BI Beri Sinyal Longgarkan Kebijakan Moneter

NERACA

Jakarta - Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia Destry Damayanti mengatakan BI kemungkinan akan menerapkan kebijakan moneter yang longgar dalam jangka panjang untuk menarik investasi langsung yang bisa mengakselerasi pertumbuhan ekonomi. Dalam pernyataan resmi pertamanya sebagai orang nomor dua di bank sentral, Destry mengatakan stabilitas perekonomian domestik yang terjaga, akan mendukung BI terus melonggarkan kebijakan moneter baik melalui instrumen suku bunga acuan maupun likuiditas.

"Kami ingin mendorong investasi, kemarin sudah diturunkan GWM (Giro Wajib Minimum) Rupiah dan juga suku bunga. Nampaknya kita lihat 'easing monetary policy' (kebijakan moneter longgar) dalam jangka panjang," ujar Destry di Gedung Mahkamah Agung, Jakarta, Rabu, usai pengucapan sumpah jabatan sebagai Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia. Destry akan menjalani pertemuan perdananya bersama Dewan Gubernur Bank Sentral pada Rabu malam.

Menurut mantan Kepala Ekonom PT Bank Mandiri ini, BI dinilai perlu untuk mempertahankan kebijakan moneter dan makroprudensial yang akomodatif. Pasalnya, mandat utama BI untuk menjaga stabilitas ekonomi sudah terpenuhi. Parameter stabilitas yang terpenuhi itu antara lain inflasi nasional yang berada di titik tengah sasaran inflasi atau di bawah 3,5 persen secara tahunan (year on year/yoy). Begitu juga dengan risiko nilai tukar rupiah yang semakin mereda. "Jadi berbagai macam bauran akan dilakukan oleh BI dan sejauh ini sudah dilakukan dengan baik," ujar dia.

Destry mengakui tekanan ekonomi global saat ini berpotensi meningkat karena imbas perang dagang antara Amerika Serikat dan China. Destry memastikan BI akan selalu berjaga untuk stabilisasi harga instrumen keuangan di pasar. Pelaku pasar juga disarankan tidak panik, karena tekanan terhadap nilai tukar saat ini hanya bersifat sementara, apalagi fundamental ekonomi masih terjaga baik. "Pasar tidak perlu panik sebab guncangan sifatnya sesaat, tapi tetap saja BI akan selalu berada di pasar untuk mewaspadai pergerakan atau instabilitas yang terjadi di sektor keuangan," ujar dia.

Bank Indonesia menerapkan kebijakan moneter yang akomodatif dengan pelonggaran GWM dan penurunan suku bunga acuan menjadi 5,75 persen pada Juli 2019 lalu. Dalam pernyataan terakhir terkait arah kebijakan ke depan, Gubernur BI Perry Warjiyo juga menegaskan peluang penurunan kembali suku bunga acuan masih terbuka dengan mempertimbangkan stabilitas eksternal atau kondisi neraca pembayaran Indonesia.

Sekedar informasi, data ekonomi yang dirilis Badan Pusat Statistik (BPS) di kuartal kedua tahun ini menunjukkan perlambatan ekonomi. Dimana pertumbuhan ekonomi hanya sebesar 5,05% secara tahunan (yoy) atau lebih lambat dibandingkan priode yang sama tahun lalu 5,27% (yoy) ataupun pencapaian kuartal I-2019 yang sebesar 5,07% (yoy).

Melihat hal tersebut, perlu ada relaksasi kebijakan moneter yang lebih longgar untuk mendorong pertumbuhan ekonomi di kuartal berikutnya. Menurut Wisnu Wardana, ekonom Bank Danamon, pertumbuhan ekonomi kuartal II/2019 sebesar 5,05% (yoy) masih bersumber dari pertumbuhan bisnis swasta dan konsumsi pemerintah.”Yang mana ini sangat tinggi diakibatkan oleh belanja selama pemilu," ujarnya.

Dia menyatakan, salah satu yang masih perlu diperbaiki untuk memacu pertumbuhan ekonomi adalah realisasi investasi. Dari perspektif produksi, sektor otomotif masih tumbuh 9,0% (yoy). Disusul dengan semen sebesar 0,6% (yoy). Meski demikian, penjualan dari dua sektor ini juga masih terkontraksi dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu.

Menurut Wisnu, hal ini tidak hanya akan menjaga inflasi tetapi juga mengindikasikan peluang adanya pelemahan permintaan dalam negeri ke depan."Kami pun menilai pengambil kebijakan akan berniat memanfaatkan semua instrumen yang memungkinkan untuk mendorong pertumbuhan termasuk melalui kebijakan moneter," ujarnya.

BERITA TERKAIT

CIMB Niaga Dukung Nasabah Wujudkan Ide Sosial

    NERACA   Jakarta - PT Bank CIMB Niaga Tbk (CIMB Niaga) kembali membuka pendaftaran kompetisi ide sosial bertajuk…

KNKS Dukung Penyusunan Roadmap Fintech Syariah

    NERACA   Jakarta - Komite Nasional Keuangan Syariah (KNKS) mendukung adanya rencana penyusunan peta jalan atau roadmap untuk…

Masalah Bumiputera dan Jiwasraya Diharapkan Segera Selesai

    NERACA   Jakarta - Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia (AAJI) mengharapkan adanya solusi mendesak untuk mengatasi permasalahan likuiditas yang…

BERITA LAINNYA DI INFO BANK

PPATK Berhasil Mitigasi Pencucian Uang Senilai Rp10,39 Triliun

    NERACA   Jakarta - Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mencatatkan angka mitigasi pencucian uang yang berhasil…

Pemerintah Tambah Anggaran Subsidi FLPP Rp8,6 Triliun

    NERACA   Jakarta - Pemerintah menyetujui permintaan dari tiga asosiasi pengembang perumahan, yaitu Real Estate Indonesia (REI), Asosiasi…

BCA Syariah Telah Salurkan Pembiayaan UMKM Capai Rp1,01 Triliun

    NERACA   Jakarta - PT Bank BCA Syariah (BCA Syariah) mencatat pembiayaan untuk segmen UMKM sebesar Rp 1,01…