Oleh: Eko Sulistyo, Deputi Komunikasi Politik dan Diseminasi Informasi Kantor Staf Presiden

Pada 17 Agustus nanti Indonesia memasuki 74 tahun kemerdekaan. Salah satu cita-cita kemerdekaan ialah mencerdaskan kehidupan bangsa dan memajukan kesejahteraan umum. Amanat ini sangat terkait dengan pencapain kualitas sumber daya manusia (SDM). Apakah manusia Indonesia di alam kemerdekaan sudah menjadi manusia yang setara bersaing dengan bangsa lainya atau masih menjadi bangsa yang biasa-biasa saja, dan masih mewarisi mental manusia jajahan. 

Pertanyaan reflektif ini diperlukan agar kita bisa terus mengukur, memperbaiki, dan mengatasi ketinggalan dengan bangsa maju lainnya. Apa yang sudah dicapai hari ini dan apa yang sudah dipersiapkan untuk meningkatkan kualitas manusia Indonesia ke depan. Maka itu, sejumlah pencapaian berdasarkan indikator pembangunan manusia dan agenda pemerintah ke depan penting diketahui masyarakat.

Dalam Visi dan Misi Pilpres 2019 maupun pidato tentang Visi Indonesia di Sentul, Bogor, beberapa waktu lalu, Presiden Jokowi menjanjikan periode keduanya akan fokus pada peningkatan kualitas SDM. Setelah besar-besaran kita bangun infrastruktur di Tanah Air, tahapan besar dalam periode kedua pemerintahannya ialah pembangunan SDM.  Pembangunan SDM ialah kunci kemajuan bangsa.

Fondasi SDM
Visi Jokowi dalam penyiapan SDM bukan sekadar memenuhi target periode kedua pemerintahannya bersama KH Ma’ruf Amin hingga 2024. Visi ini harus juga diletakkan sebagai visi jangka panjang karena membangun manusia Indonesia ialah investasi jangka panjang menghadapi masa depan dan melapangkan jalan menuju Indonesia maju.

Di era revolusi industri 4.0 atau industri 4.0, fondasi utama mempersiapkan manusia Indonesia dapat kita lihat dalam roadmap making Indonesia 4.0. Peta jalan ini untuk menyiapkan SDM Indonesia yang akan bersaing dengan bangsa lain di era otomatisasi sistem produksi dengan memanfaatkan teknologi dan big data. Menyiapkan SDM menjadi penting karena skill dan pekerjaan yang ada saat ini belum tentu dibutuhkan dan cocok dengan kebutuhan masa depan yang makin meminimalisasi campur tangan manusia.

Menurut World Economic Forum (WEF) dalam laporannya Future Jobs Report 2018, menyebutkan beberapa pekerjaan tidak lagi dibutuhkan dan akan digantikan pekerjaan yang baru mulai 2022. Menurut organisasi buruh internasional (ILO), industri 4.0 akan mengakibatkan 58% jenis pekerjaan akan hilang, dan akan muncul 65% pekerjaan baru yang belum dikenal. Indonesia harus menyiapkan pembangunan kapasitas manusia menuju Industri 4.0.

Fondasi SDM yang berkualitas juga akan menjadi modal intelektual dan sosial guna menyiapkan Indonesia sebagai kekuatan ekonomi global di masa mendatang. Seperti proyeksi jangka panjang yang dirilis Standard Chartered dan WEF, Indonesia akan menjadi kekuatan ekonomi keempat terbesar dunia. Pada 2030, Tiongkok akan menjadi negara ekonomi terbesar di dunia, disusul India, Amerika Serikat, dan Indonesia.

Untuk menuju 2030, pemerintah konsisten melaksanakan program jangka panjang untuk memacu produktivitas dan kualitas SDM berbasis research and development dan teknologi. Berdasarkan riset McKinsey Global Institute, Indonesia memerlukan 113 juta tenaga kerja terampil untuk menjadi kekuatan ekonom dunia pada 2030. Indonesia juga berpeluang besar untuk berkembang dengan perkembangan fintech, pembayaran digital, dan e-commerce. 
Di era digital dan kecerdasan buatan ini, jika kita mampu menerapkan industri 4.0, akan mendapatkan hasil yang maksimal seperti peningkatan pendapatan dan efisiensi pembiayaan. Indonesia memiliki modal besar untuk sukses menerapkan industri 4.0. Setidaknya ada dua hal yang mendukung pengembangan industri di era digital, yaitu pasar yang besar dan jumlah sumber daya manusia yang produktif seiring dengan bonus demografi.

