Oleh: Nailul Huda, Peneliti INDEF

Industri hasil tembakau merupakan industri yang memiliki nilai historis dan nilai ekonomis yang tinggi. Di Indonesia, industri rokok kretek pertama kali ditemukan di Kota Kudus pada akhir abad ke-19. Bahkan beberapa literatur lainnya menyebutkan rokok sudah dikenal sejak jama kerajaan kuno Indonesia. Hingga saat ini, industri rokok merupakan salah satu industri yang memiliki multiplier efek yang tinggi dan menjadi salah satu industri paling bertahan lama. Industri ini merupakan salah satu penyumbang tenaga kerja dari mulai hulu (petani tembakau) hingga hilir (pedagang eceran).

Keberlangsungan industri rokok sangat menentukan bagi petani tembakau yang berjumlah 558.502 jiwa pada tahun 2015 dan 6 juta pekerja baik industri mikro, kecil, sedang, hingga menengah. Maka industri rokok merupakan sektor strategis bagi perekonomian domestik Indonesia dengan porsi pembentuk PDB terbesar nomor 6 secara rata-rata tahun 2010-2018. Pentingnya industri rokok juga terlihat dari peranan cukai industri hasil rokok terhadap penerimaan cukai total. Penerimaan cukai menjadi pos penerimaan terbesar nomor 3 dalam penerimaan perpajakan setelah PPh Non Migas dan PPN. Porsi penerimaan cukai pada tahun 2018 diharapkan sebesar 8,21% dari pendapatan negara dalam negeri.

Selain sisi positif, industri hasil tembakau juga memberikan dampak negatif terutama dari sisi kesehatan. Peringatan terhadap kegiatan merokok belum mampu menyurutkan prevalensi merokok di Indonesia. Prevalensi merokok Indonesia berada di nomor satu di ASEAN (lebih dari 64 persen). Laporan Southeast Asia Tobacco Control Alliance (SEATCA), menyebutkan bahwa biaya kesehatan akibat rokok mencapai USD28 miliar. Masih dari laporan yang sama, di tahun 2015, Indonesia mengalami negatif budget di sektor industri hasil tembakau. Maka dari itu, pemerintah melalui Kementerian Keuangan membuat peraturan baru untuk mengatur pengendalian konsumsi rokok melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK).

Adanya pengaturan cukai rokok melalui PMK tidak hanya membawa dampak positif namun ada dampak negatifnya. Jika hanya melakukan peningkatan cukai rokok tanpa diikuti oleh kebijakan untuk menutup kerugian akibat adanya kenaikan cukai rokok akan menyebabkan kerugian di tingkat petani maupun di tengkulak sedangkan dampak positif hanya didapatkan pekerja formal. Namun jika melakukan pengalihan cukai rokok kepada sektor pelayanan dasar pembangunan manusia maka dampaknya akan positif.

Pada sisi pendapatan rumah tangga, jika dilakukan skenario tanpa menghitung adanya tambahan dana cukai rokok ke sektor pemerintahan, pendidikan, dan kesehatan maka akan mendorong kenaikan pendapatan pada semua rumah tangga. Namun demikian, jika dilakukan penambahan dana ke sektor-sektor tersebut, pendapatan rumah tangga akan lebih tinggi. Kenaikan tembakau masih memberikan dampak positif terhadap output sektor produksi dimana masih akan terjadi pertumbuhan output sebesar 0,09%. Sedangkan jika ditambah tambahan dana untuk urusan kesehatan maka output total akan meningkat 0,23% meskipun akan terjadi pengurangan produksi rokok.

Dengan melihat pengaruh positif yang ditimbulkan jika ada kenaikan cukai rokok namun dananya dialirkan kepada sektor yang bersentuhan langsung dengan masyarakat, maka Pemerintah jangan takut untuk meningkatkan tarif cukai rokok.