Inpres Beras Mampu Tangkal Cuaca Ekstrem? - STRATEGI AMANKAN CADANGAN PANGAN

NERACA

Jakarta — Gara-gara cuaca ekstrem belakangan ini, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) akhirnya mengeluarkan Inpres No.5/2011 perihal pengamanan produksi beras nasional. Namun, keluarnya Inpres tersebut diduga lebih disebabkan faktor surplus beras pada 2010 hanya tersedia pas-pasan saja. Pemerintah tampaknya berupaya keras mencapai target surplus 2011 mencapai 10 juta ton. Target ini disebut-sebut terlalu ambisius di atas kemampuan produksi beras nasional.

Kepala Bulog Sutarto Alimoeso mengatakan, iklim ektrem menjadi gangguan yang signifikan terhadap kesediaan pangan di negeri ini. Menurut dia, melihat pengalaman tahun 2010 dalam menghadapi iklim ekstrem sudah sangat serius sehingga pemerintah melakukan impor beras.

Karena itu menghadapi tahun 2011, menurut dia, pemerintah mengeluarkan Inpres terkait pengamanan produksi beras nasional dalam menghadapi iklim ekstrem. “Sehingga bisa bersinergi antarinstansi yang ditunjuk oleh Inpres tersebut,” kata Sutarto kepada Neraca, Senin (7/3).

Menurut dia, sasaran utama Inpres tersebut menuju ketahanan pangan nasional yang ada kaitannya dengan perubahan iklim. Terkait efektivitas dari Inpres tersebut, Sutarto belum bisa memastikannya karena perubahan iklim sekarang ini belum terjadi. Sebab itu, perlu dilakukan langkah-langkah strategis oleh kementerian dan instasi terkait untuk mengantisipasi perubahan iklim tersebut. “Bulog di sini hanya sebagai pelaksana,” ucapnya.

Mengenai target jangka pendek Inpres tersebut, kata Sutarto, mempertahankan dan meningkatkan produksi pangan dana melakukan persiapan-persiapan, seperti benih dan aspek pengairan yang kemungkinan kering atau banjir karena perubahan iklim. “Kalau Bulog sendiri bagaimana ketersediaan beras mencukupi dan stabilitas harganya,” ujarnya.

Secara terpisah, pengamat pertanian Prof. Dr. Hermanto Siregar mengatakan Inpres itu untuk memastikan bahwa produksi pangan beras cukup. Secara otomatis, cadangan pangan pun tercukupi juga. Terkait swasembada beras yang gagal terlaksana, Hermanto tidak sependapat. Justeru sebenarnya swasembada telah tercapai namun surplusnya yang pas-pasan.

“Produksi sudah melebihi konsumsi. Kita surplus 1 juta sampai 2 juta ton dan dirasa masih kurang. Saya menyarankan agar ditingkatkan lagi swasembada beras agar makin tinggi surplusnya,” ujarnya kemarin.

Lebih jauh kata Wakil Rektor IPB ini, memberikan contoh tampaknya Presiden ingin surplus beras 2011 ini mencapai 10 juta ton. Sedangkan untuk mencapai 8 juta ton saja perlu kerja keras. “Kalau 2011 ini surplus mencapai 5 juta ton itu sudah prestasi. Saya kira, Kementerian Pertanian bisa mencapai angka itu,” tambahnya.

Mengenai kelambatan pemerintah dalam mengeluarkan Inpres ini, Hermanto menyebutkan memang sangat sulit memprediksi iklim. “Untuk prediksi cuaca yang lalu, Kementan masih optimis produksi dan cadangan beras kita. Ternyata tidak tercapai maksimal. Dengan adanya Inpres ini, maka ada target yang harus dicapai,” tuturnya.

Hal senada disampaikan Ketua Komisi V DPR RI Ahmad Muqowam, yang menyatakan perubahan iklim menjadi gangguan yang signifikan terhadap ketahanan pangan. “Itu pasti,” katanya.

