NERACA

Jakarta-- Kementerian Kominfo diminta segera melelang kanal 11 dan 12 frekuensi 3G untuk menghindari potensi kerugian dari pembayaran "up front fee" dan biaya hak penggunaan (BHP) frekuensi yang seharusnya dapat diterima kuartal II tahun 2012.  "Pemerintah sebaiknya mempercepat lelang kanal 3G yang tersisa, agar industri telekomunikasi berkembang sesuai dengan tuntutan pertumbuhan pelanggan operator," kata anggota Komisi I DPR-RI, Roy Suryo, di Jakarta, Senin.

Menurut Roy, seharusnya operator telekomunikasi yang berminat sudah dapat menanfaatkan kanal yang tersisa tersebut melalui lelang, karena selama ini operator sudah sangat membutuhkan tambahan kanal.

Roy menjelaskan, adanya kendala interferensi yang masih melingkupi kanal 12 pada pita 1.900 MHz itu merupakan tugas pemerintah yang harus membersihkannya.  "Pada kanal 11 dan 12 sejauh ini masih belum bersih dari interferensi, sehingga pemerintah harus berani membersihkannya. Bila perlu operator yang ditengarai mengotori kanal tersebut harus dicek lagi apakah sudah membayar atau belum," tambahnya

Sementara itu, Staf Pengajar Fakultas Teknik Universitas Indonesia Gunawan Wibisono mengatakan, perlu kajian lebih dalam tentang interferensi kanal 12 dengan Smart.  "Pada kanal 12 ini banyak yang berkepentingan. Seharusnya sinyal Smart harus tidak menginterferensi kanal 12, bila terjadi harus dibuat "guard band" atau filter," ujarnya.

Untuk itu diutarakan Gunawan, regulator ke depan harus mempertimbangkan kelayakan bisnis dalam pemberian kanal bukan pada banyaknya operator yang dapat, tetapi lebih pada jaminan Quality of Services (kualitas layanan) serta kelanjutan layanan pada pengguna.  "Regulator sudah mendapat bayaran BHP pita frekuensi, maka tugasnya tinggal membersihkan kanal yang akan dilelang. Selain itu, tidak ada landasan hukumnya bila pembersihan kanal dilakukan oleh operator," ujarnya. **cahyo