Anggota DPR dan Kementerian PUPR Renovasi 1.500 Rumah di Depok dan Bekasi

NERACA

Jakarta - Anggota Komisi V DPR RI Intan Fauzi membangun 1.500 unit Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu) di Kota Bekasi dan Kota Depok, Jawa Barat (Jabar). Pelaksanaan renovasi yang merupakan bagian dari program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kemetrian PUPR) dilaksanakan pada April 2019 ini.

“Dan alhamdulillah, untuk tahun anggaran 2019 ini, pemerintah dalam hal ini Kementerian PUPR menyetujui usulan program hasil aspirasi rakyat sebesar 1.500 Unit Rumah,” ujar Intan saat serah terima secara simbolis bantuan BSPS kepada masyarakat Depok di Hall Pesona Kahyangan, Jalan Raya Margonda Kota Depok Sabtu (13/4).

Wakil Rakyat Dapil Jabar VI ini menjelaskan, dari jumlah 1.500 Unit Rumah ini, akan didistribusikan secara merata ke Kota Depok dan Kota Bekasi yakni 750 unit rumah untuk Kota Depok dan 750 Unit Rumah Untuk Kota Bekasi. Berdasarkan hasil verifikasi Tenaga Fasilissator Lapangan (TFL), baru 481 unit data rumah di Kota Depok yang berhasil diverifikasi pada termin pertama ini. Sementara sisanya, akan diverifikasi pada termin kedua. “Dan di Kota Depok ini, bantuan rumah ini menyebar 8 Kecamatan dan 16 Kelurahan,” imbuhnya.

Sementara itu, Kota Bekasi mendapatkan bantuan 420 unit rumah yang berhasil diverifikasi pada termin pertama ini. Sementara sisanya, akan diverifikasi pada termin kedua. “Adapun bantuan rumah ini tersebar di 6 Kecamatan dan 15 Kelurahan di Kota Bekasi,” jelasnya.

Caleg PAN ini menegaskan, calon penerima manfaat dari program Rutilahu ini melewati proses verifikasi terlebih dahulu. Karena itu, Intan memastikan, tidak ada praktek KKN dalam penentuan penerima manfaat ini. “Semua proses dilakukan secara transparan. TFL melakukan survey berdasarkan criteria yang ditetapkan,” tuturnya.

Lebih lanjut, Intan juga menjelaskan ekspose BSPS Tahun Anggaran 2019 ini tidak bermuatan politis. Hal ini merupakan bentuk keberpihakan wakil rakyat dalam memperjuangkan semua aspirasi yang masuk. “Meski program ini direalisasikan ditahun politik, tetapi percayalah nawaitu saya adalah demi kemaslahatan umat dan masyarakat. Pemihakan terhadap rakyat itu sudah menjadi komitmen sumpah jabatan saya sebagai wakil rakyat,” tegasnya.

Ditempat yang sama, Kepala Satker Penyediaan Rumah Swadaya Kementerian PUPR Sarju Bindarum menuturkan, ada sekitar kurang lebih 1048 rumah milik warga yang akan dibangun maupun rehabilitasi. "Besaran nilai bantuan untuk satu rumah warga yaitu Rp17,5 Juta penghitungannya Rp 15 Juta untuk Material, sisanya tukang bangunan. Apabila, bantuan tersebut kurang diharapkan ada swadaya dari masyarakat atau pemilik rumah sendiri,” ucap Sarju.

Sarju mengatakan, bantuan dana swadaya tersebut telah dibagikan dan pencairannya direncanakan pada Bulan April 2019. Menurutnya, jumlah pendaftar bantuan BSPS di Kota Depok cukup banyak bila dibandingkan wilayah lain. "Pendaftar disini mencapai ribuan, namun yang lolos verifikasi 1048. Ini juga tergantung dari kemampuan anggaran, kita berharap akhir Bulan Juni seluruh rumah ini beres dikerjakan. Jadi untuk tipe, terserah mereka yang pasti besaran bantuan telah ditentukan kita juga siapkan Tim untuk menghitung nilai pembangunan juga. Tapi yang sudah-sudah rumahnnya gede - gede," ucapnya.

BERITA TERKAIT

Menteri Perhubungan - Mudik Harus Berjalan Lancar dan Aman

Budi Karya Sumadi Menteri Perhubungan Mudik Harus Berjalan Lancar dan Aman Bandarlampung - Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi mengatakan…

ANGGOTA DPR BERHARAP DEMO SEGERA BERAKHIR - Darmin: Aksi Demo Tak Berdampak Signifikan

Jakarta-Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution meyakini dampak aksi demonstrasi 22 Mei 2019 tidak akan berdampak signifikan terhadap kondisi investasi…

MK Tolak Gugatan Anggota BPK

MK Tolak Gugatan Anggota BPK NERACA Jakarta - Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan menolak permohonan pengujian Undang-Undang Nomor 15/2006 tentang Badan…

BERITA LAINNYA DI BERITA EKONOMI

Perbaiki Defisit Transaksi Berjalan, Perhitungan Investasi Migas Dirombak

    NERACA   Jakarta - Pemerintah menetapkan dua kebijakan, yakni di antaranya merombak mekanisme perhitungan investasi eksplorasi migas PT.…

Kemenkes Siapkan 6.047 Fasilitas Layanan Kesehatan di Jalur Mudik

    NERACA   Jakarta - Kementerian Kesehatan menyiapkan 6.047 fasilitas layanan kesehatan di sepanjang jalur mudik 2019 untuk memastikan…

Menko Darmin Pastikan Kondisi Ekonomi Aman

  NERACA   Jakarta – Sepanjang selasa hingga rabu kemarin, situasi keamanan di kota Jakarta belum kondusif. Namun begitu, Menteri…