Kemenkeu Pastikan Kenaikan Tunjangan Direksi BPJS Kesehatan Tak Pakai APBN

NERACA

Jakarta - Kementerian Keuangan memastikan kenaikan tunjangan cuti tahunan bagi Direksi dan Dewan Pengawas Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) akan menggunakan dana operasional dan tidak bersumber dari dana APBN. Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kementerian Keuangan Nufransa Wira Sakti dalam pernyataan di Jakarta, Selasa mengatakan pembayaran manfaat tambahan ini juga tidak berpengaruh terhadap pengelolaan dana jaminan kesehatan yang dikelola BPJS Kesehatan.

Nufransa mengatakan penyesuaian tunjangan cuti tahunan ini diberikan dengan pertimbangan selaras dengan hak dan kewajiban pegawai BPJS yang mendapatkan 14 kali gaji setahun dalam bentuk Tunjangan Hari Raya (THR) dan gaji ketiga belas. Selama ini Direksi dan Dewan Pengawas BPJS hanya mendapatkan THR, sehingga untuk menjaga keselarasan hak dengan pegawai BPJS maupun aparatur pemerintah, maka penyesuaian tunjangan cuti tahunan ini merupakan pengganti pemberian gaji ketiga belas.

Sebelumnya, BPJS Ketenagakerjaan mengirim surat usulan kepada pemerintah untuk melakukan perubahan atau penambahan beberapa komponen manfaat tambahan lainnya bagi anggota dewan pengawas dan dewan direksi BPJS, yang diatur dalam PMK No. 34/2015.

Penambahan atau perubahan yang diusulkan antara lain kenaikan THR keagamaan, tunjangan cuti tahunan, tunjangan cuti besar, dan tunjangan perumahan, serta peningkatan tunjangan komunikasi, fasilitas kesehatan, dan fasilitas olahraga.

Berbagai usulan tersebut antara lain dilandasi pertimbangan perlunya penyesuaian manfaat mengingat sejak tahun 2015 belum dievaluasi. Meski demikian, pemerintah menolak berbagai tunjangan yang diusulkan dan menilai hanya satu komponen yang layak dipenuhi dan ini sesuai dengan ketentuan yang diterima aparatur sipil negara atau TNI/Polri dan pegawai non aparatur sipil negara.

Komponen tersebut adalah pemberian tunjangan cuti tahunan menjadi dua kali gaji, yang diperlakukan seperti gaji ke 13 dan gaji ke 14 atau THR, yang berlaku bagi Direksi dan Dewan Pengawas BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan.

BERITA TERKAIT

Pemerintah Yakin Dana Amnesti Pajak Tidak Kembali ke Asing

    NERACA   Jakarta - Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan menyatakan hingga masa penahanan dana (holding period)…

Eksploitasi Air Tanah Sebabkan Penurunan Tanah Jakarta

    NERACA   Jakarta - Penurunan tanah (landsubsidence) di DKI Jakarta salah satu faktornya adalah disebabkan eksploitasi air tanah…

Internet Lambat Ikut Hambat Bisnis

    NERACA   Jakarta - Lembaga riset global Legatum Institute mengungkapkan bahwa koneksi internet yang lambat dan bandwidth jaringan…

BERITA LAINNYA DI BERITA EKONOMI

Haris Azhar Bakal Laporkan Majelis Hakim PT Jakarta ke KY dan Bawas - Diduga Tak Periksa Berkas Banding

      NERACA   Jakarta - Jaksa berprestasi Chuck Suryosumpeno tidak pernah lelah untuk menuntut keadilan hukum di Indonesia.…

ITDC Fokus Kembangkan The Mandalika - Katalisator Pembangunan Ekonomi NTB

    NERACA   Jakarta - PT Pengembangan Pariwisata Indonesia (Persero) atau Indonesia Tourism Development Corporation (ITDC), BUMN pengembang dan…

UMP 2020 Disebut Masih Mengacu PP 78 Tahun 2015 Tentang Pengupahan

    NERACA   Jakarta - Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) menyebutkan besaran upah minimum provinsi (UMP) untuk 2020 diperkirakan masih…