Lemhanas Gelar Sosialisasi Pengukuran IKN di Maluku

Lemhanas Gelar Sosialisasi Pengukuran IKN di Maluku

NERACA

Ambon - Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhanas) RI menggelar sosialisasi pengukuran Indeks Ketahanan Nasional (IKN) dan integrasi data provinsi berbasis kabupaten/kota di Ambon, Rabu (7/8).

Sosialisasi yang dihadiri Wakil Gubernur Lemhanas RI Marsekal Madya TNI Wieko Sofyan tersebut merupakan upaya pemerintah pusat untuk menyelaraskan, mempertajam dan memantapkan sinergitas pelaksanaan pengukuran IKN dan integrasi data.

Gubernur Maluku, Murad Ismail dalam sambutan tertulis dibacakan Sekda Hamin Bin Thahir, mengapreasiasi sosialisasi tersebut mengingat ke depan Indonesia akan terus menghadapi menghadapi perkembangan dunia global.

Menurut dia, ketahanan nasional merupakan kondisi dinamis bangsa yang berisi ketangguhan, keuletan dan kemampuan untuk mengembangkan kekuatan nasional, dalam menghadapi segala bentuk ancaman yang datang dari dalam maupun luar serta membahayakan integritas, identitas dan kelangsungan hidup bangsa.

“Ketahanan nasional harus diwujudkan dan dibina terus menerus secara, terpadu dan sinergi melalui delapan pendekatan aspek kehidupan nasional, yakni tiga aspek alamiah (tri gatra) yang bersifat statis dan lima aspek kehidupan (panca gatra) yang bersifat dinamis,” kata dia.

Hubungan antara kedelapan gatra tersebut, lanjutnya, saling terkait dan menyeluruh membentuk tata-laku masyarakat dalam kehidupan nasional, yang implementasinya diselenggarakan dengan mengutamakan pendekatan kesejahteraan dan keamanan yang serasi, selaras dan seimbang.

Kendati demikian, menurut Murad, masih terdapat kelemahan dan kekurangan dalam implementasi indeks panca gatra dan trigatra di setiap provinsi, diantara indeks ketahanan ekonomi masih berbeda untuk tingkat kemiskinan di tiap provinsi.

Begitu juga indeks ketahanan ideologi masih lemah karena riak-riak konflik masal, suku, ormas, kelompok, masyarakat, serta indeks sosial budaya belum tangguh disebabkan masih rendahnya tingkat pendidikan sebagian besar masyarakat, serta cenderung mencari pembenaran dari pada kebenaran, termasuk menerima begitu saja informasi yang sesuai dengan pendapatnya.

Sedangkan indeks ketahanan nasional yang mencakup ideologi, bela negara dan wawasan kebangsaan, cukup tangguh dan tidak membahayakan stabilitas nasional.

Karena itu, menurut dia, diperlukan penguatan terhadap revitalisasi nilai-nilai empat konsensus dasar nasional oleh segenap komponen bangsa melalui pemahaman yang benar, utuh dan menyeluruh, dalam konteks semangat persatuan dan kesatuan bangsa perlu terus di tumbuh-kembangkan oleh seluruh komponen bangsa sebagai implementasi dari nilai-nilai luhur Pancasila.

Gubernur berharap melalui sosialisasi tersebut dapat terwujud sinergitas fungsi pengukuran IKN melalui peningkatan koordinasi dan dinergitas antarinstansi teknis, dalam rangka mempertajam program-program pembangunan di pusat maupun daerah, dan memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa. Ant

BERITA TERKAIT

Anggota DPR: Belum Ada Mafia Migas Diperangi Pemerintah

Anggota DPR: Belum Ada Mafia Migas Diperangi Pemerintah   NERACA Jakarta - Anggota Komisi VII DPR Sartono Hutomo menyebutkan hingga saat…

Nobu Bank Kenalkan Nobu ePay Lewat NOBU Sansmori

Nobu Bank Kenalkan Nobu ePay Lewat NOBU Sansmori NERACA Jakarta - Nobu Bank menyelenggarakan acara bertajuk NOBU Sansmori (Santai Seru…

Polri Canangkan Program Korlantas Peduli Lingkungan

Polri Canangkan Program Korlantas Peduli Lingkungan   NERACA Jakarta - Korlantas Polri merilis program Korlantas Polri Peduli Lingkungan Bersih sebagai upaya…

BERITA LAINNYA DI HUKUM BISNIS

Ketum DPP Perhimpunan Peternak Sapi dan Kerbau Indonesia - Wabah Anthraks Indikasi Pemerintah Kurang Cermat

Teguh Boediyana Ketum DPP Perhimpunan Peternak Sapi dan Kerbau Indonesia Wabah Anthraks Indikasi Pemerintah Kurang Cermat Jakarta - Penyakit Anthrak…

Nomenklatur Keilmuan Masih Menjadi Persoalan Seleksi CPNS

Nomenklatur Keilmuan Masih Menjadi Persoalan Seleksi CPNS NERACA Jakarta - Peneliti Bidang Sosial The Indonesian Institute, Center for Public Policy…

HuMa Catat 346 Konflik Agraria Terjadi Sepanjang 2019

HuMa Catat 346 Konflik Agraria Terjadi Sepanjang 2019   NERACA Jakarta - Lembaga swadaya masyarakat Pembaharuan Hukum Berbasis Masyarakat dan Ekologis…