Kebijakan BBM Jadi Penentu Ekonomi Rakyat

Semua orang tahu bahwa setiap kenaikan harga minyak mentah dunia akan berimplikasi terhadap subsidi yang diberikan negara. Walau penerimaan negara dari ekspor minyak meningkat, subsidi juga meningkat sehingga membebani APBN.

Untuk mengantisipasi hal tersebut, pemerintah berupaya meningkatkan produksi minyak untuk mengurangi beban impor minyak. Langkah penghematan dan percepatan diversifikasi energi terus dilakukan, antara lain program geotermal dan pengurangan penggunaan BBM untuk pembangkit listrik. Terakhir, pemerintah berupaya menghemat penggunaan anggaran.

Minyak memang dapat menjadi rezeki dan sekaligus tragedi. Bagi Libya, Arab Saudi, Norwegia, dan Kanada, kenaikan harga minyak merupakan keuntungan yang luar biasa. Sebaliknya, bagi sejumlah negara penghasil minyak, seperti negara-negara di wilayah subsahara Afrika yang umumnya bergantung pada minyak sebagai sumber pendapatan nasional, kenaikan harga minyak tidak banyak mengubah standar kehidupan rakyatnya. Fakta indeks pembangunan manusia mengungkapkan, posisi negara ini tetap berada di urutan bawah. Nigeria, Gabon, Chad, dan Angola bahkan dicirikan dengan pertumbuhan ekonomi rendah, tidak demokratis, dan korupsi tinggi.

Lain halnya di Indonesia. Dimana setiap kenaikan harga minyak US$1 akan menambah beban subsidi BBM dan listrik Rp3,2 triliun. Saat ini asumsi harga minyak di APBN pada level US$80 per barel. Jika harga minyak misalnya mencapai US$100, dibutuhkan tambahan subsidi sebesar Rp64 triliun. Ini pun karena Indonesia memiliki produksi minyak 900.000 barel per hari.

Saat ini konsumsi minyak Indonesia mencapai 1,15 juta barel per hari dan cadangan yang ada diperkirakan tinggal 4,05 miliar barel. Ini berarti, produksi minyak akan berakhir 10 tahun lagi dan pada 2022 Indonesia akan mengimpor seluruh kebutuhan minyaknya. Sekalipun tidak ada yang dapat mengetahui secara tepat berapa cadangan minyak yang masih ada di perut bumi, jika prediksi tersebut benar, minyak betul-betul menjadi hantu di masa depan negeri ini.

Terkait dengan strategi menghadapi lonjakan harga minyak dunia, Ketua Tim Kajian Program Pembatasan BBM Subsidi Anggito Abimanyu sudah mematangkan sejumlah opsi kebijakan bersifat jangka pendek sebagai bentuk dukungan atas kebijakan yang sudah disiapkan pemerintah.

Ada tiga opsi yang diajukan ke pemerintah, dimana masing-masing opsi memberi konsekuensi tersendiri yang membutuhkan katup pengaman dalam penerapannya. Pertama, menaikkan harga premium sebesar Rp500 menjadi Rp 5.000 per liter. Kedua,mewajibkan kendaraan pribadi beroda empat mengalihkan penggunaan BBM ke pertamax. Ketiga, membuat model penjatahan konsumsi premium dengan menggunakan sistem kendali.

Tinggal sekarang bola ada di tangan pemerintah dan DPR, apakah opsi yang ditawarkan oleh tim pengkaji akademis tersebut akan dipakai atau hanya sekadar menjadi alasan pertimbangan saja guna menunda pelaksanaan pembatasan BBM bersubsidi, agar pemerintah tidak terlihat malu membatalkan kebijakan yang seharusnya mulai diberlakukan awal April 2011. Kita tidak tahu keputusan apa yang akan diambil pemerintah. Tapi yang penting keputusan akhir pemerintah harus mengakomodasi kondisi ekonomi sebagian besar rakyat yang secara riil memang memprihatinkan saat ini.

BERITA TERKAIT

Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan Bukan Solusi Atasi Defisit

  Oleh: Yenny Sucipto, Pemerhati Kebijakan Publik Iuran kepesertaan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan akan mengalami kenaikan. Hal ini…

Paradigma Baru Pencegahan dan Penanganan Masalah Perbankan

  Oleh: Randi Mesarino, Biro Hukum Sekretariat Jenderal Kemenkeu *)   Belajar dari pengalaman krisis keuangan global sebelumnya, pada tahun…

Pindah Ibu Kota, Bagaimana Nasib Aset Negara di Jakarta?

   Oleh: Moh. Ilham Santoso, Staf BPLK Kemenkeu Presiden Joko Widodo telah mengumumkan pemindahan ibu kota baru. Penajam Paser Utara…

BERITA LAINNYA DI OPINI

Komitmen Jokowi Memperkuat KPK

Oleh : Nova Manurung, Pengamat Masalah Sosial Politik   Sikap Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) terkait KPK dipertanyakan, terlebih kini…

Virtual Office sebagai Tempat Pengukuhan PKP

  Oleh: Devitasari Ratna Septi  Aningtiyas, PNS Ditjen Pajak Kemenkeu Pengusaha Kena Pajak yang selanjutnya disebut dengan PKP adalah pengusaha…

Swasembada Bawang Putih Bukan Ilusi

Oleh: Anthony Budiawan, Managing Director Political Economy and Policy Studies (PEPS) Kebutuhan bawang putih konsumsi nasional sekitar 550.000 ton hingga…