NERACA

Jakarta - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menepis anggapan bahwa masifnya penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) sejak pertengahan 2018 hingga tahun ini menyebabkan perpindahan dana yang akhirnya menimbulkan pengetatan likuiditas bagi industri perbankan. Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kemenkeu Luky Alfirman mengatakan penerbitan surat utang pemerintah juga turut mempertimbangkan kondisi likuiditas di pasar.

Dalam beberapa bulan terakhir, Kemenkeu sebagai bendahara negara memang rutin menerbitkan surat utang termasuk surat utang untuk nasabah ritel setiap bulannya. Di Januari 2019, Kemenkeu menerbitkan Sukuk Tabungan dengan serapan dana Rp4 triliun. Kemudian, pada Februari 2019, terdapat Sukuk Ritel yang menurut data terakhir telah menyerap Rp15 triliun.

Namun kata Lucky, pada Maret 2019 mendatang, akan ada SBN ritel yang jatuh tempo. Maka dana dari SBN ritel, akan kembali ke nasabah dan berpotensi kembali ke pasar keuangan. Tidak tanggung-tanggung, dana SBN ritel yang jatuh tempo pada Maret 2019 itu mencapai Rp31,5 triliun. "Jadi kalau dihitung net, sebenarnya (dana yang masuk ke SBN) negatif," ujar dia.

Selain itu, menurut dia, perlu dicermati surat utang yang diterbitkan pemerintah juga memiliki denominasi valas, tidak hanya rupiah. Maka perlu dicermati kembali penyebab perlambatan penghimpunna Dana Pihak Ketiga atau simpanan berdenominasi rupiah di perbankan. "Jadi kalau ada obligasi valas seharusnya itu tidak mengganggu," kata dia.

Pada 2019, pemerintah masih mempertahankan strategi pendanaan "front-loading" atau penerbitan instrumen utang di awal tahun untuk mengantisipasi tekanan dari perekonomian global di pertengahan dan akhir 2019. Penerbitan instrumen utang dari pemerintah dengan imbal hasil (yield) yang tinggi dianggap sebagian kalangan perbankan menjadi pemicu perpindahan dana milik nasabah dari instrumen perbankan. Hal itu pula yang disinyalir menjadi salah satu penyebab likuiditas perbankan yang mengetat.

Pengetatan likuiditas terjadi karena data rasio kredit terhadap dana pihak ketiga (DPK) atau loan to deposit ratio (LDR) perbankan yang mencapai 94 % pada Desember 2018, tertinggi lebih dari 10 tahun terakhir. Pengetatan likuiditas semakin terasa pada bank bermodal inti rendah, yaitu bank umum berdasarakan kegiatan usaha (BUKU) I hingga III. Posisi LDR BUKU I -bermodal inti kurang dari Rp 1 triliun- tercatat 103,4 %, BUKU II -bermodal inti Rp 1– 5 triliun- 94 %, dan BUKU III -bermodal inti Rp 5– 30 triliun- 92,3 %. Ini di atas batas aman yang ditetapkan Bank Indonesia sebesar 92 %.

Namun begitu, Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Wimboh Santoso menegaskan likuiditas perbankan saat ini cukup aman. Sebab, OJK selalu mengukur dana perbankan yang 'parkir' di Bank Indonesia (BI), treasury, dan surat berharga. Wimboh juga menambahkan saat ini isu di perbankan adalah segmentasi likuiditas. Ada bank yang punya likuiditas melimpah, dan ada pula bank yang likuiditasnya ketat.

"Tetapi itu jumlahnya tidak banyak [bank berlikuiditas ketat]. Kalau strukturnya [bank tersebut] salah, jangan salahkan likuiditas," jelas Wimboh, di seminar CNBC, beberapa waktu lalu. Wimboh menambahkan tahun lalu, penyaluran kredit tumbuh untuk membiayai sektor riil, sementara DPK sulit dikumpulkan karena suku bunga naik. "Kalau 2019 kondisi lebih baik. Sekarang likuiditas kembali normal. LDR naik bisa juga turun dan DPK naik karena rupiah, BI lakukan stabilitas. Likuiditas isu temporary [sementara] dan ini masalah struktural bukan likuiditas," jelasnya. Tahun lalu, industri perbankan dalam negeri memang menghadapi ketatnya likuiditas. Hal itu merupakan konsekuensi dari gencarnya bank menyalurkan kredit di tengah minimnya DPK.