Netralitas ASN, TNI dan Polri, Wujud Nyata Upaya Pelihara Demokrasi

Oleh : Tyas Utami, Pemerhati Sosial Media

Jelang Pemilu, hampir semua kalangan masyarakat riuh dengan berbagai pilihannya, namun berbeda halnya dengan Aparatur Sipil Negara (ASN), TNI maupun Polri yang merupakan harga mati untuk bersikap netral. Polri memiliki peran dalam persiapan Pemilu serentak 2019, kendati masih ada oknum yang bertindak tidak sesuai dengan ketentuan undang – undang yang berlaku lantaran melakukan tindakan yang tidak sesuai aturan. Misalnya, memberi dukungan terbuka terhadap salah satu calon presiden.

“Itu sebenarnya tidak boleh, dan ini merupakan ulah oknum,” tutur Pengamat Politik Universitas Mercu Buana, Syaifudin.

Menurutnya, masyarakat perlu turut serta dalam mendorong dan mendukung Polri maupun TNI sebagai institusi yang berperan dalam melakukan pengamanan warga negara dalam konteks kehidupan bernegara.

“Jadi kita tetap memberi semangat pada lembaga ini (Polri) agar tetap konsentrasi dan fokus dalam menjalankan tugas dan tetap netral,” ujarnya.

Muhammad Jufri selaku Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) DKI Jakarta, meyakini bahwa Polri, TNI dan ASN akan selalu bersikap netral dalam penyelenggaraan pemilu. Kalaupun ada yang tidak netral, itu oknum dan sampai hari ini Bawaslu belum menemukan oknum yang terlibat. Mendekati hari pelaksanaan Pemilu, Syaifudin berharap agar kedua kubu paslon baik 01 maupun 02 agar bisa berpikir lebih positif untuk mewujudkan pemilu yang lebih baik dan damai.

“Pemilu yang berkualitas dan berintegritas sehingga bisa melahirkan pemimpin terbaik yang terpilih, yang bisa membawa Indonesia menjadi negara yang lebih maju,” tambahnya.

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo meyakini komitmen bersama membangun pemilu yang demokrasi, adil, jujur dan taat pada aturan yang ada.

“Kita mendukung Bawaslu yang punya tugas menjaga keadilan dalam rangka pemilu, ASN, TNI dan Polri juga sudah bertekad untuk netral,” ujarnya.

Wujud komitmen netralitas aparatur sipil negara juga diwujudkan oleh Forum Peduli Netralitas dan Profesionalitas TNI, Polri dan ASN yang membuat acara bertajuk ‘petisi pilpres netral, jujur dan damai,’ yang pernah dilaksanakan pada 28 Januari lalu.

Dalam petisi tersebut berisi pernyataan berupa desakan netralitas TNI, Polri, BIN dan semuan Aparatur Sipil Negara dalam Pilpres 2019, dan Mendesak agar seluruh tempat pemungutan suara (TPS) dijaga oleh para prajurit TNI dan Polri yang ikut berperan sebagai pengawal pesta demokrasi tahun 2019. Jika aparat negara tidak netral, sama saja Indonesia kembali dalam peradaban yang primitif. Kita sudah 73 tahun merdeka tentu tak etis bila mempertontonkan peradaban primitif.

Dalam kesempatan berbeda Presiden Jokowi juga mengingatkan bahwa netralitas TNI sangatlah pentingg untuk menjaga stabilitas politik dan stabilitas keamanan. Hal ini diperlukan untuk mendukung pembangunan saat ini, jangka menengah dan jangka panjang.

“Artinya netralitas TNI harus terus dijaga,” tutur Jokowi.

Mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut juga mengatakan bahwa TNI bisa melakukan riset – riset mengenai pertahanan keamanan ke depan. Jokowi mencontohkan dengan memindahkan markas – markas TNI ke daerah lain. “Ini semuanya memerlukan kajian dan penelitian sehingga bisa segera diputuskan kemana kita harus melangkah,” tambahnya.

ASN termasuk Polri dan TNI merupakan abdi negara, posisinya erat dengan aturan yang mengikat untuk tidak menunjukkan dukungan dan referensi politiknya pada masa pemilu, meskipun memiliki hak untuk memilih. Hal ini berbeda dengan masyarakat pada umumnya, sebab kelancaran pemilu tak bisa dilepaskan dari netralitas ASN.

Bawaslu sebagai lembaga yang melakukan pengawasan pada pemilu 2019, tentu wajib melakukan upaya dan langkah – langkah pencegahan untuk mencegah terjadinya pelanggaran, sebelum melakukan penindakan. Semua upaya dilakukan dengan serius agar pemilu 2019 yang pelaksanaannya tinggal menghitung hari tersebut, dapat berjalan sesuai dengan azas langsung, umum, bebas, rahasia dan azas jujur dan adil bagi penyelenggara pemilu dalam hal ini KPU dan Bawaslu. Sehingga tidak ada keberpihakan dalam melayani publik / masyarakat. Pemilu damai dan bermartabat merupakan harga mati. Siapapun yang jadi pemenang dia tetap saudara kita yang akan membangun bangsa ini.

BERITA TERKAIT

Persatuan Wujud Kemenangan Bersama Seluruh Warga Bangsa

  Oleh : Rahmat Ginanjar, Pemerhati Sosial Kemasyarakatan Pada 21 Mei dinihari merupakan hari dimana pengumuman resmi dari KPU telah…

Menteri Perhubungan - Mudik Harus Berjalan Lancar dan Aman

Budi Karya Sumadi Menteri Perhubungan Mudik Harus Berjalan Lancar dan Aman Bandarlampung - Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi mengatakan…

Perkuat Modal Ekspansi Bisnis - Estika Tata Tiara Bakal Rilis Obligasi dan Sukuk

NERACA Jakarta – Danai pengembangan bisnisnya, PT Estika Tata Tiara Tbk (BEEF) atau perusahaan pengolahan daging yang lebih dikenal produk…

BERITA LAINNYA DI OPINI

Persatuan Wujud Kemenangan Bersama Seluruh Warga Bangsa

  Oleh : Rahmat Ginanjar, Pemerhati Sosial Kemasyarakatan Pada 21 Mei dinihari merupakan hari dimana pengumuman resmi dari KPU telah…

Mengawal Kontribusi Pajak untuk Menjadi Manfaat

  Oleh: Rifky Bagas Nugrahanto, Staf Ditjen Pajak Berbagai upaya mencapai target pembangunan yang telah ditetapkan di tahun 2019, pemerintah…

Diperlukan Konsolidasi Nasional, Segera!

Oleh: Erros Djarot, Budayawan Sudah terlambat untuk saling menyalahkan. Begitu juga sudah bukan merupakan penyelesaian dengan mengatakan pelaku kerusuhan adalah…