Pemerintah Diminta Kurangi 15% Jumlah PNS

NERACA

Jakarta – Pemerintah perlu melakukan audit terhadap kinerja PNS. Karena selain kelebihan jumlah PNS, ternyata banyak PNS yang tak qualified di bidangnya dan harus dikurangi sekitar 10%-15%.  "Setelah dilakukan audit, diperkirakan ada sekitar 10%-15% dari PNS yang terpaksa harus diberhentikan," kata Pengamat Kebijakan Publik, Riant Nugroho  di Jakarta,

Lebih jauh Riant mendorong pemerintah perlu menyiapkan para penggantinya dengan SDM yang berkualitas dengan cara yang sesuai standard dan menjamin tidak ada lagi calon titipan baik dari kepala daerah maupun oknum lain. "Tentu saja, sebelumnya Pemeritah harus menyiapkan strategi dan anggaran yang sesuai. Populasi inilah yang akan diisi oleh SDM baru yang lebih berkualitas," tambahnya

Namun menurut Riant, untuk mendapatkan SDM berkualitas tersebut maka kran penerimaan harus dibuka kembali.  "Moratorium penerimaan PNS sudah waktunya dicabut, namun sebelumnya harus dilakukan audit SDM PNS, dengan risiko PNS yang tidak berkualitas diberhentikan dari kepegawaiannya," imbuhnya

Dari catatan Badan Kepegawaian Negara (BKN) bulan Oktober tahun 2011, jumlah PNS di seluruh Indonesia mencapai 4.646.351 orang dengan komposisi 47,16% perempuan dan 52,84% laki-laki.

Sebelumnya,  ujar Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN dan Rebiro) Azwar Abubakar sempat mengungkapkan hanya sekitar 5% yang kompeten di bidangnya. Sisanya 95% merupakan PNS yang menduduki posisi staf, tidak memiliki jabatan struktural.  "Staf itu banyak sekali, tetapi yang punya kompetensi tertentu hanya 5%. Mereka merupakan PNS yang telah mengikuti pelatihan," ungkapnya

Sebanyak 95% PNS yang tidak memiliki kompetensi duduk di bagian umum di lembaga pemerintah. Untuk itu, lanjut Azwar, ke depan perekrutan PNS harus mencakup kompetensi bidang, tidak hanya dasar.   "Selama ini rekrutmen PNS tidak mencakup kompetensi bidang. Rekrutmen untuk dokter, insinyur, guru, dan lainnya menggunakan metode tes yang sama, padahal mereka berbeda bidang," katanya.

Saat ini, lanjut Azwar, terdapat 114 bidang kerja PNS. Menurut rencana, Kementerian PAN dan Rebiro akan meningkatkan menjadi 200 bidang kerja sehingga masih terdapat 80 bidang baru.

Menurut Azwar, banyaknya PNS yang tidak memiliki kompetensi dan kapasitas itu disebabkan jumlah lapangan kerja dan angkatan kerja tidak seimbang. Dalam setahun hanya sekitar 100 ribu formasi PNS yang disediakan, sedangkan angkatan kerja mencapai 3 juta orang.

Oleh karena itu, lanjutnya, ke depan PNS harus dipilih yang benar-benar memiliki daya saing bagus dan mempunyai kemampuan. Selama ini PNS yang diterima setiap tahun sekitar 60 ribu orang, tetapi ke depannya akan dikurangi menjadi setengahnya.  "Jumlah PNS 4,7 juta itu kebanyakan karena yang banyak itu hanya untuk disuruh, bukan kerja mandiri. Nanti itu akan dirapikan pelan-pelan," paparnya

Di tempat terpisah, Wakil Menteri PAN,  Eko Prasodjo mengatakan pihaknya menyiapkan skema terkait dengan banyaknya PNS yang tidak kompeten. Skema itu untuk mengefisienkan kinerja birokrasi di level pusat maupun daerah.  "Tawaran yang paling masuk akal untuk PNS yang tidak fit yaitu memensiundinikan mereka, sementara untuk yang belum mencukupi akan di-upgrade melalui program pelatihan. Yang sudah baik kita tingkatkan skill-nya," paparnya.

Dikatakan Eko, hingga kini belum ada jumlah pasti mengenai PNS yang tidak memenuhi kompetensi. Jumlah itu baru terungkap setelah ada uji kompetensi dasar dan bidang. **cahyo

 

BERITA TERKAIT

Pemerintah Pastikan Defisit APBN Dikelola dengan Baik

  NERACA Jakarta – Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memastikan defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) masih terkelola dengan baik. “(Defisit)…

Kemenkeu : Fiskal dan Moneter Terus Bersinergi untuk Jaga Rupiah

  NERACA Jakarta – Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan Febrio Kacaribu mengatakan kebijakan fiskal dan moneter terus disinergikan…

Kereta akan Menghubungkan Kawasan Inti IKN dengan Bandara Sepinggan

    NERACA Jakarta – Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) mengungkapkan kereta Bandara menghubungkan Kawasan Inti Pusat Pemerintahan atau KIPP…

BERITA LAINNYA DI Ekonomi Makro

Pemerintah Pastikan Defisit APBN Dikelola dengan Baik

  NERACA Jakarta – Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memastikan defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) masih terkelola dengan baik. “(Defisit)…

Kemenkeu : Fiskal dan Moneter Terus Bersinergi untuk Jaga Rupiah

  NERACA Jakarta – Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan Febrio Kacaribu mengatakan kebijakan fiskal dan moneter terus disinergikan…

Kereta akan Menghubungkan Kawasan Inti IKN dengan Bandara Sepinggan

    NERACA Jakarta – Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) mengungkapkan kereta Bandara menghubungkan Kawasan Inti Pusat Pemerintahan atau KIPP…