NERACA

Jakarta – Menteri Perumahan Rakyat (Menpera) Djan Faridz harus dicopot dari jabatannya karena selama beberapa bulan menduduki posisi menteri kinerjanya sangat rendah. Bahkan, Menpera hanya menimbulkan masalah di sektor perumahan hingga penyediaan rumah untuk rakyat babak belur.

Menurut Ekonom Universitas Indonesia (UI) Faisal Basri, Djan Faridz hanya sibuk mengurusi bedah rumah. Padahal seharusnya Djan faridz fokus mengurusi persoalan koordinasi dengan instansi terkait agar pasokan rumah tetap lancar dan harga rumah terjangkau oleh masyarakat berpenghasilan rendah.

Calon Gubernur DKI Jakarta ini juga mengaku heran dengan kebijakan perumahan rakyat saat ini yang lebih memilih menggalakkan program bedah rumah.

Faisal mengkritik program bedah rumah tidak jauh berbeda dengan Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang seharusnya menjadi tugas Kementerian Sosial. “Saya bingung, kalau hanya mau bagi-bagi uang bantuan bedah rumah, ya serahkan saja kepada Kementerian Sosial. Ini hibah dan tidak melalui mekanisme bank dan tender,” ungkapnya di Jakarta, Rabu.

Menpera, imbuh Faisal, sebaiknya fokus membangun komunikasi dan koordinasi yang baik dengan seluruh stakeholder perumahan agar bergerak menuju satu arah bagi pengadaan perumahan rakyat. “Saya juga khawatir pada program bedah rumah ini, karena program ini rawan penyelewengan,” tegas Faisal.

Dia menegaskan, program bedah rumah sifatnya hibah tanpa melalui mekanisme perbankan atau tender. Jika tidak ada kontraktor yang mau karena dianggap tidak menguntungkan, maka dihibahkan dan dikelola lembaga atau kelompok tertentu. Dia meyakini, program bedah rumah dalam pelaksanaan di lapangan semrawut.

“Pasti akan belepotan itu (program). Karena bisa jatah buat rakyat Rp 6 juta yang diterima Rp 2 juta. Jadi ini rawan penyelewengan,” tandas Faisal.

Faisal juga mengingatkan bahwa pelaksanaan program bedah rumah berpeluang menciptakan korupsi dan kolusi. Meski kementerian mengklaim telah membuat sistem pengawasan melalui pemerintah daerah termasuk membentuk badan pengawas di masyarakat. Selain rawan korupsi, program itu juga tidak menjawab permasalahan perumahan sebenarnya,termasuk besarnya angka backlog perumahan yang mencapai 13,6 juta.

“Yang sedang ditunggu masyarakat itu adalah kemampuan Menteri Perumahan Rakyat untuk mengatasi backlog, itu targetnya. Jangan ditutupi dengan program  yang sifatnya hanya renovasi,” kata Faisal.

Hingga 2014, Kementerian Perumahan Rakyat menargetkan pembangunan 1,25 juta unit rumah swadaya. Pemerintah akan memberikan bantuan sebesar Rp 6 juta hingga Rp 11 juta kepada setiap masyarakat yang berhak. Djan Faridz, mengatakan pihaknya akan lebih memprioritaskan program bedah rumah dibanding kebijakan lain.

Pemerintah akan melakukan program bedah rumah ini di seluruh kabupaten/kota dengan target tuntas dikerjakan dalam satu tahun. Meski diakui karena beberapa daerah belum siap, maka program diperkirakan akan berjalan hingga dua tahun mendatang.

“Kalau melihat kesiapan pemerintah daerah, mungkin butuh waktu dua tahun. Tahun pertama ditargetkan selesai 50%, dan tahun kedua program bedah rumah 1,25 juta seluruhnya tuntas sehingga kawasan permukiman kumuh di Indonesia dapat diatasi,” kata Djan Faridz.

Tidak Adil

Faisal juga mengkritik kebijakan pembangunan rumah susun sederhana sewa (rusunawa) di bantaran sungai. Menurut dia, relokasi penduduk asli pemilik rumah menjadi penyewa mencederai rasa keadilan.

“Itu pola pikir yang kacau, enggak nyambung. Satu-satunya aset berharga masyarakat adalah tanah. Rakyat dijanjikan relokasi demi mendapat hunian layak, tapi statusnya sewa dan dikenai berbagai kutipan setiap bulan dari mulai air, uang kebersihan dan sebagainya. Itu tidak adil dan manusiawi,” ujarnya.

Kementerian Perumahan Rakyat akan merelokasi 30 ribu Kepala Keluarga (KK) warga bantaran Kali Ciliwung ke rusunawa yang rencananya rampung dibangun pada 2014. Harga sewa yang dikenakan kepada 30.000 KK tersebut sekitar Rp 300 ribu per bulan. **cahyo