NERACA

Jakarta – Ekonom senior dari Intitute for Development of Economics and Finance (Indef) Fadhil Hasan menyebut keputusan pemerintah untuk memindahkan Ibukota Negara yang dikabarkan ke Kalimantan Timur tidak akan memecahkan masalah ekonomi yang masih Jawa sentris. Ia mengatakan, alas an Bappenas untuk memindahkan Ibukota agar tidak ada lagi ekonomi Jawa Sentris terlihat dibuat-buat.

“Menurut saya alasan terlalu dibuat-buat. Kalau argumennya adalah pemerataan ekonomi, seharusnya daerah yang paling tertinggal jadi Ibukota negara tersebut. Entah itu Papua atau di mana sehingga bisa perbaiki pemerataan,” kata Fadhil di Jakarta, Jumat (23/8).

Dirinya menambahkan, ekonomi di Provinsi Kalimantan relatif lebih maju dibandingkan ekonomi Provinsi lain sepeti Provinsi Papua atau Sulawesi. Oleh karena itu Pemerintah diminta untuk fokus dalam perbaikan industri yang memiliki nilai tambah produktifitas. Fadhil juga menyebut, Pemerintah tidak bisa langsung membandingkan lurus antara pemindahan ibukota di Brazil dengan Indonesia. Sebab kedua negara tersebut memiliki perbedaan dari sisi geografis.

Sebelumnya, melalui Pidato Kenegaraan, Presiden Jokowi telah meminta izin kepada DPR untuk memindahkan Ibukota ke Kalimantan. Pemerintah sendiri disebut telah mengkonfirmasi pemindahan ibukota baru akan dipindahkan ke Provinsi Kalimantan Timur. Hal tersebut dikonfirmasi oleh Menteri Agraria dan Tata Ruang Sofyan Djalil yang membenarkan bahwa Kalimantan Timur menjadi provinsi yang terpilih, meski Presiden Jokowi masih menutup rapat informasi terkait kawasan yang benar-benar akan menjadi ibu kota pengganti DKI Jakarta.

Sementara itu, Ekonom Indef M Rizal Taufikurahman menjelaskan, dampak pemindahan Ibukota tidak memberikan dorongan terhadap perubahan Gros Domestik Product (GDP) riil. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh INDEF, pemindahan Ibukota hanya berdampak terhadap PDRB Provinsi Kalimantan Timur yang sebesar 0,24%, namun 32 Provinsi lainnya tidak berdampak apapun. “Artinya pemindahan tersebut tidak memberikan dampak apa-apa terhadap pertumbuhan GDP riil nasional,” kata Rizal.

Rizal menamabahkan, berdasarkan variabel makro Gros National Expenditure (GNE), pemindahan ibukota juga dinilai tidak memberikan dampak apa-apa secara nasional. Namun untuk GNE Kalimantan Timur sendiri bisa tumbuh 0,73% lebih baik dari sebelumnya. Sementara berdasarkan aspek regional, pemindahan ibukota dinilai hanya menguntungkan propinsi tujuan namun belum tentu megurangi ketimpangan di sekitar provinsi tujuan.

“Di sisi Iain bahkan bisa jadi merugikan bagi provinsi lain karena konektivitas yang belum terbangun antara daerah tujuan ibukota baru dengan propinsi-propinsi di berbagai Indonesia. Sehingga berpotensi besar menimbulkan high cost baru bagi daerah lain,” jelas Rizal.

Sebagai informasi, Badan Pusat Statistik (BPS) sendiri telah merilis data pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal II-2019 sebesar 5,05% secara year on year (YoY) atau tercatat lebih rendah dibanding kuartal II-2018 yang sempat menyentuh 5,27%.

Wakil Ketua Komisi II DPR RI Herman Khaeron meminta pemerintah mengajukan dahulu konsep pemindahan ibukota secara terbuka kepada DPR terlebih dahulu, karena menyangkut pembuatan regulasi undang-undang sebagai payung hukum kebijakan tersebut. "Pemerintah ajukan konsep pemindahan ibukota dahulu ke DPR lalu dibahas, itu yang benar karena kebijakan itu harus ditetapkan dengan undang-undang," kata Herman.

Dia menilai kebijakan itu sebaiknya dibicarakan dari berbagai aspek dan dampaknya sehingga harus terencana dengan matang sambil dibahas Rancangan Undang-Undang Pemindahan Ibukota. Menurut Herman yang merupakan politisi Partai Demokrat itu, kebijakan pemindahan ibukota harus terbuka kepada publik karena akan bersinggungan dengan pelayanan publik dan kepentingan masyarakat.

"Sebanyak 70 penduduk tinggal di Pulau Jawa, jangan sampai pemindahan ibu kota ke Kalimantan menambah beban biaya bagi 70 persen penduduk. Jadi kita bahas dulu saja secara terbuka di DPR dan buat jajak pendapat kepada masyarakat," ujarnya.