NERACA

Jakarta--Pengelolaan ekonomi Indonesia terkesan dilakukan secara predator. Alasanya banyak dkorupsi dari hulu sampai huilir. Karena itu bangsa ini disebut sebagai negara pemburu rente.  Sehingga perekonomian bangsa ini tidak berpijak pada konstitusi. Dimana, yang kaya makin kaya dan yang miskin bertambah miskin. “Jumlah kemiskinan meningkat data BPS menyebut 30 juta jiwa atau 12,49 % dari jumlah penduduk pada 2011.  Sementara ada 40 orang terkaya di Indonesia yang jumlah kekayaannya mencapai Rp 7.396 triliun. Jadi, ada ketimpangan sangat tinggi,” tandas anggota Komisi XI DPR RI FPDIP Arif Budimanta dalam dialog demokrasi ekonomi bersama pengamat ekonomi INDEF Aviliani di Gedung MPR/DPR RI Jakarta, Senin (2/4).

Anehnya lagi terkait kenaikan harga BBM ini lanjut Arif, PLN tiba-tiba minta tambahan subisidi Rp 4 triliun. Yang menjadi pertanyaan kenapa tahun anggaran tahun 2011 tidak meminta, padahal BBM tidak naik? Dan, ketika BBM mau dinaikkan minta tambahan subsidi. “Ini kan aneh. Karena itu bagaimana transparansi pengelolaan anggaran negara ini,” tambah Arif.

Posisi daya saing ekonomi Indonesia berada pada peringkat ke 46 lebih rendah dari Thailand 39, Malaysia 21 dan Singapura ke 2 dunia (Word Ekonomic Forum-WEF). Ditambah utang  tahun 2011 ini mencapai Rp 1800 triliun dan konflik sosial, yang makin marak akhir-akhir ini. “Padahal, negeri ini bertahan dari segala kerapuhan karena ideologi dan konsepsi berbangsa dan bernegara Pancasila; yang bukan kapitalis dan juga tidak sosialis,” ujarnya.

Sementara itu ekonom Aviliani, mengakui belum ada sikkronisasi pembuat kebijakan ekonomi pusat dan daerah. Termasuk ketika akan menaikkan harga BBM untuk anggaran APBN-P 2012, akibat kenaikan BBM dunia. Realitanya masalah pangan dan energi menjadi problem. “Pangan menjadi problem produksi dan konsumsi. Tapi, petani tetap miskin. Sedangkan energi tergantung pada asing. Kenapa kita tidak menjadikan BUMN kita seperti Petronas? Bahwa kemandirian negara ini tak bisa diserahkan ke pasar bebas,” tutur Aviliani.

Komisaris BRI ini menyalahkan pemerintah dan DPR RI yang tidak mempunyai rencana pembangunan lima tahun ke depan. Soal kenaikan BBM misalnya  naik karena direncanakan untuk tidak saja APBN 2012, tapi seterusnya. Karena itu keputusan yang terjadi di DPR adalah lebih mengutamakan kepentingan politik, dan bukannya ekonomi. “Kita mempertanyakan juga kenapa ada partai koalisi yang membelot?” katanya.

Anehnya, Aviliani menyebut tidak masalah dengan penolakan BBM tersebut, karena pemerintah memang belum mengotak-atik pemasukan negara. “Tak masalah kenaikan BBM ditolak, karena pemerintah memang belum mengotak-atik pemasukan negara. Jika demikian, seharusnya kita mulai mengkonversi energi dari BBM ke gas. Khususnya untuk transportasi massal dan sepeda motor, karena BBM memang akan semakin habis,” tutur Sekretaris Komite Ekonomi Nasional ini. **cahyo