Angkot Dapat Kompensasi Rp5 Triliun - Bebas Pajak Kendaraan

NERACA

Jakarta - Pemerintah segera menyiapkan dana Rp 5 triliun untuk kompensasi untuk angkutan umum terkait rencana kenaikan harga BBM subsidi. Bahkan mewacanakan pembebasan pajak kendaraan bermotor. "Yang Rp 5 triliun ini sedang dibicarakan tapi nanti finalisasinya kan di DPR," kata Menteri PPN/Kepala Bappenas Armida Alisjahbana di Jakarta, Rabu (14/3)

Lebih jauh kata Armida, bentuk kompensasi kepad aangkutan umum yang diberikan pemerintah berupa pembebasan pajak kendaraan bermotor (PKB) selama 1 tahun, subsidi bunga kredit untuk angkutan umum, dan penambahan subsidi untuk angkutan penumpang dan barang yang dikhususkan untuk kelas ekonomi. "(Kompensasi itu) ada yang misalnya pembebasan PKB 1 tahun, kemudian ada yang subsidi bunga kredit untuk peremajaan angkutan umum, ada juga yang menambah jumlah subsidi untuk angkutan penumpang dan barang tapi yang kelas ekonomi," paparnya

Guru Besar FE Unpada ini menjelaskan pemerintah juga membahas tentang sosialisasi konversi Bahan Bakar Minyak ke Bahan Bakar Gas melalui pembangunan SPBG dan pembagian converter kit secara gratis khusus untuk angkutan umum.

Pemerintah juga membentuk tim terdiri dari beberapa kementerian diantaranya Kementerian Perindustrian, Kementerian Perhubungan, Kementerian ESDM yang secara teknis diketuai oleh Sekertaris Menteri Koordinasi bidang Perekonomian. "Ketua pengarahnya Pak Menko Kesra lalu ada beberapa menteri termasuk saya dan ketua teknisnya Sesmenko, ada sekitar 6 tim dari ESDM yang paling bnyak, kemudian perindustrian, perhubungan," ungkapnya

Konversi BBG ini paling diutamakan untuk angkutan umum. Menurut Armida, Kendaraan umum itu lebih membutuhkan BBG karena jumlah mereka banyak serta mobilitasnya yang sangat tinggi. Selain itu Armida menambahkan ini untuk menekan kecenderungan penaikkan tarif angkutan umum karena harga BBG yang relatif lebih murah dibanding BBM. "Tahap awal angktan umum, kenapa? Karena angkutan umum itu ada trayek, jadi SPBG di lokasi tertentu atau deket pool-lah. Karena dia trayek kan. Itu satu, jadi SPBG disiapkan converter kit juga disiapkan, BBG kan lebih murah, dengan demikian mereka juga berkurang tekanan harus naikin tarif," tandasnya

Sebelumnya, Kementerian Perhubungan berkoordinasi dengan Organisasi Pengusaha Angkutan Darat (Organda) untuk membahas terkait dengan insentif bagi sektor transportasi darat sehubungan dengan rencana kenaikan harga BBM bersubsidi. "Kami berkoordinasi dengan berbagai pihak, termasuk dengan Organda," kata Wakil Menteri Perhubungan Bambang Susantono di Jakarta, Senin.

Menurut Bambang, pemerintah masih melakukan kajian terkait dengan jenis insentif apa yang dapat diberikan, seperti bantuan dalam peremajaan angkutan atau pengadaan suku cadang. **mohar/diedie

Related posts