Oleh: Ambara Purusottama

School of Business and Economic

Universitas Prasetiya Mulya

Masalah asuransi kesehatan kembali menunjukkan kinerja negatif. Hasil audit yang dilakukan BPKP menyebutkan bahwa BPJS mengalami gagal bayar hingga 9.1 triliun rupiah dimana total kewajiban bayar BPJS mencapai 19.41 triliun rupiah. Kembali tarif iuran dianggap sebagai biang keladi terjadinya defisit anggaran. Wakil Rakyat mendesak pemerintah untuk menyelesaikan kewajiban agar pelayanan kesehatan dapat berangsur seperti sedia kala. Dalam rapat Komisi IX, Kementerian Keuangan enggan menutupi kembali defisit yang selalu terjadi. Kementerian Keuangan menganggap bahwa perlu diperjelas permasalahan dan solusi yang diambil. Badan pemerintah yang mengelola keuangan tersebut mencoba berpikir logis karena selama ini permasalahan defisit BPJS tidak pernah menemukan titik terang.

Bukan rahasia umum jika pengelolaan asuransi kesehatan oleh BPJS terus mengalami defisit. Dari tahun ke tahun defisit cenderung semakin lebar. Usia BPJS yang sudah menginjak lebih dari lima tahun tidak menunjukkan kinerja yang lebih baik. Usaha yang dilakukan untuk mengatasi defisit cenderung menemui selalu berakhir buntu. Akibatnya, bukannya kinerja makin baik, kinerja terus merosot. Injeksi dana yang dilakukan pemerintah seakan menjadi amunisi tetap dan cenderung memanjakan. Pembiaran ini berisiko pada beban anggaran negara yang semakin berat dimasa depan untuk menanggung beban kesehatan. Kembali, premi iuran asuransi yang ditentukan dianggap pangkal permasalahan yang terjadi.

Argumentasi BPJS menganggap bahwa premi yang dibayarkan masyarakat tidak sesuai dengan pelayanan yang diberikan. Artinya, iuran premi asuransi seharusnya lebih tinggi dari yang ditetapkan saat ini. Melihat data, pangkal permasalahan sebenarnya bukan pada harga, melainkan pelayanan yang diberikan. Data menunjukkan dalam perjalanan asuransi selama lima tahun lebih dengan adanya kenaikan iuran yang pernah dilakukan namun defisit sulit dihindari. Defisit anggaran memberikan gambaran bahwa pelayanan yang diberikan melebihi dari harga yang dibayarkan. Idealnya, manfaat yang diterima oleh masyarakat seharusnya sesuai dengan manfaat yang didapatkan. Dapat disimpulkan bahwa sinkronisasi input, process dan output BPJS masih mengalami kendala.

Penggelembungan manfaat atau bubble benefit harus segera diselesaikan. Menaikkan harga premi bukanlah tindakan yang ideal karena tujuan awal pembentukan asuransi kesehatan seharusnya memberikan keringanan bagi masyarakat dan bukan malah sebaliknya. Konsep dari asuransi pada prinsipnya adalah kewaspadaan atau prinsip risiko. Pendekatan risiko selalu dekat dengan kemungkinan dan perilaku manusia itu sendiri. Perhitungan risiko seharusnya bisa mengacu pada perilaku masyarakat Indonesia secara umum. Jika perilaku masyarakat tersebut berisiko sudah barang tentu akan berimplikasi pada naiknya iuran premi dan sebaliknya. Penggunaan asuransi secara modular akan membantu meringankan beban kesehatan untuk layanan yang komperhensif.

Pemerintah harus dapat membantu BPJS dari lingkungan makro melalui kebijakan kesehatan yang lebih bersifat preventif. Harus diakui saat ini kebijakan kesehatan pemerintah cenderung kuratif. Kebijakan asuransi kesehatan yang diperkenalkan ini cenderung membuat perilaku masyarakat bertindak kuratif. Supply induces demand, itulah mungkin kalimat yang tepat yang menggambarkan asuransi kesehatan di Indonesia saat ini. Berbasis ilmu perilaku, perilaku masyarakat seperti ini alami adanya. Masyarakat akan memanfaatkan sebesar-besarnya manfaat yang diterimanya. Kesadaran manusia akan kesehatan memang bukan perkara mudah untuk diselesaikan dan membutuhkan waktu yang cukup lama agar pandangan tersebut berubah menjadi lebih baik. Akan tetapi, defisit anggaran harus segera diatasi.