NERACA

Jakarta - Wakil Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Said Abdullah menegaskan sinergitas antara aspek ekonomi dan keamanan sangat penting guna meredam persoalan yang terjadi di Papua dan Papua Barat belakangan ini. Hal ini merupakan senjata utama memitigasi eskalasi kericuhan agar tidak semakin meluas. “Saya meyakini, pendekatan ekonomi dan keamanan bisa menjadi lokomotif meredam kericuhan yang terjadi di bumi Papua,” ujar Said Abdullah di gedung DPR/MPR, Jakarta, Jumat (23/8).

Menurutnya, pendekatan komprehensif sangat dibutuhkan untuk menyelesaikan persoalan di Papua dan Papua Barat. Penuntasan permasalahan di tanah Papua mutlak ditempuh agar agenda pembangunan yang sudah dirancang pemerintah berjalan normal. Bagi Said, ada dua model pendekatan prioritas yang harus dilakukan yakni dari aspek ekonomi dan keamanan. Kedua aspek ini seperti dua sisi mata uang yang saling bergantungan.

Sektor ekonomi jelasnya tidak akan berjalan tanpa jaminan keamanan. Ini artinya, pembangunan ekonomi membutuhkan stabilitas keamanan. Sedangkan kekuatan pertahanan membutuhkan kemampuan ekonomi yang mendukung melalui alokasi anggaran. Namun pendekatan keamanan ini mengedepankan pola soft power yang lebih persuasif seperti negosiasi dan dialog. Hal ini harus di pasang sebagai ujung tombak untuk menyelesaikan konflik. Karena pendekatan hard power terbukti tidak efektif terhadap konflik di bumi Papua.

“Saya kira, penanganan kerusuhan Papua dan Papua Barat tidak boleh sporadis, perlu therapy khusus. Bangun dialog dan rekonsiliasi, libatkan tokoh masyarakat, pemuka agama, dan tokoh adat Papua untuk memetakan jalan penuntasan konflik di bumi Cenderawasih,” terang Ketua DPP PDI P Bidang Perekonomian ini.

Said mengatakan stabilitas keamanan berpengaruh sangat besar terhadap kehidupan masyarakat. Bukan hanya pada aspek sosial, namun juga mempengaruhi bidang ekonomi. Jika daerah itu tidak aman maka bisa berimbas pada perkembangan ekonomi di daerah tersebut. Situasi ini akan mempengaruhi minat para investor dalam berinvestasi yang muaranya menganggu ekonomi nasional.

Karenanya, pemerintah wajib menjaga stabilitas keamanan untuk menciptakan perekonomian yang sehat. “Korelasi antara ekonomi dan keamanan merupakan hubungan yang timbal balik. Daerah yang ekonominya tumbuh, pasti keamanannya terjamin baik. Sebaliknya jika kondisi ekonomi tidak stabil, akan memberikan dampak pada gangguan keamanan yang bisa memberikan efek negatif pada ekonomi,” tuturnya.

Wakil Rakyat 4 Periode ini meminta pemerintah mengawal kondusifnya situasi di tanah Papua guna memastikan laju perekonomian nasional berjalan sesuai koridornya. “Apabila keadaan aman dan kondusif maka pelaku ekonomi seperti pengusaha, investor dan lainnya dapat beraktivitas dengan percaya diri,” ucapnya. Said menjelaskan solusi permasalahan Papua dan Papua Barat tidak bisa dilihat secara parsial tetapi harus komprehensif dari berbagai dimensi. Untuk itu, pemerintah harus merumuskan platform penyelesaian persoalan di Papua dan Papua Barat bersifat jangka panjang.

Sebab, provinisi di ujung timur Indonesia ini menjadi barometer paling kritis atas adanya ancaman disintegrasi bangsa. “Yang dibutuhkan sekarang ini, solusi yang bersifat jangka panjang dan  lebih  komprehensif. Bila tidak maka dikwatirkan eskalasi kerusuhan akan berlangsung ke arah kebuntuan politik yang akan mengancam persatuan bangsa,” terangnya.

Lebih lanjut, politisi senior PDI Perjuangan ini meminta pemerintah focus pada pembangunan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan bagi rakyat Papua. Langkah itu harus dipercepat demi membangkitkan kepercayaan dari masyarakat Papua terhadap pemerintahan. “Pemerintah pusat harus memberikan porsi khusus secara nasional dalam kegiatan pembangunan Papua sehingga bisa memperkecil gap ekonomi rakyat disana,” pungkasnya.