Plt Dirut PLN Baru Menjabat Dua Hari

Plt Dirut PLN Baru Menjabat Dua Hari

Jakarta - Padamnya listrik di sebagian Pulau Jawa tidak bisa 100% menyalahkan pada Pelaksana Tugas Direktur Utama PLN Sripeni Inten Cahyani. Teknologi yang dimiliki PLN merupakan teknologi buatan manusia yang memiliki kelemahan-kelemahan. Meskipun bisa diantisipasi, namun segala kemungkinan human error bisa saja terjadi.

“Kita memang prihatin dengan musibah yang menimpa dunia kelistrikan di Indonesia kemarin, di mana ada masyarakat maupun industri yang mengalami kerugian, namun kita harus memberikan kesempatan kepada PLN untuk introspeksi memperbaiki diri, karena ini bukan 100% kesalahan PLN. Ibu Sripeni kan baru menjabat PLT Dirut PLN 2 hari dan langsung tertimpa musibah,” kata praktisi hukum dari kantor hukum Lubis, Elita & Partners Dr (C) Elita Purnamasari SH MH, kepada wartawan di Jakarta, Selasa (6/8).

Ia justru meminta para pihak untuk melihat daerah-daerah lain di Indonesia, dimana ada daerah yang bisa saja setiap saat mengalami listrik padam.“Ini bisa juga menjadi peringatan kepada masyarakat Jakarta dan sekitarnya yang biasa hidup dengan kemewahan, serba wifi dan serba canggih, di sisi lain ada daerah yang tidak memiliki fasilitas mewah seperti Jakarta. Ini saya yakin di luar kemampuan PLN dan tanpa unsur kesengajaan,” bela Elita yang berprofesi sebagai Advokat ini.

Karenanya ia menghimbau kepada semua pihak untuk menunggu hasil investigasi yang dilakukan oleh pemerintah dan pihak kepolisian. Karena belum ada suatu putusan hukum yang menyatakan ada unsur kesengajaan, maka tidak bisa dituntut class action dan ini adalah force majeure.

"Belum ada hasil audit dan konfirmasi yang menyatakan PLN bersalah, PLN juga sudah dipanggil DPR, artinya sudah diminta pertanggungjawabannya oleh karena itu kita tunggu hasilnya baru kita bisa tahu apakah ini kesalahan PLN ataukah karena bencana," pintanya.

Namun Elita pun menyarankan kepada pemerintah agar PLN tidak hanya menjadi perusahaan tunggal, supaya lebih kompetitif dalam hal harga dan pelayanan kepada masyarakat.“Seperti halnya Pertamina, dulu sebagai penjual bahan bakar tunggal di Indonesia, namun saat ini tidak monopoli Pertamina lagi, sehingga lebih kompetitif dan pelayanannya lebih baik,” jelasnya.

Elita sepakat, PLN harus menjelaskan kepada masyarakat secara utuh agar tak terjadi kesalahpahaman dan masyarakat tetap tenang bila masih ada pemadaman listrik.

Seperti diketahui, padamnya aliran listrik di wilayah Jabodetabek yang terjadi Minggu (4/8/2019) kemarin mulai pukul 11.48 wib merupakan salah satu contoh buruknya sistem desain dan distribusi listrik di Indonesia saat ini. Pasalnya, kerusakan penyebab blackout, kata PLN, adalah gangguan transmisi Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET) 500 kV yang ada di Ungaran dan Pemalang, namun dampak besarnya justru terjadi di wilayah Jabodetabek. Mohar/Rin

BERITA TERKAIT

Terjadi Gejala Kemacetan Demokrasi

Terjadi Gejala Kemacetan Demokrasi   NERACA Semarang - Indonesia sempat sukses melakukan transisi demokrasi di awal tahun 2000, namun kemudian terjebak…

Rumah Demokrasi Perlu Dibangun Merespon Kinerja Dewan

Rumah Demokrasi Perlu Dibangun Merespon Kinerja Dewan   NERACA Kota Pekanbaru - Pengamat Politik dari Universitas Tanjungpura Pontianak, Dr. Erdi, M.Si…

Penyampaian Pelajaran Pancasila Perlu Diubah

Penyampaian Pelajaran Pancasila Perlu Diubah   NERACA Depok - Rektor Universitas Indonesia Prof. Ari Kuncoro mengatakan pelajaran tentang Pancasila perlu diubah…

BERITA LAINNYA DI HUKUM BISNIS

Empat Terdakwa Ini Terharu Saat Divonis Bebas Murni

Empat Terdakwa Ini Terharu Saat Divonis Bebas Murni NERACA Jakarta - Perasaan haru tak terbendung bagi Anjad Fendi Badriawan, Bim…

Menkop Bertekad Mengurangi Dominasi Susu Impor

Menkop Bertekad Mengurangi Dominasi Susu Impor NERACA Jakarta - Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki menegaskan, pihaknya akan mematahkan dominasi…

Kemenkumham: Kurangnya Transparansi Informasi Penyebab Kegagalan WBK

Kemenkumham: Kurangnya Transparansi Informasi Penyebab Kegagalan WBK   NERACA Mamuju - Staf Ahli Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Milton Hasibuan…