Plt Dirut PLN Baru Menjabat Dua Hari

Plt Dirut PLN Baru Menjabat Dua Hari

Jakarta - Padamnya listrik di sebagian Pulau Jawa tidak bisa 100% menyalahkan pada Pelaksana Tugas Direktur Utama PLN Sripeni Inten Cahyani. Teknologi yang dimiliki PLN merupakan teknologi buatan manusia yang memiliki kelemahan-kelemahan. Meskipun bisa diantisipasi, namun segala kemungkinan human error bisa saja terjadi.

“Kita memang prihatin dengan musibah yang menimpa dunia kelistrikan di Indonesia kemarin, di mana ada masyarakat maupun industri yang mengalami kerugian, namun kita harus memberikan kesempatan kepada PLN untuk introspeksi memperbaiki diri, karena ini bukan 100% kesalahan PLN. Ibu Sripeni kan baru menjabat PLT Dirut PLN 2 hari dan langsung tertimpa musibah,” kata praktisi hukum dari kantor hukum Lubis, Elita & Partners Dr (C) Elita Purnamasari SH MH, kepada wartawan di Jakarta, Selasa (6/8).

Ia justru meminta para pihak untuk melihat daerah-daerah lain di Indonesia, dimana ada daerah yang bisa saja setiap saat mengalami listrik padam.“Ini bisa juga menjadi peringatan kepada masyarakat Jakarta dan sekitarnya yang biasa hidup dengan kemewahan, serba wifi dan serba canggih, di sisi lain ada daerah yang tidak memiliki fasilitas mewah seperti Jakarta. Ini saya yakin di luar kemampuan PLN dan tanpa unsur kesengajaan,” bela Elita yang berprofesi sebagai Advokat ini.

Karenanya ia menghimbau kepada semua pihak untuk menunggu hasil investigasi yang dilakukan oleh pemerintah dan pihak kepolisian. Karena belum ada suatu putusan hukum yang menyatakan ada unsur kesengajaan, maka tidak bisa dituntut class action dan ini adalah force majeure.

"Belum ada hasil audit dan konfirmasi yang menyatakan PLN bersalah, PLN juga sudah dipanggil DPR, artinya sudah diminta pertanggungjawabannya oleh karena itu kita tunggu hasilnya baru kita bisa tahu apakah ini kesalahan PLN ataukah karena bencana," pintanya.

Namun Elita pun menyarankan kepada pemerintah agar PLN tidak hanya menjadi perusahaan tunggal, supaya lebih kompetitif dalam hal harga dan pelayanan kepada masyarakat.“Seperti halnya Pertamina, dulu sebagai penjual bahan bakar tunggal di Indonesia, namun saat ini tidak monopoli Pertamina lagi, sehingga lebih kompetitif dan pelayanannya lebih baik,” jelasnya.

Elita sepakat, PLN harus menjelaskan kepada masyarakat secara utuh agar tak terjadi kesalahpahaman dan masyarakat tetap tenang bila masih ada pemadaman listrik.

Seperti diketahui, padamnya aliran listrik di wilayah Jabodetabek yang terjadi Minggu (4/8/2019) kemarin mulai pukul 11.48 wib merupakan salah satu contoh buruknya sistem desain dan distribusi listrik di Indonesia saat ini. Pasalnya, kerusakan penyebab blackout, kata PLN, adalah gangguan transmisi Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET) 500 kV yang ada di Ungaran dan Pemalang, namun dampak besarnya justru terjadi di wilayah Jabodetabek. Mohar/Rin

BERITA TERKAIT

Indonesia Raih Penghargaan Literasi Dunia

Indonesia Raih Penghargaan Literasi Dunia   NERACA Jakarta - Indonesia berhasil meraih penghargaan literasi dunia yang diselenggarakan oleh Organisasi Pendidikan, Keilmuan,…

Festival Konstitusi, MPR Gelar Diskusi Evaluasi Pelaksanaan UUD

Festival Konstitusi, MPR Gelar Diskusi Evaluasi Pelaksanaan UUD   NERACA Jakarta - Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) menggelar diskusi panel dengan tema…

Peranan DPD Harus Berjalan Ideal

Peranan DPD Harus Berjalan Ideal   NERACA Jakarta - Direktur Eksekutif Voxpol Center Research and Consulting Pangi Syarwi Chaniago mengatakan bahwa…

BERITA LAINNYA DI HUKUM BISNIS

Presiden Jokowi Tetap Ingin KPK Berperan Sentral

Presiden Jokowi Tetap Ingin KPK Berperan Sentral   NERACA Jakarta - Presiden Joko Widodo mengaku tetap ingin Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)…

Komitmen Pemda Cegah Korupsi di Papua Barat Dinilai Rendah

Komitmen Pemda Cegah Korupsi di Papua Barat Dinilai Rendah   NERACA Manokwari - Komitmen pemerintah provinsi dan kabupaten/kota dalam pencegahan tindak…

Anggota DPR Kritisi Rencana Revisi PP PSTE

Anggota DPR Kritisi Rencana Revisi PP PSTE   NERACA Jakarta - Anggota Komisi I DPR RI, Sukamta mengkritisi rencana pemerintah yang…