NERACA

 Jakarta - Pemerintah dan Badan Anggaran DPR RI mencapai kesepakatan terkait dana  kompensasi akibat kenaikan BBM bersubsidi sebesar Rp 30,6 triliun. Dana kompensasi sebesar itu digunakan Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) sebesar Rp 150.000 per bulan selama 9 bulan dan lain-lain.  "Jadi untuk kompensasi kita sepakati Rp 30,6 triliun," kata Menteri Keuangan Agus Martowardpjo di Jakarta,26/3

Dalam rapat tersebut, pemerintah dan DPR RI juga telah sepakati jumlah BBM, LPG, dan BBN sebesar Rp 137,4 triliun atau sama dengan besaran subsidi dalam opsi I yang disediakan pemerintah jika terjadi kenaikan BBM sebesar Rp 1.500. Sementara subsidi listrik disepakati sebesar Rp 65 triliun dan cadangan risiko untuk listrik sebesar Rp 23 triliun.  "Jadi total belanja non K/L itu jumlahnya Rp 532,2 triliun," tambahnya

Untuk belanja Kementerian dan Lembaga (K/L) sebesar Rp 530,1 triliun sehingga belanja pemerintah pusat menjadi Rp 1.053, 2 triliun dan transfer ke daerah menjadi Rp 478,8 triliun. Dengan demikian belanja negara menjadi Rp 1.548,3 triliun. Penerimaan negara dan hibah disepakati Rp 1.358,2 triliun. Dengan demikian defisit diperkirakan sekitar Rp 190,1 triliun atau 2,23% dengan rencana pembiayaan dalam negeri sebesar Rp 194,5 triliun dan luar negeri sebesar minus Rp 4,4 triliun," paparnya.

Ditempat terpisah, pakar ekonomi Universitas Andalas (Unand) Padang Prof Elfindri menyarankan pemerintah mengganti program pemberian bantuan langsung tunai (BLT) untuk mengatasi kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) dengan program "cash for work".  "Program `cash for work` adalah suatu program dimana setiap warga miskin diberi uang tetapi harus bekerja," ujarnya di Padang, Rabu.

Menurut Elfindri, kebijakan yang paling tepat adalah menawarkan program alternatif yakni orang diberi uang tetapi harus bekerja.  Diakuinya bahwa jika terjadi kenaikan harga minyak, hal itu akan menambah jumlah mereka yang masuk kategori miskin dan menganggur.

Pihak yang paling berisiko menerima dampak tersebut adalah mereka yang tinggal di daerah perkotaan, petani berlahan minim, dan nelayan.  "Mereka itu adalah yang berpenghasilan di bawah garis kemiskinan atau di sekitar garis kemiskinan. Sejak program perlindungan sosial dicetuskan berupa kompensasi akibat penaikan harga BBM, program BLT diluncurkan. Itu diambil agar dapat mempertahankan daya beli masyarakat `purchasing porwer parity`, khususnya kelompok masyarakat hampir miskin dan miskin," katanya.

Diakui Elfindri, program BLT memang menjadi instrumen untuk mengatasi dampak inflasi seperti yang digunakan China pada 1990-an dan kemudian Indonesia pada 2005 dan 2006. Penelitian pada 2008 menemukan bahwa BLT sudah relatif tepat dilaksanakan, walaupun masih ditemukan sekitar 10-15 persen deviasi ketidaktepatan target grup penerimanya.

Kebijakan BLT kemudian dikembangkan dengan "conditional cash transfers" yang digunakan Meksiko sebagai program antikemiskinan pada 1990-an.  “Program "conditional cash transfers" memerlukan instrumen dan penanganan intensif di tingkat lokal. Jika penyusunan kebijakan itu dilakukan pemerintah pusat, biasanya keefektifan program ini menjadi tanda tanya,” katanya.

Lantas kalau program kompensasi itu tidak begitu banyak manfaatnya, alternatif lain adalah program kompensasi yang diberikan kepada masyarakat desa, keluarga nelayan, dan buruh perkotaan melalui "cash for work" dan "food for work".  "Kebijakan ini dapat dilakukan dengan mendorong masyarakat berusaha, kemudian kompensasi usaha dapat diberikan dengan sistem `voucer` untuk ditukarkan dengan beras, input pertanian, atau BBM," ucapnya. **mohar/cahyo