MPR Dorong Penguatan Kedaulatan Rakyat dan Lawan Hoaks

NERACA

Jepara - Anggota MPR RI Daryatmo Mardiyanto mendorong penguatan kedaulatan rakyat dan sekaligus upaya memerangi kabar bohong atau hoaks menjelang Pemilu 2019 yang berlangsung serentak.

"Langkah tersebut dinilai penting untuk meningkatkan kualitas demokrasi di Indonesia," ujar dia saat penyerapan aspirasi masyarakat bertema "Sistem Ketatanegaraan Indonesia dan Pelaksanaan UUD Negara Republik Indonesia" yang digelar di Balai Desa Srobyong, Kecamatan Mlonggo, Kabupaten Jepara, Sabtu (2/2).

Daryatmo menganggap penyerapan aspirasi penting karena menjadi indikator kematangan demokrasi sehingga MPR perlu mensosialisasikan ke berbagai penjuru wilayah Tanah Air."MPR bisa saja memilih cara gampang dengan hanya mengirimkan buku panduan ke berbagai elemen masyarakat. Tetapi kami ingin menyampaikan langsung sekaligus mendengar aspirasi dari warga karena ini terkait dengan nasib bangsa," ujar anggota MPR dari Fraksi PDIP itu.

Pada kesempatan itu, Daryatmo Mardiyanto memandu kalangan anak muda dan ibu-ibu itu membaca secara langsung sejumlah buku panduan Empat Pilar MPR RI yang dibagikan panitia, di antaranya Pancasila, UUD 1945, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika. Dengan membaca langsung diharapkan mereka bisa lebih mengetahui, menghafal dan sekaligus memahami isi buku panduan tersebut.

Ia juga menceritakan sejarah perjalanan bangsa beserta berbagai regulasi yang berubah seiring semakin matangnya sistem demokrasi di negeri ini. Daryatmo mencontohkan soal pemilihan presiden dan wakil presiden yang tidak ada pembatasan pada era Orde Baru, sedangkan era reformasi hanya dibatasi maksimal dua periode.

"Era Orde Baru, presiden dan wapres dipilih oleh MPR. Namun kini, rakyat bebas menentukan dan sekaligus memilih calon pemimpin yang akan menahkodai Indonesia. Ini merupakan pengejawantahan prinsip rakyat sebagai pemegang kedaulatan. Nasib bangsa ini di tangan warganya," tutur dia.

Ia menganggap pemahaman terhadap sistem ketatanegaraan dan pelaksanaan UUD ini penting, terlebih jelang Pemilu serentak pada 17 April 2019. Harapannya, kata dia, agar rakyat selaku pemegang kedaulatan bisa menjalankan hak dan kewajibannya melalui pemilu yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.

"Jangan mau jadi korban hoaks karena itu berbahaya dan mengancam keutuhan bangsa. Jalani pemilu sesuai prinsip dan asasnya karena itu sarana untuk mewujudkan kedaulatan rakyat," ujar wakil rakyat dari Dapil II Jateng (Jepara, Kudus dan Demak) ini.

Daryatmo Mardiyanto meminta masyarakat pro aktif agar bisa melaksanakan haknya memilih para pemimpin baik jajaran legislatif maupun eksekutif. Pada kesempatan tersebut, dia juga mengajak masyarakat untuk memantau apakah namanya sudah tercatat dan terdaftar sebagai pemilih Pemilu 2019.

Penyerapan aspirasi juga digelar di Gedung PGRI, Desa Bangsri, Kecamatan Bangsri, Kabupaten Jepara, Sabtu (2/2). Ant