Menkeu : Koreksi Tak Setajam China - Terkait Pertumbuhan Ekonomi

NERACA

Jakarta—Revisi target Indonesia dinilai pada angka yang wajar. Karena Indonesia dinilai negara yang mampu menjaga pertumbuhan ekonominya dibanding negara lainnya. "Kita lihat Pemerintah China pada awalnya memproyeksikan bahwa pertumbuhan ekonomi berada dikisaran 8,2% tapi kemudian dikoreksi dibawah 7,5%. Sedangkan Indonesia mengkoreksi pertumbuhan ekonominya dari 6,7% menjadi 6,5%," kata Menteri Keuangan Agus DW Martowardoyo di Jakarta,12/2

Menurut Agus, Indonesia dapat menjaga koreksi pertumbuhan perekonomian tidak terlalu tajam. Tentu sangat beda dengan China. Bahkan negara sekelas China bisa menurunkan koreksinya secara tajam. "Sedangkan Indonesia tidak," ucapnya

Mantan Dirut Bank Mandiri ini menambahkan penurunan pertumbuhan perekonomian yang tidak terlalu tajam ini dikarenakan pemerintah Indonesia dapat menjaga daya beli masyarakatnya. Hal ini dapat dilihat dari kompensasi yang diberikan oleh pemerintah kepada mayarakat yang terkena dampak kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) berupa Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLS). "Dengan adanya BLSM tersebut dapat menjaga daya beli masyarakat sehingga inflsi terkendali. Selain itu, program MP3EI juga membantu negara dalam hal investasi," imbuhnya

Sebelumnya, Agus memang sempat mengungkapkan rencana pemerintah menurunkan proyeksi pertumbuhan ekonomi dari 6,7%. Namun, pemerintah tetap menargetkan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dapat meningkat. "Kalau dari penerimaan negara bukan pajak akan ada peningkatan dan meningkatnya bisa di atas Rp20 triliun. Jadi kalau secara penerimaan pajak akan ada penurunan karena pertumbuhan ekonominya turun. Tapi kalau PNBP kami perhatikan untuk ditingkatkan," tukasnya

Selain itu, Agus menilai turunnya proyeksi pertumbuhan ekonomi tidak lepas dari beban anggaran yang lebih tertekan ketika karena harga ICP tinggi. "Tapi kalau untuk kuota, itu akan diaudit oleh BPK dulu. Setelah diaudit oleh BPK kita juga menunjuk pada APBN pasal 15," jelas Agus.

Nanti, kata Agus lagi, pemerintah harus memasukannya dalam APBN-P 2012. “Kalau itu nanti ada persetujuannya itu baru kita bayarkan, tapi kalau seandainya di APBNP itu tidak tersedia dipa-nya atau tidak disetjui, ya nanti akan kita bayarkan 2013. Tetapi kan ini tujuannya untuk rakyat. Jadi supaya tidak ada masalah di ekonomi kita, tapi kami yakin ini bisa masuk dalam APBNP 2012," tandasnya

Lebih jauh dia menuturkan, harga minyak dunia yang cenderung melonjak akan memaksa pemerintah menambahkan dana untuk digunakan dalam risiko fiskal. "Jadi kita tetap meminta dukungan dari dpr untuk memasang rambu-rambu untuk kita berjaga-jaga," tambahnya.

Namun, lanjut Agus, kalau deviasi dari asumsi terjadi sebelumnya 10% , maka sekarang pemerintah minta kalau terjadi perubahan 5%. “Jadi supaya kalau seandainya sudah junlahnya sudah tinggi, itu kan lima persen saja sudah tinggi. Itu yang kita musti jaga-jaga. Tetapi kalau seandainya ada krisis itu apa yang musti kita sepakati," imbuhnya.

Sementara itu, anggota Komisi XI fraksi Golkar Kamaruddin Syam mengatakan, pos-pos penerimaan negara seperti perpajakan masih memiliki potensi besar untuk digenjot pada tahun ini. "Saat ini saya kira masih banyak kebocoran-kebocoran, misalnya perpajakan, masih banyak yang harus dibenahi," ujarnya

Pemerintah dituntut mampu memperbaiki sistem yang ada, sebagai bagian dari upaya memaksimalkan penerimaan negara. Secara keseluruhan, langkah ini bisa memberikan gambaran keseriusan pemerintah menjaga laju pertumbuhan ekonomi. "Caranya dengan meningkatkan sistem pengawasan, sehingga kebocoran-kebocoran tersebut dapat teratasi," tambahnya. **mohar/cahyo

Related posts