NERACA

Jakarta - Asosiasi Persepatuan Indonesia (API) memperkirakan ekspor sepatu turun hingga 5% pada tahun ini. Penurunan ini merupakan imbas kebijakan kenaikan harga bahan bakar minyak dan tarif dasar listrik yang akan segera dilaksanakan. “Kemarin upah buruh sudah dinaikkan. Kalau listrik dan BBM naik, biaya produksi semakin meningkat. Harga produk tinggi, permintaan menurun,” kata ketua API Eddy Widjanarko saat di hubungi Neraca, Rabu (14/3).

Tahun lalu nilai ekspor sepatu mencapai US$ 3,1 miliar dan asosiasi menargetkan pencapaian yang sama tahun ini. “Tapi kebijakan yang berubah memberi ketidakpastian bagi investor yang ingin melirik industri sepatu Indonesia,” tutur dia.

Eddy menjelaskan, sebenarnya sepatu Indonesia sudah banyak yang dipesan untuk diekspor. Dengan kenaikan beban biaya upah karyawan yang menyebabkan biaya produksi meningkat, otomatis harga yang ditawarkan kepada negara tujuan juga naik. Dia khawatir jika rencana kenaikan TDL dan BBM jadi dilakukan, harga produk akan semakin naik dan ditolak oleh pembeli. “Pembeli tidak mau negosiasi dua kali,” jelasnya.

Kondisi tersebut disayangkan oleh Eddy sebagai akibat kekurangan pemerintah. Menurut dia, pemerintah tidak tegas dalam mengambil keputusan. Padahal kondisi seperti ini membawa dampak tidak baik juga bagi pendapatan negara. “Cina itu lebih mahal 5-10% dari Indonesia, bahkan kenaikan UMP hingga 30%, tapi pemerintahnya tidak pernah memberikan subsidi bunga, bukan semata-mata menolak tapi bentuk antisipasi,” ungkap Eddy.

Karena itu Eddy menolak rencana kenaikan TDL bersamaan dengan kenaikan BBM. Bagi industri sepatu, kenaikan TDL membawa pengaruh kenaikan biaya distribusi hingga 10% dan kenaikan harga produk hingga 7%. “Akibatnya produk dalam negeri tidak berdaya saing, terjadi pemutusan hubungan kerja. Yang lebih parah adalah masuknya barang impor ke pasar domestik hingga lebih dari 60%,” ujar dia.

Garap Pasar Domestik

Sementara menyikapi pelemahan kinerja ekspor akibat dampak krisis global, pelaku usaha alas kaki di beberapa daerah di Indonesia mulai fokus menggarap pasar domestik setelah terganggunya pasar ekspor. Eddy menjelaskan, langkah tersebut dilakukan karena sebenarnya pasar domestik masih kurang pasokan. Dari total kebutuhan sekitar 70 juta hingga 74 juta pasang per tahun, Industri sepatu hanya mampu memasok sekitar 50 juta pasang saja per tahun. Terkait realisasi penjualan sepatu selama 2011 mengalami kenaikan sebesar 20%. Namun sejak September sampai akhir 2011 penjualan anjlok menyusul tidak adanya order yang datang dari pasar Amerika dan Eropa.

Lebih jauh dia mengatakan, selama ini pelaku industri sepatu memang mulai menggarap pasar domestik karena lesunya pasar ekspor. Sehingga produksi sepatu dalam negeri pun turut melambat. ''Meski demikian kami sangat berharap pemerintah lebih pro aktif lagi menggerakkan industri sepatu lokal ditengah situasi global yang masih krisis. Potensi ekspor ke negara lainnya selain Amerika Serikat dan Eropa masih sangat besar misalnya ekspor ke negara Asia. Jika dibiarkan akan mengancam ekspor sepatu nasional,'' keluhnya.

Salah satu program yang perlu digiatkan lagi, kata dia, adalah memaksimakan peranan unit pelayanan teknis produk alas kaki. Unit tersebut diharapkan mampu mencetak tenaga ahli sepatu ditengah lesunya peminat pada industri sepatu. ''Yang dibutuhkan saat ini adalah kembali menggerakkan industri sepatu dengan memunculkan Sumber Daya Manusia (SDM) baru pada bidang alas kaki. Dan itu perlu dukungan pemerintah,'' tandasnya.

Sayangnya, lanjut Eddy, sejumlah SDM ahli telah beralih profesi. Sementara industri sepatu memerlukan tenaga ahli untuk menggenjot produksi sesuai pesanan. Setiap bulannya industri sepatu skala kecil menerima 450-500 sepasang sepatu atau sandal kulit. Itulah sebabnya dia berharap masyarakat lebih mempercayai produk lokal yang terbukti lebih murah dan berkualitas sepadan, ketimbang merk-merk terkenal yang harganya lebih mahal tiga sampai empat kali lipat.