Oleh: Dr. Edy Purwo Saputro, MSi

Dosen Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Solo

Penguatan nilai tukar rupiah di akhir Januari 2019 memberikan sentimen terhadap geliat ekonomi di tahun 2019. Paling tidak, dengan ekspektasi yang ada memberikan dampak yang baik bagi kinerja secara makro. Oleh karena itu, pasar berharap agar perbaikan nilai tukar menjadi acuan untuk mereduksi ancaman wait and see menjelang pilpres. Di satu sisi, memang penguatan nilai tukar rupiah masih terlalu dini untuk membuktikan kedigdayaan rupiah terhadap mata uang asing, terutama US$, namun di sisi lain setidaknya ini menjadi acuan untuk melihat prospek perekonomian, terutama mengacu fakta terjadinya perlambatan ekonomi secara global.

Setidaknya ada beberapa argumen dibalik terjadinya penguatan rupiah di akhir Januari dan awal Februari. Aspek yang mendasar yaitu tingkat kepercayaan pasar terhadap fakta penguatan fundamental perekonomian nasional. Selain itu ekspektasi terhadap kenaikan suku bunga The Fed secara tidak langsung juga berpengaruh karena selama ini suku bunga bank sentral AS masih menjadi acuan terhadap berbagai kemungkinan yang terjadi di sektor perekonomian. Aspek lainnya yaitu arus masuk investasi yang semakin terbuka sehingga menjanjikan terhadap kepercayaan pasar.

Meski sepanjang 2018 terjadi bencana dan juga ancaman tahun politik namun secara riil diakui adanya penguatan ekonomi domestik sehingga hal ini berdampak positif terhadap aspek kepercayaan pasar dan tentu memicu sentimen positif terhadap persepsian bisnis dan ekonomi ke depan. Artinya meski terjadi rematch antara Jokowi vs Prabowo namun itu semua tidak mengerdilkan terhadap prospek ekonomi. Meski demikian tetap harus diwaspadai berbagai ancaman kemungkinan yang terjadi. Oleh karena itu, ancaman wait and see terkait pilpres tetap tidak bisa diabaikan meski di sisi lain juga bukan tidak mungkin wait and see bisa berubah menjadi wait and worry, terutama jika pilpres gagal terlaksana dengan luber jurdil.

Harapan terhadap ekspektasi pasar yang menguat dan dukungan penguatan nilai tukar rupiah sejatinya harus menjadi tanggung jawab bersama karena implikasinya cenderung kompleks, yaitu tidak saja bagi ekonomi bisnis tapi juga proses pembangunan ke depan. Oleh karena itu beralasan jika Menkeu Sri Mulyani menegaskan bahwa apa yang terjadi di sepanjang 2018 menjadi tantangan dan sekaligus warning untuk menatap optimisme di tahun 2019. Jadi, jangan bebani perekonomian tahun 2019 dengan ragam pesimisme misalnya fakta akumulasi hutang,  inflasi, depresiasi rupiah dll. Fakta itu semua adalah tugas berat yang harus dicarikan solusinya demi peningkatan kinerja perekonomian.

Fluktuasi nilai tukar sejatinya adalah persoalan bersama dan hal ini wajar terjadi di berbagai negara. Oleh karenanya fluktuasi nilai tukar rupiah yang sempat menembus Rp.15.000 tidak harus dianggap sebagai sesuatu yang tabu tapi menjadi tantangan yang harus diantisipasi fluktuasinya karena memang ada dampak terkait fluktuasi nilai tukar rupiah, misalnya terhadap ekspor – impor, daya saing dan juga pengupahan. Bahkan nilai tukar yang melemah juga rentan terhadap target penerimaan negara. Kabar baiknya bahwa beban APBN 2018 terhadap target pembangunan akhirnya terealisir yaitu penerimaan melampaui target sebesar Rp.1.942,3 triliun atau 102,5 persen dari target.

Ironisnya dari target tersebut, perolehan pajak masih dibawah target yaitu Rp.1.315,9 triliun atau 92,4% dari target Rp.1.424 triliun sehingga masih ada kekurangan Rp.108,1 triliun. Pencapaian ini memberikan gambaran pertumbuhan pajak non-migas mencapai 13,7% atau lebih tinggi dibanding 2017 yang hanya tumbuh 2,9%. Selain itu, penerimaan PPh migas Rp.64,7 triliun atau 169,6% dari target atau tumbuh 28,6% meski lebih rendah dibanding 2017 yaitu 39,4%.