Indikator Berkualitas 
Komitmen pemerintah untuk meningkatkan kualitas manusia menunjukkan keseriusanya menjadikan manusia sebagai ukuran kemajuan sebuah bangsa. Komitmen ini sejalan dengan ukuran indeks pembangunan manusia (IPM) sebagai tolok ukur pembangunan sejak 1990 oleh United Nation Development Programs (UNDP), millennium development goals (MDGs) pada 2000, dan sustainable development goals (SDGs) pada 2015-2030. Salah satu ukuran IPM yang penting ialah pemberdayaan perempuan dan partisipasinya dalam pembangunan. 

Sejak 1990, Indonesia termasuk negara yang mengalami kemajuan dalam hal IPM yang menjadi salah satu indikator pembangunan manusia yang diakui secara global. Pada 2017, IPM Indonesia terus mengalami peningkatan menjadi 70,81, meningkat dari 2016 yang mencapai 70,19. Indeks pembangunan gender Indonesia juga meningkat pada 2017 menjadi 90,96 dari 2016 sebesar 90,82. 

Indikator kemajuan kualitas SDM Indonesia yang juga mengalami tren positif ialah Global Competitiveness Report (GCR) yang dikeluarkan WEF.  Dalam CGR pada 2018, Indonesia berada di peringkat 45 dari 140 negara sebagai negara yang paling kompetetif. Tingkat kompetetif Indonesia rata-rata 46,50 dari 2007 sampai 2018. Di Asia Tenggara, Indonesia berada di urutan keempat setelah Singapura (2), Malaysia (25), dan Thailand (38).

Indikator kualitas manusia yang juga diakui secara global ialah human capital index (HCI).  Pada 2018, HCI Indonesia yang diukur Bank Dunia mendapat skor 0,53 dari skala 0 sampai 1. HCI merupakan salah satu program Bank Dunia untuk menghitung komponen utama modal SDM terhadap benchmark untuk seluruh negara di dunia. HCI didesain untuk menjelaskan bagaimana perkembangan kondisi kesehatan dan pendidikan dapat mendukung produktivitas generasi yang akan datang. 

HCI mengombinasikan komponen-komponen probabilitas hidup sampai usia 5 tahun (survival), kualitas dan kuantitas pendidikan, serta kesehatan termasuk isu stunting. Komponen tersebut merupakan bagian utama dari pengukuran produktivitas tenaga kerja di masa depan dari anak yang dilahirkan saat ini. Untuk komponen satu, yaitu survival, Indonesia unggul dari negara-negara Asia Selatan dan Afrika. Komponen dua, yaitu kualitas dan kuantitas pendidikan, Indonesia unggul dari negara-negara Asia Timur, Asia Selatan, Timur Tengah, Amerika Latin, dan Afrika. 

Hampir disemua komponen perhitungan HCI, kondisi Indonesia lebih baik dari kelompok lower-middle income countries. Namun, untuk stunting, posisi Indonesia masih dianggap memilki tantangan tersendiri jika dibandingkan dengan kelompok negara lower-middle income. Sebanyak 30% anak usia di bawah usia 5 tahun mengalami stunting (0,66), jauh di bawah rata-rata Asia Pasifik yang sudah mencapai 0,78 dan sedikit di bawah negeri-negeri Afrika Sub-Sahara (0,66).  

Untuk meningkatkan HCI, pemerintah telah melakukan sejumlah perubahan kebijakan untuk meningkatkan human capital kepada masyarakat. Di antaranya melalui penyaluran Program Keluarga Harapan (PKH) secara nontunai kepada 10 juta masyarakat miskin, Program Indonesia Pintar (PIP) dengan kartu pintar yang bisa digunakan sebagai kartu ATM kepada 19,7 juta siswa, dan bantuan pangan nontunai (BPNT) yang didistribusikan melalui combo card yang bisa dipakai sebagai e-wallet kepada 10 juta keluarga. 

Tentu masih banyak catatan pencapaian maupun kekurangan untuk meningkatkan kualitas pembangunan SDM. Namun, apa yang sudah dilakukan pemerintah saat ini akan menjadi fondasi kebijakan untuk mempersiapkan SDM Indonesia lebih maju lagi ke depan. Itu karena hanya dengan pembangunan manusia yang unggul, bangsa Indonesia akan melangkah mencapai cita-cita kemerdekaan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan memajukan kesejahteraan umum.(www.mediaindonesia.com)