Oleh: Gigin Praginanto

Antropolog Ekonomi Politik

Bencana alam datang dan pergi silih berganti. Korban jiwa dan harta pun terus membengkak, sementara pemerintah selalu memasang muka serius ketika bencana datang.  Bahkan kepala negara tak pernah absen mengunjungi korban dan wilayah terdampak. Keseriusan ini kian lengkap dengan pergantian ketua Badan Nasional Penaggulan Bencana (BNPB) di awal tahun ini.

Sayangnya tak ada penjelasan apakah penggantian ini terkait dengan merosotnya anggaran penanggulan bencana dari tahun ke tahun.  Bahkan sejak 2015, menurut catatan BNPB, anggaran kebencanaan tak masuk lagi dalam prioritas belanja pemerintah.  Akibatnya realisasi rencana induk pengurangan risiko bencana tsunami pada 2015, setelah berjalan selama dua tahun,  dihentikan!

Anggaran kebencanaan ketika masih memperoleh prioritas,  menurut Kepala Pusat Data, Informasi dan Humas BNPB Sutopo Purwo Nugroho, mencapai dua triliun rupiah.  Setelah itu turun secara konsiten sampau tinggal 700 miliar rupiah per tahun

Kini, setelah tahun 2018 dibuka dengan tanah longsor yang menyebabkan puluhan orang tewas,  pemerintah kembali berjanji memberi prioritas pada anggaran kebencanaan.  BNPB tentu berharap janji pemerintah kali ini benar-benar asli,  tak seperti sebelumnya. Selain realisasinya meleset jauh. Sialnya lagi,  menurut Sutopo,  meski disetujui oleh pemerintah dan DPR,  masih juga dipotong sana-sini oleh tangan-tangan jahat.

Hal ini membuktikan, berbagai kajian serius tentang Indonesia yang berada di lingkaran Cincin Api, yang membuatnya rawan bencana sesungguhnya tak ditanggapi serius oleh para pengambil keputusan final di Indonesia. Di tengah memanasnya suhu politik,  kini bencana alam seolah malah dijadikan ajang oleh para politisi untuk mendulang simpati rakyat.

Mungkin karena ingin tampak seperti pembesar negeri,  masyarakat awam juga berbondong-bondong ke daerah terdampak untuk selfie, membuat simpati yang mereka ekspressikan tampak bagai basa-basi belaka.

Kini publik jelas berharap pemerintah berubah sikap,  tak lagi menunggu sampai bencana terjadi baru beraksi. Demikian pula dengan janji-janji kosong yang terus berulang setiap tahun.

Dengan demikian, bila pemerintah memang tak lagi gemar pada janji kosong,  langkah-langkah persiapan untuk menghadapi bencana yang mungkin terjadi di musim kemarau harus mulai direalisasikan. Sebagaimana selalu terjadi di musim kemarau,  para petani dihantui oleh gagal panen akibat berbagai hama, dan kekurangan air. Berdasarkan yang sudah-sudah,  tindakan dilakukan secara tergopoh-gopoh baru dilakukan setelah bencana ekonomi tersebut terjadi.

Sialnya,  di tengah kerugian besar para petani akibat gagal panen,  berjuta ton pangan impor dibanjirkan ke segala pelosok pasar, bahkan sampai tingkat kakilima. Menyakitkan memang,  karena impor dilakukan di tengah bualan para menteri tentang persediaan pangan yang aman bahkan berlebih.

Runyamnya lagi kini masyarakat dibuat was-was akan terjadinya gempa politik akibat Pilpres. Tak ada lagi rasa hormat dalam persaingan untuk merebut  kursi paling terhormat di Indonesia itu. Saling serang di dunia maya berlangsung 24 jam sehari. Maka,  bila perang ini beralih ke dunia nyata, banyak korban akan berjatuhan.

Ingat,  Indonesia sudah berulang kali diterpa bencana politik sangat berdarah,  dan tak mustahil akan terulang lagi. Sangat mengerikan tentunya bila bencana alam,  ekonomi,  dan politik nanti berpadu menghantam Indonesia.