Oleh: Dr. Edy Purwo Saputro, MSi

Dosen Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Solo

Inflasi Juli 2019 nampaknya masih akan terdampak akibat harga pangan, terutama kali ini dari faktor harga cabai. Betapa tidak, dalam sepekan terakhir harga cabai naik terus dan kabar terakhir mencapai Rp.90.000 per kg dari harga normal di kisaran Rp.24.000. Seperti biasa bahwa anomali cuaca yaitu kemarau selalu dianggap sebagai biang kerok rendahnya pasokan cabai di pasar. Akibatnya, teoritis pemasaran membuktikan apabila pasokan berkurang sementara permintaan tetap maka terjadi kenaikan harga. Teoritis demand – supply memang benar adanya, yang justru ironis ketika situasinya tidak bisa dikontrol. Artinya, pasokan sejatinya bisa diprediksi per musim, apalagi di Indonesia ada dua musim saja yaitu kemarau dan hujan sehingga akumulasi hasil panen bisa diprediksi.

Ironis jika dalam manajemen pasokan selalu iklim yang dijadikan kambing hitam dibalik kegagalan melakukan manajemen persediaan. Yang lebih ironis, selalu impor menjadi superhero untuk meredam fluktuasi perubahan harganya. Artinya, ketika panen raya dari sejumlah komoditis cenderung terjadi penurunan harga dan petani dirugikan sementara saat paceklik petani juga yang disalahkan, sementara petani justru dirugikan karena daya beli dari hasil panen sebelumnya tidak mampu untuk memenuhi kebutuhannya akibat daya belinya tergerus oleh kenaikan harga sejumlah bahan pangan.

Fakta dilema itu menjadi muara kemiskinan, bukan hanya di perdesaan tetapi juga kasus di perkotaan. Oleh karena itu, persoalan tentang kemiskinan sejatinya bermuara tidak saja dari rendahnya daya beli tapi juga kemampuan produksi sektor pertanian pangan yang tidak selaras dengan tekanan antara permintaan dan penawaran. Akibatnya tentu terjadi produktivitas yang rendah di perdesaan sebagai ladang pertanian dan realitas ini berdampak sistemik terhadap pengangguran dan migrasi ke perkotaan.

Tentunya fakta ini adalah sah saja karena masyarakat di perdesaan juga butuh penghidupan yang layak dan akibatnya migrasi ke perkotaan tidak terbendung. Padahal, migrasi menimbulkan persoalan baru di perkotaan, sementara kehidupan di perdesaan menjadi sepi karena ada banyak perantau yang pindah ke perkotaan berdalih mencari perbaikan hidup untuk meningkatkan kesejahteraan.

Dilema migrasi juga tidak bisa terlepas dari ancaman ketersediaan perumahan dan juga permukiman sehingga fakta pertumbuhan kawasan kumuh di perkotaan cenderung terus meningkat setiap tahun yang selaras dengan akumulasi migrasi ke perkotaan, terutama pasca lebaran. Belum lagi ancaman konflik akibat kesenjangan antara pendatang dan warga asli di perkotaan. Lahan yang terbatas dan kesempatan kerja yang juga terbatas sementara diperebutkan antara pendatang dan warga asli maka situasinya akan memanas bila tersulut keributan kecil.

Oleh karena itu, perdesaan dan perkotaan harus bisa saling dukung terhadap pelaksanaan pembangunan. Artinya, era otda dan dukungan alokasi dana desa dan dana kelurahan harus dimanfaatkan semaksimal mungkin untuk memacu pembangunan dan pertumbuhan ekonomi di perdesaan. Optimalisasi BUMDes dan juga geliat ekonomi berbasis potensi sumber daya lokal dan kearifan lokal menjadi penting di era global, bukan hanya demi kemakmuran perdesaan tapi juga perkotaan dan bangsa. Jadi, kesejahteraan bangsa terbangun dari kesejahteraan di perdesaan dan perkotaan.