NERACA

Jakarta – Untuk mengendalikan konsumsi bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) berencana mengurangi pasokan premium di stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) yang terletak di perumahan-perumahan elite.

Dirjen Migas Kementerian ESDM Evita H Legowo menjelaskan, selain mengurangi pasokan premium di kawasan elit, dalam waktu bersamaan pemerintah akan menambah pasokan pertamax ke lingkungan yang dihuni orang-orang kaya tersebut. "Kami akan kurangi pasokan premium dan menambah pertamax di SPBU-SPBU yang ada di perumahan elite," kata Evita di Jakarta, Senin (2/4).

Selain pengurangan pasokan premium dan penambahan pertamax di perumahan elit, dia melanjutkan, pejabat-pejabat pemerintah, BUMN, dan BUMD dilarang menggunakan BBM bersubsidi. Sementara itu, untuk daerah-daerah yang masih belum ada SPBU yang menjual pertamax, masih diperbolehkan mengonsumsi premium. Agar volume BBM bersubsidi tidak jebol, lanjutnya, pemerintah melalui BPH Migas akan meningkatkan pengawasan penyaluran BBM bersubsidi.

Dia menambahkan, terbitnya Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 15 Tahun 2012 tentang Harga Jual Eceran dan Konsumen Pengguna Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu, dapat menjadi payung hukum BPH Migas untuk meningkatkan pengawasan.

Pada kesempatan sebelumnya, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Jero Wacik, juga mengajak masyarakat untuk berhemat BBM sebagai konsekuensi logis tidak naiknya harga BBM bersubsidi. "Itu konsekuensi logis, karena pemerintah tidak boleh menaikkan harga. Caranya kurangi yang tidak perlu untuk menghemat BBM," terangnya.

Sementara itu pengamat perminyakan, Kurtubi, mengatakan penundaan kenaikan harga BBM yang semula direncanakan pada 1 April 2012 bisa dimanfaatkan pemerintah untuk menyehatkan subsidi BBM. Caranya dengan melakukan upaya meningkatkan penerimaan negara. Kurtubi menyebutkan tiga cara untuk melakukan hal itu.

Pertama, membuat negara-negara yang membeli gas di Indonesia dengan harga murah supaya bersedia membayar dengan harga normal. Jika China dapat membayar dengan normal, kata dia, ada potensi penerimaan lebih sebesar Rp 30 triliun per tahun. "Misalnya kemarin saat ke China, seharusnya SBY bisa meyakinkan mereka untuk membayar gas dengan harga normal," ujarnya.

Kedua, efisiensi pengelolaan biaya operasi dan investasi (cost recovery). Kurtubi menyatakan ada keanehan dalam pengelolaan sasaran lifting minyak. Dia mengatakan pemerintah menaikkan nilai cost recovery dari US$ 12 miliar menjadi US$ 15 miliar, sementara target lifting turun dari 1.950 barel per hari menjadi 1.930 barel per hari.

Ketiga, efisiensi manajemen impor minyak. Menurut Kurtubi, Pertamina semestinya membeli langsung minyak mentah dari produsen, tidak lewat perantara atau trader. Jika Pertamina dapat membeli langsung, ada biaya pengeluaran yang bisa dihemat. "Sekarang kita impor minyak Rp 350 triliun, kalau bisa efisien sekitar 2 % saja sudah hemat Rp 7 tiliun," ujarnya.