NERACA

Jakarta - Peneliti Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) Assyifa Szami Ilman mengatakan, skema bantuan sosial (bansos) lewat Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) lebih efektif ketimbang skema lama, yaitu Rastra. Oleh karena itu, wacana untuk mengembalikan BPNT menjadi Rastra perlu ditinjau kembali.

Ilman menjelaskan, penerima Rastra mendapatkan jatah 10 kilogram beras per bulan. Sementara itu, BPNT disalurkan lewat rekening (non tunai) berupa dana sebesar Rp 110.000 per bulan. Saldo dalam rekening ini kemudian bisa dicairkan di e-warung tertentu yang sudah ditunjuk pemerintah. Pengelola e-warung dibebaskan untuk menjual beras dari Bulog atau beras jenis premium. Sementara itu penerima manfaat bisa mencairkan bantuan tersebut di e-warung terdekat dan juga untuk jenis beras yang dijual di situ.

“Penerima manfaat BPNT pada akhirnya memiliki keleluasaan untuk mendapatkan beras dengan kualitas yang diinginkan. Walaupun jumlah beras yang didapatkan bisa jadi lebih sedikit, penerima bantuan juga bisa mendapatkan telur. Selain itu, bantuan yang mereka dapatkan juga bisa dipakai untuk membiayai kebutuhan keluarga yang lain, misalnya untuk pendidikan,” jelasnya, seperti dikutip dalam keterangannya, kemarin.

Selain itu, penyaluran BPNT juga berkontribusi pada proses literasi keuangan di masyarakat. Penerima bantuan akan diberikan akses kartu ATM dari Bank yang bekerjasama dalam program ini dan belajar mengelola dana yang ada di dalamnya. BPNT juga bermanfaat untuk menumbuhkan nilai-nilai kewirausahaan karena menumbuhkan koperasi dan unit-unit usaha baru di suatu wilayah.

Terkait over supply pada beras Bulog, Ilman menambahkan, Bulog sebaiknya memperbaiki kualitas stok berasnya sehingga bisa langsung dijual atau disalurkan lewat BPNT. Selama ini, beras Bulog kurang diminati oleh para penerima BPNT. Kurang diminatinya beras Bulog ditunjukkan oleh berkurangnya penyaluran beras Bulog karena pemilik e-warung lebih mengutamakan untuk menyetok beras dari non-Bulog, karena jenis beras non-Bulog lah yang lebih banyak mendulang permintaan.

Untuk itu, penting bagi Bulog untuk meningkatkan daya tarik produknya agar diminati oleh masyarakat, terutama para penerima BPNT. Lebih jauh lagi, pemerintah sebaiknya memberikan fleksibilitas kepada Bulog dalam menyerap beras dengan mempertimbangkan penerapan HPP. Hal ini penting untuk memperlancar skema penyerapan beras melalui BPNT.