NERACA

Jakarta – Mantan Ketua Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Syarkawi Rauf mengatakan penerbitan kartu Pra Kerja dapat membantu para pencari kerja dalam mencari pekerjaan yang sesuai dengan kebutuhan industri. "Dengan adanya kartu pra kerja ini, di-'match'-kan antara kebutuhan industri dan 'skill' yang diperoleh saat menempuh pendidikan," kata Syarkawi dalam pernyataan yang diterima di Jakarta, Selasa (26/2).

Syarkawi menjelaskan persoalan angkatan kerja baru sekarang ini adalah ketidaksesuaian antara keahlian yang dipelajari di bangku kuliah atau sekolah dengan kebutuhan industri. Ia menilai pendidikan yang ada sebelumnya belum bisa memadukan secara tepat antara kebutuhan industri dengan apa yang dilakukan dunia pendidikan. Untuk itu, kartu Pra Kerja ini bisa memberikan solusi bagi para pencari kerja untuk beradaptasi dengan perubahan di era revolusi industri 4.0.

"Jadi kartu pra kerja ini solusi bagi para milenial kita," kata pendiri Institute for Competition and Policy Analysis (ICPA) itu. Dengan kartu Pra Kerja, para milenial pencari kerja dapat memperoleh pelatihan agar memiliki keahlian yang dibutuhkan untuk memasuki dunia kerja di era disrupsi digital. Melalui inovasi ini, maka diharapkan waktu tunggu untuk mendapatkan pekerjaan dari para angkatan kerja menjadi lebih singkat. Syarkawi juga menegaskan hal ini merupakan bukti keseriusan pemerintah untuk mempersiapkan sumber daya manusia (SDM) Indonesia dalam memasuki era bonus demografi.

Kesiapan SDM yang diiringi oleh pembangunan infrastruktur yang telah dilakukan oleh pemerintah dapat mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan. "Fokus pemerintah yang mulai bergeser dari infrastruktur menjadi pembangunan SDM akan memastikan bahwa dampak bonus demografi akan diperoleh Indonesia," katanya.

Kartu prakerja merupakan salah satu dari tiga kartu yang bakal disiapkan calon presiden Joko Widodo di periode mendatang. Namun begitu, rencana tersebut mendapatkan kritikan dari Fadli Zon. Ia menilai Jokowi sedang menerapkan jurus mabuk terkait dengan janji program baru dalam bentuk kartu. “Jadi ini menurut saya adalah jurus mabuk gitu ya," kata Fadli.

Fadli mengatakan jurus Jokowi mengeluarkan tiga kartu itu jelang pilpres bukanlah tanpa alasan. Sebab, kata dia, Jokowi mengeluarkan kartu itu karena posisi elektabilitas mantan Wali Kota Solo itu mangkrak dalam beberapa survei terakhir. "Jurus mabuk karena elektabilitasnya sudah mangkrak sehingga muncul lagi jurus-jurus ini," kata Fadli.

Wakil Ketua DPR itu juga menilai program-program Jokowi yang diejawantahkan dalam kartu-kartu, seperti Kartu Indonesia Sehat dan Kartu Indonesia Pintar banyak yang gagal. "Ya ini kan kartu-kartu kek begini bukan jurus baru ya. Jurus lama. yang lama aja banyak gagalnya kok, ngapain janji-janji lagi baru," kata dia. Selain itu, Fadli turut menyinggung rencana Jokowi yang ingin mencairkan lebih awal THR serta gaji ke-13 bagi Aparatur Sipil Negara sebelum pilpres merupakan bentuk kepanikan.