Alasan Pentingnya Memindahkan Ibukota dari Jakarta

NERACA

Jakarta - Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro menjelaskan alasan perlunya memindah ibu kota Indonesia di Jakarta ke luar Pulau Jawa. "Kita ingin memiliki ibu kota yang benar-benar inilah ibu kota Indonesia, Indonesia yang sentris," katanya dalam Dialog Nasional II: Menuju Ibu Kota Masa Depan, Smart, Green and Beautiful di Jakarta, Rabu (26/6).

Pertama, Bambang menyatakan bahwa alasan perlunya memindah ibu kota ke luar Pulau Jawa adalah karena sekitar 57 persen penduduk Indonesia terkonsentrasi di Pulau Jawa. Padatnya jumlah penduduk di Pulau Jawa, terutama di Jakarta, menurut dia, akan mengancam ketahanan pangan Indonesia, bukan hanya di Pulau Jawa, akibat konversi lahan yang mengurangi lahan pertanian.

Fakta bahwa Jakarta menjadi pusat pemerintahan, ekonomi, bisnis, keuangan, perdagangan dan jasa serta pusat migrasi yang semuanya mengarah ke Jakarta juga akan semakin menciptakan beban yang luar biasa terhadap Jakarta. Hal tersebut membuat Jakarta semakin susah terbebas dari masalah kemacetan, banjir dan kualitas air sungai yang 96 persen tercemar berat.

Sistem transportasi umum di Jakarta juga, kata dia, belum mampu atau masih ketinggalan jauh dibandingkan dengan kebutuhan masyarakat yang begitu besar untuk melakukan kegiatan ekonomi. Sistem pengelolaan transportasi yang sangat buruk menyebabkan kemacetan parah. Masalah kemacetan, menurut Menteri Bambang, berimbas pada kerugian ekonomi yang mencapai Rp56 triliun, menurut studi yang dibuat pada 2013. Selain itu, Pulau Jawa juga mengalami krisis ketersediaan air, terutama di Jakarta dan Jawa Timur. Hal tersebut juga akan memberikan dampak negatif terhadap kualitas hidup masyarakat yang tinggal di dalamnya.

Untuk pembiayaan, Bambang menjelaskan ada dua skenario. Skenario pertama dengan nilai Rp 466 triliun, sedangkan skenario kedua Rp 323 triliun. Rincian untuk skenario pertama dengan nilai Rp466 triliun itu terdiri dari pembangunan gedung legislatif, eksekutif dan yudikatif dengan nilai Rp32,7 triliun. Dengan fungsi pendukung seperti gedung dan rumah untuk ASN, TNI, Polri, fasilitas pendidikan dan kesehatan butuh dana Rp265 triliun. Kemudian fasilitas sarana dan prasarana sebesar Rp160 triliun dan untuk kebutuhan lahan sebesar Rp8 triliun.

Sementara untuk skenario kedua dengan kebutuhan dana sebesar Rp323 triliun terdiri dari fungsi utama yaitu gedung legislatif, eksekutif dan yudikatif dibutuhkan dana Rp20 triliu. Kemudian fungsi pendukung sebesar Rp182 triliun, fungsi penunjang sebesar Rp114 triliun dan kebutuhan pengadaan lahan sebesar Rp6 triliun. Lebih lanjut, Bambang mengatakan, pembiayaan itu akan bersumber dari empat pihak, yaitu APBN, BUMN, KPBU, dan swasta. Menurut dia, APBN akan difokuskan untuk infrastruktur pelayanan dasar hingga pembangunan Istana Negara.

Rencana pemindahan ibu kota negara dari Jakarta ke Kalimantan, perlu kajian matang dan menerapkan prinsip kehati-hatian. Aspek mitigasi bencana, sosial budaya dan lingkungan perlu jadi perhatian serius. “Pemindahan ibu kota tak sekadar memindahkan masalah yang sama, masalah Jakarta dipindah ke tempat baru, karena tidak melakukan perencanaan yang benar,” kata Galuh Syahbana Indraprahasta, peneliti Pusat Penelitian Kebijakan dan Manajemen Iptek dan Inovasi Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI).

Menurut Galuh, dulu Jakarta merupakan kota pelabuhan dengan penduduk lebih kecil, dikenal dengan Batavia. Hari demi hari, penduduk Batavia terus bertambah, dibandingkan kota lain, seperti Surabaya, Makassar dan Semarang, yang sama-sama memiliki pelabuhan. Pada masa itu, pertumbuhan penduduk tak diikuti perencanaan matang soal wilayah. Akhirnya, jadilah Jakarta sekarang ini, melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan serta menimbulkan berbagai permasalahan, seperti banjir, kemacetan, air bersih, penurunan muka air tanah dan lain-lain.

“Pemekaran Jakarta ke daerah sekitar pun memicu persoalan baru. Ada kompetisi kabupaten dan kota terhadap investasi asing,” katanya. Dia contohkan, Karawang, dulu lumbung padi, kini jadi kawasan industri. Kompetisi ini menyebabkan alih fungsi lahan. Kata Galuh, perlu ada perencanaan kuat. “Prinsipnya, keberlanjutan dalam membangun infrastruktur. Terkait geografis, yang penting aksesbilitas dan konektivitas. Begitu juga penyediaan transportasi dan jasa publik,” jelasnya.

BERITA TERKAIT

Realisasi Belanja Negara Hingga Oktober Capai 73,1%

    NERACA   Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan bahwa realisasi belanja negara sejak Januari hingga Oktober…

Cara Menpan RB Rampingkan Birokrasi

    NERACA   Jakarta - Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Tjahjo Kumolo menyampaikan langkah-langkah perampingan…

Kemendagri Minta Pemda Evaluasi Perda Terkait Dugaan Desa Fiktif

    NERACA   Jakarta - Kementerian Dalam Negeri meminta pemerintah daerah agar mengevaluasi peraturan daerah pembentukan desa terkait belakangan…

BERITA LAINNYA DI BERITA EKONOMI

Pemerintah Serap Rp23 Triliun dari Lelang SUN

      NERACA   Jakarta - Pemerintah menyerap dana Rp23 triliun dari lelang tujuh seri Surat Utang Negara (SUN)…

MRT Kembangkan Pembayaran Tiket Lewat QR Code

    NERACA   Jakarta - PT Mass Rapid Transit Jakarta mengembangkan sistem pembayaran tiket baru dengan menggunakan QR Code…

Motor Penyumbang Polusi Terbesar di Jakarta

    NERACA   Jakarta - Direktur Komite Penghapusan Bensin Bertimbal (KPBB) Ahmad Safrudin mengatakan bahwa sepeda motor masih menjadi…