pertama 2012. "Asumsi Pemerintah dalam APBN-P masih tetap koservatif pada 105 dolar AS perbarel. Berdasarkan proyeksi harga minyak “futures contracts” dan mekanisme penyesuaian harga BBM yang baru saja di sahkan DPR, skenario baseline dalam laporan ini mengasumsikan harga BBM subsidi akan dinaikkan di kuartal tiga 2012," ujarnya

Dikatakan Shubham, mengurangi risiko fiskal serta subsidi BBM juga memberikan kesempatan berharga untuk mengarahkan kembali belanja Pemerintah dalam jangka menengah kepada kebutuhan pembangunan yang lebih mendesak dan untuk meningkatkan efisiensi belanja. “Pemerintah bisa ada kesempatan lagi untuk mengurangi resiko fiscal,”cetusnya.

Meski demikian, lanjut dia, dari sisi keberlanjutan fiskal, meningkatnya defisit anggaran masih dapat dikendalikan karena posisi utang awal Indonesia cukup baik. Namun, lanjut dia, di sisi lain risiko defisit anggaran melewati batas 3% dari PDB dapat menyebabkan pengurangan belanja dalam bidang prioritas pembangunan. "Tingginya tingkat ketidakpastian dan kesulitan dari pendekatan yang digunakan dalam penyesuaian harga BBM juga mempengaruhi inflasi dan outlook kebijakan makro terhadap investor," ujar dia.

Shubham mengatakan, secara politis, keputusan untuk tidak menaikkan harga BBM menggambarkan kesempatan yang hilang atau tertunda untuk mengarahkan kembali belanja pada saat resiko masih bersifat global. "Masih buruknya perkembangan ekonomi global tetap menjadi risiko utama," ujar dia.

Ia menambahkan, risiko tekanan di pasar keuangan yang bersumber dari negara-negara kawasan Eropa dapat menjalar ke Indonesia masih tetap ada, dikarenakan kerentanan investor asing di pasar ekuitas dan obligasi Pemerintah. **bari