Yang terpenting dalam kebijakan yang dituangkan dalam Inpres itu harus memperhatikan dua hal, yaitu mitigasi dimana diupayakan semua masyarakat tahu semua tentang perbuhan iklim tersebut. “Yang kedua, adaptasi, yaitu bagaimana kebijakannya disesuaikan dengan hakikat iklim sendiri,” ucapnya.

Terkait sasaran, target serta efektivitas dari Inpres tersebut, Muqowam tidak bisa memberikan keterangan lantaran belum membaca Inpres tersebut. “Saya belum lihat Inpresnya. Belum bisa diprediksi,” tandasnya.

Berbeda dengan pengamat Indef Bustanul Arifin. Dia mengatakan tidak mengetahui tentang terbitnya Inpres No.5 Tahun 2011. “Sejak bulan Oktober kemarin, saya mengikuti terus tentang konsep (Inpres) ini. Dan, saya belum tau, versi mana yang sudah ditandatangani. Sedangkan saya punya yang versinya bulan Januari 2011,” katanya.

Tapi yang jelas menurut Wakil Menteri Pertanian Bayu Krisnamurthi, Inpres No.5 Tahun 2011 bukan saja terkait menghadapi iklim ekstrem. Tapin juga mendorong agar target produksi beras di 2011. “Inpres ini untuk mengamankan produksi beras serta antisispasi respon cepat," tegasnya.

Khusus untuk menteri pertanian, Inpres ini mengamanatkan pendistribusian bantuan kepada petani seperti bantuan benih, pupuk, pestisida, dan bantuan usaha tani bagi daerah yang terkena puso atau gagal panen. "Untuk bantuan benih, pupuk, pestisida sudah dilakukan reguler selama 5 tahun ini, tahun ini ditambah biaya usaha tani," jelas Bayu.

Bayu menambahkan untuk target peningkatan produksi beras 3,5%-4% di 2011 ini cukup bisa diterima, bahkan angka 5% bisa tercapai dengan berbagai langkah-langkah tadi.

Seperti diketahui pemerintah telah menganggarkan dana bantalan pangan sebanyak Rp 3 triliun di 2011. Sebanyak Rp 1 triliun untuk stabilitas pangan dan Rp 2 triliun untuk antisipasi cuaca ekstrem. Mengenai produksi padi di 2011 berdasarkan Badan Pusat Statistik (BPS) memperkirakan ARAM I produksi beras sebesar 67,31 juta ton gabah kering giling (GKG) atau meningkat sebanyak 895,86 ribu ton 1,35% dibandingkan tahun 2010 yang hanya sebesar 66,41 juta ton. ruhy/ardi/cahyo

BERITA TERKAIT

Polres Sukabumi Awasi Persediaan dan Harga Pangan

Polres Sukabumi Awasi Persediaan dan Harga Pangan NERACA Sukabumi - Polres Sukabumi, Jawa Barat mengawasi persediaan dan harga pangan di…

Strategi Kemitraan Upaya Efektif Bangun IKM Otomotif Mandiri

NERACA Jakarta - Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto mengatakan strategi kemitraan merupakan salah satu upaya yang paling efektif untuk membangun IKM…

Kapolda: Sejumlah Pangan di Bandung Bebas Formalin

Kapolda: Sejumlah Pangan di Bandung Bebas Formalin NERACA Bandung - Kapolda Jawa Barat Irjen Pol Agung Budi Maryoto memastikan sejumlah…

BERITA LAINNYA DI BISNIS INDONESIA

Skema Lelang Gula Rafinasi Dinilai Tidak Efektif

  NERACA Jakarta – Lembaga Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) menyatakan distribusi gula rafinasi melalui mekanisme lelang dinilai tidak…

DAMPAK KENAIKAN SUKU BUNGA THE FED - BI Pertahankan Bunga Acuan 4,25%

Jakarta-Meski Bank Sentral AS (The Fed) menaikkan suku bunga acuannya 0,25%, Bank Indonesia tetap mempertahankan suku bunga acuan "7-Day Reverse…

PENGELOLAAN SEKTOR ENERGI - BUMN Migas Vs BUK Migas, Mana Lebih Efisien?

NERACA Jakarta – Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Satya Widya Yudha berharap pemerintah tidak buru-buru merealisasikan pembentukan induk usaha…