NERACA

Jakarta –Pemerintah berhasil mendapatkan dana sekitar Rp 7,7 triliun dari hasil penjualan lelang yang telah dilakukan oleh Negara selama 2011.  Penjualan hasil lelang ini menunjukan hasil yang meningkat signifikan dibandingkan tahun sebelumnya. “kali ini, hasil lelang berkontribusi besar dalam Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari hasil lelang yang mencapai Rp 7,7 triliun dengan frekuensi transaksi sebanyak 35.500 kali lelang,” kata Direktur Jendral Kekayaan Negara (DJKN) Hadiyanto dalam acara peningkatan kapasitas pejabat lelang kelas 1 di Jakarta, Kamis (22/3).

Menurut Hadiyanto, sebagai ujung tombak, Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan juga pejabat lelang dituntut untuk memberikan pelayanan lelang yang terbaik kepada setiap stakeholdersnya. “selain itu juga, para pejabat dituntut untuk memiliki pemahaman berbagai macam peraturan perundang-undangan yang mengamanatkan penjualan lelang,” tambahnya.

Hadiyanto melanjutkan dengan berkembangnya jenis lelang tertentu dan juga didukung dengan percepatan lelang dan modernisasi lelang, hal tersebut yang menjadi isu penting dalam meningkatkan hasil pelelangan negara. “prioritas kami ke depannya adalah meningkatkan waktu penyelesaian dan kesesuaian prosedur. Sehingga perlu terus menerus dilakukan upaya peningkatan dan inovasi pelayanan yang terbaik kepada masyarakat, dengan sepenuh hati, sebab Good is not enough when better is expected,” jelasnya.

Perilaku pejabat lelang, lanjut Hadiyanto, harus berpedoman terhadap nilai-nilai Kementerian Keuangan yang secara optimal dapat mengembangkan dan meningkatkan lelang serta menjaga martabat institusi lelang dan kepercayaan publik akan lelang. “sehingga kami mengharapkan upaya sales means action sebagai upaya memasyarakatkan lelang dapat tercapai dengan menjungjung tinggi semangat dan nilai terdalam di organisasi, serta peran pejabat lelang di seluruh Indonesia yang berperan strategis untuk mewujudkan lelang yang credible” tuturnya. **bari/didi