NERACA

Jakarta- Badan Pemeriksa Keuangan mengindilasikan anggaran negara  yang digunakan pejabat negara termasuk Pegawai Negeri Sipil (PNS) untuk perjalanan dinas ke daerah maupun ke luar negeri mencapai triliunan rupiah. Perjalanan dinas itu meliputi berbagai bentuk, misalnya  studi banding ataupun kunjungan biasa. "Kalau terus terang itu data perjalanan dinas mesti dilihat dulu detailnya, tapi yang jelas triliunan," kata Wakil Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Hasan Bisri  di Jakarta,28/3

Lebih jauh kata Hasan, BPK memandang kegiatan perjalanan dinas itu mubazir, alias terbuang sia-sia. Pasalnya, masih banyak hal penting yang seharusnya dapat dialokasikan ketimbang plesiran. "Tetapi dalam hal ini BPK hanyalah auditor oleh sebab itu kita hanya bisa memberikan pendapat maupun rekomendasi," ungkapnya.

Dijelaskan Hasan, kebijakan penghematan anggaran perjalanan dinas memang sudah seharusnya diterapkan. Agar keuangan negara, sambungnya bisa lebih terarah dan tepat sasaran. "Tidak hanya keluar negeri ataupun daerah-daerah dengan alasan kedinasan," imbuhnya

Hasan menduga besaranya dana perjalanan dinas kadang menjadi “adat” tambahan penghasilan PNS. Skema perjalanan dinas ini sudah ada sejak dahulu kala. Hanya menurutnya ada perbedaan pada teknis pemberian anggaran perjalanan dinas. "Dulu itu, jika ada yang ingin melakukan perjalanan dinas tidak susah bagi PNS maupun pejabat negara. Hanya tinggal meminta berapa yang memang sudah dijatahkan dan langsung berangkat," jelasnya

Hal ini kerap terjadi hingga sekarang. Seperti sudah mejadi adat dan kebiasaan, PNS dan pejabat negara pasti ada jatah. Sekarang sistemnya saja yang berbeda, harus ada bukti. "Itu boleh saja tidur di hotel murah atau di Masjid sekalipun karena sudah dijatah. Ini sama halnya seperti tambahan penghasilan saja," tukasnya

Pejabat dan PNS sekarang dalam melaporkan hasil perjalanan dinasnya harus disertai bukti-bukti pembayaran. Alhasil, banyak oknum yang bermain seperti biro perjalanan yang mampu membuat laporan hingga bukti perjalanan palsu. "Dari tiket pesawat, hotel, sampai nota palsu makan di restauran bisa dipalsukan. Hal ini merajalela sekarang. Tapi kembali lagi, ini sudah jadi adat kebiasaan untuk tambah penghasilan mereka," tandasnya.

Sebelumnya, Dirjen Anggaran Kemenkeu Herry Purnomo mengatakan polemik seputar perjalanan dinas PNS, Anggota DPR, sampai presiden sedang ramai berkaitan dengan pengiritan anggaran. Hanya pejabat PNS eselon I ke atas yang bisa menikmati fasilitas perjalanan dengan pesawat kelas bisnis dan hotel bintang 5. "Kelas bisnis itu maksimalnya. Kalau mau pakai ekonomi ya bisa. jadi seingat saya hanya untuk eselon satu saja," jelas Herry.

Herry menambahkan selain pesawat kelas bisnis, PNS yang menjabat eselon juga mendapatkan fasilitas maksimal di hotel bintang lima. Saat ini pemerintah belum bergerak untuk menekan fasilitas perjalanan yang dinikmati oleh pejabat dan PNS, namun siap untuk membahasnya. "Saya kira kalau ada pemikiran baru untuk penghematan kenapa tidak, saya pribadi seperti itu, tapi ini tergantung pada yang di atas, kalau di atas seperti itu ya kita laksanakan," tegasnya

Pada aturan Menteri Keuangan yang dikatakan biaya perjalanan dinas yang ditanggung oleh negara adalah, Biaya transportasi termasuk biaya resmi lain yang dibayarkan dalam rangka Perjalanan Dinas yang antara lain meliputi visa, airport tax, dan retribusi. Selain itu,  uang harian yang mencakup biaya penginapan, uang makan, uang saku, dan uang transportasi local, uang representasi, biaya asuransi perjalanan, biaya pemetian,  biaya angkutan jenazah; dan/atau,  biaya Lumpsum barang pindahan. **mohar/cahyo