Pimpinan KPK yang Ideal

Di tengah tantangan mencari sosok pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang mumpuni, profesional dan tidak sekuler, Panitia Seleksi (Pansel) Calon Pimpinan KPK periode 2019-2023 saat ini tengah melakukan proses penyaringan cukup ketat calon pimpinan KPK dari berbagai unsur. Lepas dari berbagai kritik terhadap komposisi anggota pansel yang dianggap “orang-orang dekat istana”, kita berharap Pansel mampu bekerja profesional untuk menghasilkan calon pimpinan KPK yang ideal dan kredibel di masa depan.

Menurut Wakil Ketua Pansel Capim KPK, Indriyanto Seno Adji, sosok calon pimpinan KPK ke depan harus terampil dalam tata kelola organisasi termasuk mengelola hubungan KPK dengan lembaga lain di luar. "Saya kan pernah di dalam juga ya. Kalau menurut saya, salah satu tantangan yang ke depan itu juga bagaimana tata kelola “manajerial” skill di dalam. Bukan sekadar penindakan hukumnya saja. Sekarang bisa dilihat kan ada stigma di dalam kelembagaan itu sendiri. Itu harus menjadi tantangan dan jawaban dari para capim,” ujarnya.

Bagaimanapun, pimpinan KPK sebaiknya terdiri dari beragam latar belakang. Karen jika semuanya berlatar belakang sarjana hukum tentu tidak ideal. Artinya, perlu ada komisioner KPK yang berlatar belakang ilmu ekonomi dan perbankan, manajemen perubahan dan lain-lain

Selain itu, figur calon pimpinan KPK harusnya memiliki pola leadership yang berlandaskan konsep “manusia unggul” yang selalu berprinsip Satunya Pikiran, Kata dan Perbuatan (Peter Senge). Hindari memilih komisioner terbaik berdasarkan latar belakang SARA, meski memiliki kompetensi yang handal.

Tentu saja, bukanlah perkara mudah bagi Pansel untuk mencari calon pimpinan KPK yang betul-betul ideal: berintegritas, independen, dan bekerja untuk kepentingan bangsa dan negara. Dan yang terpenting lagi, pimpinan yang terpilih harus berani “bertaruh nyawa” dalam pemberantasan korupsi mengingat ancaman dari musuh-musuh KPK belakangan ini semakin nekad. DPR yang akan melakukan fit and proper test terhadap calon pimpinan KPK yang akan disahkan dari beberapa nama yang disodorkan Pansel, perlu memperhatikan serius rekomendasi dari PPATK, BNPT dan Badan Intelijen Negara (BIN).

Baik Pansel maupun DPR, harus memastikan secara serius integritas serta rekam jejak dari para calon pimpinan KPK. Bukan berdasarkan titipan, pesanan, atau semata-mata punya kedekatan dengan pihak-pihak pemegang kuasa. Sebab, jika pimpinan KPK terpilih adalah orang-orang bermasalah, selain akan menjadi alat “sandera” dan barter kepentingan dengan para koruptor, juga bisa menyulitkan upaya pemberantasan korupsi.

Di luar itu, Pansel juga perlu mngevaluasi kekurangan pada kinerja dan komposisi pimpinan KPK sebelumnya. Misalnya kelemahan KPK ada di pencegahan, maka cari capim yang punya kualifikasi terkait pencegahan korupsi. Atau komposisi pimpinan KPK saat ini misalnya dipandang kurang ideal karena tidak ada ahli hukum pidana dan unsur kejaksaan, perlu dipikirkan untuk merekrut pimpinana KPK mendatang dengan memperhatikan pemerataan keahlian spesifik. Buktinya, dari 48 bank yang terlibat kasus BLBI, baru hanya 1 (satu) bank yaitu BDNI yang sudah ditetapkan tersangkanya.

Barangkali patut dipertimbangkan bahwa ke depan komposisi pimpinan KPK merepresentasikan kombinasi ideal dari latar belakang keahlian yang berbeda: cermat dan punya naluri menyerang seperti jaksa, kemampuan mengungkap secara detil kejahatan seperti ahli hukum pidana, punya kemampuan audit seperti BPK/BPKP, keahlian menginvestigasi informasi dan penelusuran seperti intelijen, serta ahli pencucian uang karena perkara korupsi juga berkaitan erat dengan ekonomi dan perbankan.

Memang, menyandang pucuk pimpinan di lembaga anti rasuah paling bergengsi dan paling dipercaya publik, butuh kualifikasi “tingkat dewa”: kapabilitas, integritas, profesionalitas, akseptabilitas, termasuk “citra baik” di muka publik. Belum lagi berbagai persyaratan dan tahapan seleksi yang memakan waktu panjang dan superketat. Sebab itu, Pansel Capim KPK harus independen dan punya parameter objektif dan terukur dalam meloloskan pimpinan yang berkualitas. Semoga!

BERITA TERKAIT

Upaya Tekan Kemiskinan

Meski data Badan Pusat Statistik (BPS) per Juni 2019 memaparkan angka kemiskinan di Indonesia tercatat 9,74 %, lebih rendah dibandingkan…

Prediksi Global vs Optimisme Lokal

Melihat asumsi makro RAPBN 2020, pemerintah dan DPR mematok pertumbuhan ekonomi sebesar 5,2%. Bahkan, Menko Perekonomian Darmin Nasution (lama) meyakini…

Menangkal Berita Bohong

Masyarakat sekarang diramaikan dengan maraknya berita bohong (Hoaks) yang disebarkan melalui sarana media sosial (medsos), tabloid dan pamflet gelap.  Penyebaran…

BERITA LAINNYA DI EDITORIAL

Tantangan Ekonomi Kreatif

Presiden Jokowi pada setiap acara sering mengingatkan pentingnya budaya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Komitmen Jokowi terhadap kebudayaan sebagai salah…

Pahlawan Pengentas Kemiskinan

Kita tentu terkejut ketika Asian Development Bank (ADB) melaporkan 22 juta orang Indonesia masih menderita kelaparan. Data tersebut terungkap dalam…

Upaya Tekan Kemiskinan

Meski data Badan Pusat Statistik (BPS) per Juni 2019 memaparkan angka kemiskinan di Indonesia tercatat 9,74 %, lebih rendah dibandingkan…