Pemprov Jabar Alokasikan Hibah untuk BPSK Rp7,25 Miliar

NERACA

Bandung - Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Pemprov Jabar) melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan mengalokasikan dana hibah untuk Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) sebesar Rp7,25 miliar pada 2019, naik Rp250 juta dari realisasi 2018.

"Pada 2018, Pemprov Jabar hanya mengalokasikan Rp7 miliar," kata Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat, M Arifin Soedjayana, di sela-sela Peringatan Hari Konsumen Nasional 2019 di Kota Bandung, Selasa (19/3).

Dia mengatakan, pada 2018, dana hibah diserap BPSK di 15 dari 17 kabupaten/kota yang pembinaannya menjadi tanggung jawab Pemprov Jawa Barat."Dari pagu yang disediakan sepanjang 2018, ada dua daerah yang dana hibah untuk BPSK tidak terserap yakni Kabupaten Garut dan Karawang," ujar Arifin.

Arifin mengatakan, tidak terealisasinya dana hibah di kedua daerah tersebut karena kedua daerah itu belum bisa melengkapi syarat administrasi yang diharuskan dalam ketentuan dana hibah."Pengucuran dana hibah tersebut dimaksudkan untuk memfasilitasi kegiatan operasional BPSK, yang salah satu fungsinya adalah menyelesaikan sengketa konsumen," kata Arifin.

Dia mengatakan selama 2018 terdapat 477 pengaduan konsumen di BPSK Jabar dan dari jumlah pengaduan tersebut, terselesaikan 369 kasus, yang didominasi pengaduan leasing, sebanyak 277 kasus.

Provinsi Jawa Barat telah 10 kali mendapatkan penghargaan sebagai Provinsi Terbaik untuk Peduli Konsumen terakhir pada pada 2018. Penghargaan ini diberikan pemerintah sebagai apresiasi atas hasil yang dicapai oleh Pemerintah Provinsi dalam melayani serta memberikan perlindungan dan rasa aman kepada masyarakat sebagai konsumen.

"Penghargaan sebagai provinsi terbaik peduli konsumen tidak lepas dari upaya Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat dalam permberdayaan konsumen," kata dia.

Selama 2018 Pemprov Jawa Barat melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat fokus melakukan pemantauan untuk aspek perizinan bidang perdagangan, bidang distribusi barang dan jasa meliputi, minuman beralkohol dan berbahaya, pendaftaran produk barang dalam negeri dan impor.

Kemudian pemberlakuan SNI, broker property, perusahaan MLM, pendaftaran gudang serta peyimpanan dan ketersediaan barang kebutuhan pokok.

Sementara itu, berkaitan dengan Hari Konsumen Nasional (Harkonas), menurut Arifin, jika Pemprov Jabar akan terus meningkatkan pengawasan terhadap tertib niaga serta barang dan jasa beredar. Selain itu, Pemprov Jabar juga akan mengoptimalkan upaya pemberdayaan konsumen."Sasaran yang ingin dicapai adalah terbangunnya perlindungan konsumen sesuai perkembangan zaman, termasuk perlindungan bagi konsumen online," kata dia.

Pada momentum Harkonas tahun ini, Disperindag Jawa Barat menghadirkan Klinik Pengaduan Konsumen selama 16-19 Maret 2019.

Untuk Kota Bandung di antaranya ada di Transmart Trans Studio Bandung (TSM), Transmart Buah Batu, Transmart Cimahi, Transmart Cipadung, Transmart Cimahi, Carefour Kiaracondong, Carefour PVJ, Griya Grand Cinunuk, Griya Sumber Sari, Yogya Kepatihan dan Giant Suci.

"Pak Gubernur Jabar meminta program ini tidak hanya digelar terkait Harkonas, tapi diefektifkan lebih lanjut untuk memberikan perlindungan konsumen yang optimal. Lebih jauh juga untuk membangun konsumen cerdas sesuai perkembangan zaman," kata dia. Ant