Macetnya Regenerasi Bidang Pertanian

NERACA

Jakarta - Direktur Jenderal Sumber Daya Iptek Dikti (SDID) Kemenristekdikti Prof Ali Ghufron Mukti mengatakan regenerasi bidang pertanian agak macet dibandingkan bidang lainnya. "Berbicara pertanian tidak hanya mengenai lahan pertanian, juga sumber daya manusianya. Usia petani makin bertambah, karena regenerasinya agak macet," ujarnya dalam seminar nasional mengenai ketahanan pangan di Jakarta, Senin (18/3).

Menurut dia, jika orangtuanya dokter maka anak itu ingin menjadi dokter, begitu juga jika orangtuanya dosen maka anak itu ingin menjadi dosen. Lain halnya dengan petani, yang mana anaknya belum tentu mau menjadi petani. "Lulusan perguruan tinggi bidang pertanian pun, begitu lulus tidak jadi petani tetapi jadi bankir," tambahnya.

Untuk meningkatkan SDM di bidang pertanian, Kemenristekdikti mewacanakan akan adanya pendampingan terhadap mahasiswa pertanian, seperti adanya kewajiban magang seperti halnya mahasiswa kedokteran.

Menurut dia, para petani di era revolusi industri 4.0 membutuhkan pendampingan dan transfer teknologi serta pengetahuan, sehingga petani bisa memproduksi pangan secara tajam karena merasa ada yang mendampingi. "Ini yang belum terjadi saat ini. Sehingga dalam diskusi publik ini, kami akan membuat buku bagaimana program studi di perguruan tinggi bisa mengacu buku ini." terangnya.

Menurut dia, harus ada semacam keberpihakan bahwa menjadi petani kedepan itu menarik. Kalau tidak jadi kebijakan, makan komitmen akan hal itu harus ada. "Sehingga kalau menjadi petani tidak menarik, maka makin lama akan habis sekolah di bidang pertanian dan lulusannya tidak bekerja di pertanian. Ini sangat disayangkan karena kita sangat membutuhkan SDM di bidang pertanian," jelas dia.

Badan Pusat Statistik (BPS) melansir, pekerja di sektor pertanian tercatat 35,7 juta orang atau 28,79 persen dari jumlah penduduk bekerja 124,01 juta jiwa. Sementara di tahun lalu, jumlah pekerja sektor pertanian di angka 35,9 juta orang atau 29,68 persen dari jumlah penduduk bekerja 121,02 juta orang.

Namun, Kepala BPS Suhariyanto bilang, hal ini merupakan kondisi yang wajar. Sebab, pekerja sektor pertanian ingin mencari penghidupan yang lebih layak sehingga memutuskan untuk berhenti bertani. Namun, ada yang berhasil mendapatkan pekerjaan baru, tapi ada pula yang masih menjadi pengangguran.

Selain itu, eks petani kadang harus rela merantau ke kota demi mencari pekerjaan yang lebih layak. Sayangnya, mereka tidak segera mendapat pekerjaan, sehingga memberatkan angka pengangguran di kota. Ia mencontohkan provinsi Banten yang memiliki tingkat pengangguran 8,52 persen karena banyak pendatang yang ingin bekerja di sektor industri, tetapi tak terserap. "Fenomena ini sebetulnya wajar. Kalau ada transformasi ekonomi, seharusnya tenaga kerja pertanian ini berkurang. Tapi ini memberatkan prekonomian," imbuh dia.

BERITA TERKAIT

Selain untuk Pertanian, AMMDes Juga Bisa Jadi ‘Feeder’ Ambulans

NERACA Jakarta – Kementerian Perindustrian terus mendorong pengembangan teknologi Alat Mekanik Multifungsi Pedesaan (AMMDes) agar bisa dimanfaatkan di berbagai daerah…

Enduro Student Program Lahirkan Entrepreneur Muda Bidang Perbengkelan

NERACA   Jakarta -  PT Pertamina Lubricants melalui program kemandirian, telah menaruh fokus yang besar terhadap pengembangan sumber daya manusia…

Berkah Program Desa Makmur Peduli Api - Sugeng Riyanto Sukes Jadi Pelopor Pertanian Organik

Program pendampingan dan pemberdayaan masyarakat untuk menekan dampak kebakaran hutan terus dilakukan Asia Pulp & Paper (APP) Sinar Mas. Perusahaan…

BERITA LAINNYA DI BERITA EKONOMI

APBN 2020 Fokus ke Penguatan SDM dan Perlindungan Sosial

  NERACA   Jakarta - Presiden Joko Widodo mengatakan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2020 akan lebih berfokus…

Presiden dan Wakil Presiden Terpilih Perlu Lakukan Pembenahan Ekonomi

    NERACA Jakarta - Pemilihan umum serentak baru saja usai dan kini rakyat Indonesia sedang menunggu hasilnya karene penghitungan…

Tingkat Kemiskinan Ditargetkan Dibawah 9%

    NERACA   Jakarta - Pemerintah dalam hal ini Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro menargetkan tingkat kemiskinan…