NERACA

Jakarta----Anggaran subsidi listrik dalam RAPBN Perubahan 2012 rencana bertambah mencapai Rp89,55 triliun atau naik 121%  dibandingkan APBN yang hanya Rp40,45 triliun. Bahkan angka subsidi tersebut sudah termasuk rencana kenaikan tarif dasar listrik (TDL) sebesar tiga persen per triwulan mulai Mei 2012. "Tambahan subsidi listrik yang mencapai sebesar Rp49,1 triliun itu terutama dikarenakan mundurnya pengoperasian PLTU batu bara dan keterlambatan pengoperasian terminal LNG terapung," kata Dirjen Ketenagalistrikan Kementerian ESDM Jarman saat rapat pembahasan RAPBN Perubahan 2012 dengan Komisi VII DPR di Jakarta, Senin, 12/3

Berdasarkan catatan,  total subsidi listrik RAPBNP 2012 mencapai Rp93,05 triliun yang berasal dari subsidi tahun berjalan Rp89,55 triliun, kekurangan tahun 2010 hasil audit BPK Rp4,5 triliun, kekurangan tahun 2011 belum diaudit Rp3,5 triliun dan dikurangi "carry over" subsidi 2012 sebesar Rp4,5 triliun.

Menurut Jarman, mundurnya pengoperasian PLTU telah menurunkan penggunaan batubara PT PLN (Persero) dari semula 48,06 juta ton menjadi 39.37 juta ton, sehingga subsidi bertambah Rp26,72 triliun. Lalu, keterlambatan pengoperasian terminal LNG membuat pasokan gas ke pembangkit listrik turun dari rencana 372,5 triliun british thermal unit (TBTU) menjadi 351,5 TBTU, sehingga tambahan subsidinya Rp8,28 triliun.

Subsidi listrik juga bertambah Rp6,98 triliun dikarenakan penurunan penjualan listrik dari semula 173,77 triliun Watt hour (TWh) menjadi 170,3 TWh.  Faktor lain adalah kenaikan patokan harga minyak Indonesia (ICP) dari 90 menjadi 105 dolar per barel menyebabkan subsidi bertambah Rp4,7 triliun, kenaikan sewa genset dari semula 7,25 TWh menjadi 11,41 TWh Rp3,51 triliun, dan peningkatan pembelian listrik dari pengembang swasta dari rencana 40,71 TWh menjadi 43,03 TWh Rp1,4 triliun.  Setelah dikurangi penurunan biaya bunga pinjaman Rp2,48 triliun, maka total tambahan subsidi listrik menjadi Rp49,1 triliun.

Lebih jauh kata Jarman, pada 2012, biaya pokok penyediaan (BPP) direncanakan Rp203,85 triliun atau Rp1.197 per kWh.  Angka BPP RAPBNP 2012 itu berasal dari pembelian tenaga listrik Rp34,01 triliun, biaya bahan bakar Rp111,91 triliun, pemeliharaan Rp14,6 triliun, pegawai Rp15,4 triliun, administrasi Rp4,3 triliun, penyusutan Rp15,04 triliun, dan bunga pinjaman Rp8,58 triliun. "Total BPP ditambah marjin usaha sebesar tujuh persen adalah Rp218,12 triliun," paparnya

Dengan pendapatan penjualan hanya Rp128,57 triliun, maka subsidi listrik yang dibutuhkan Rp89,55 triliun.  Di sisi lain, menurut Jarman, konsumsi bahan bakar minyak akan mengalami kenaikan 104 persen dibandingkan APBN 2012.

Pada APBN 2012, pemakaian BBM direncanakan hanya 3,66 juta kiloliter, namun diusulkan naik menjadi 7,49 juta kiloliter dalam RAPBN Perubahan.  Kenaikan konsumsi BBM tersebut membuat biaya bahan bakar mengalami peningkatan dari Rp77,13 triliun pada APBN menjadi Rp111,91 triliun dalam RAPBN Perubahan 2012.  Sesuai RAPBNP, bauran energi direncanakan BBM 13,98%, biodiesel dan energi baru terbarukan 0,51%, air 6,32%, panas bumi 4,74%, gas 23,58%  dan batubara 51,47%.

Sebelumnya, Deputi Bidang Statistik, Distribusi, dan Jasa Badan Pusat Statistik, Djamal, menyatakan, rencana pemerintah untuk menaikkan tarif dasar listrik (TDL) secara bertahap belum tentu berdampak kecil terhadap angka inflasi. "BPS pernah simulasi dengan BI (Bank Indonesia) dan UI (Universitas Indonesia) untuk kenaikan TDL sebesar 10 persen bagi pelanggan di atas 450 volt ampere. Itu kecil (dampaknya terhadap inflasi). Kalau ini dijadikan tiga tahap, kita belum lakukan itu (simulasi)," ucap Djamal kepada Kompas.com, di DPR, Kamis (8/3/2012). ** mohar/cahyo