Kelancaran Pembahasan RUU Tergantung Kesungguhan DPR-Pemerintah

Kelancaran Pembahasan RUU Tergantung Kesungguhan DPR-Pemerintah

NERACA

Jakarta - Ketua DPR RI Bambang Soesatyo menilai kecepatan dan kelancaran pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) juga sangat tergantung, tidak saja pada kesungguhan DPR tapi juga kesungguhan Pemerintah.

"Beberapa RUU proses pembahasannya berlarut-larut. Hal tersebut antara lain disebabkan pertama, belum adanya koordinasi antarkementerian/lembaga, seperti pada pembahansan RUU tentang Kewirausahaan Nasional," kata Bambang dalam Rapat Paripurna DPR RI di Jakarta, Kamis (13/12).

Bambang mengatakan, sesuai dengan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, UU dibahas dan disetujui bersama antara DPR dan Pemerintah. Kedua menurut dia, dalam beberapa RUU masih ada dari pihak pemerintah yang hingga hari ini belum menyerahkan Daftar Inventarisasi (DIM) RUU, kendati sudah diperpanjang lebih dari lima kali Masa Persidangan.

Dia mencontohkan seperti RUU tentang Wawasan Nusantara yang sudah diperpanjang 13 kali Masa Persidangan."Ketiga, seringkali para menteri yang sudah ditunjuk oleh presiden sebagai wakil pemerintah untuk melakukan pembahasan suatu RUU, mengirim pejabat yang tidak berwenang mengambil keputusan dalam pembahasan RUU," tutur dia.

Dia mencontohkan pada RUU tentang Kewirausahaan Nasional dan RUU tentang Pertembakauan, bahkan kerapkali tidak hadir seperti dalam pembahasan RUU tentang Larangan Minuman Berakohol. Menurut dia, DPR mengharapkan para menteri yang telah ditunjuk Presiden lebih serius untuk segera membahas bersama DPR, agar RUU dapat segera disahkan menjadi UU sebagai solusi mengatasi berbagai permasalahan rakyat.

Kemudian Bambang mengatakan, institusinya selama Masa Persidangan II tahun Sidang 2018-2019 yang berlangsung sejak 21 November hingga 13 Desember sudah menyetujui empat Rancangan Undang-Undang (RUU) menjadi UU."Dalam pelaksanaan fungsi legislasi, selama Masa Persidangan II, DPR RI bersama pemerintah telah menyetujui empat RUU," kata Bambang.

Keempat RUU tersebut, pertama, RUU tentang Serah-Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam sebagai pengganti UU nomor 4 tahun 1990 yang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan tuntutan saat ini.

Kedua, RUU tentang Pengesahan Perjanjian antara Indonesia dengan Persatuan Emirat Arab mengenai ekstradisi, ketiga RUU tentang Pengesahan Nota Kesepahaman antara Kementerian Pertahanan Indonesia dan Kementerian Pertahanan Kerajaan Spanyol tentang Kerjasama di bidang pertahanan."Keempat RUU tentang Pengesahan Nota Kesepahaman antara Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Serbia tentang kerjasama di bidang pertahanan," ujar dia.

Selain itu, dia mengatakan, DPR juga telah menyetujui RUU usul Komisi VII DPR tentang Minyak dan Gas Bumi menjadi RUU usul DPR yang akan dibahas lebih lanjut dengan pemerintah pada masa sidang selanjutnya. Ant

BERITA TERKAIT

Pemerintah dan DPR Diminta Ubah Ketentuan Defisit APBN

      NERACA   Jakarta - Mantan Gubernur Bank Indonesia (BI) Burhanuddin Abdullah menyarankan pemerintah dan DPR mengubah ketentuan…

Kontribusi Manufaktur Masih Besar - Pemerintah Bantah Terjadi Deindustrialisasi di Indonesia

NERACA Jakarta – Kontribusi industri manufaktur Indonesia sebagai penopang perekonomian dinilai masih cukup besar. Hal ini terlihat melalui pertumbuhan sektor,…

Pemerintah Harusnya Turun Tangan Bikin Bank Syariah

  NERACA   Jakarta – Indonesia yang merupakan penduduk muslim terbesar di dunia mestinya menjadi kiblat ekonomi syariah dunia. Nyatanya…

BERITA LAINNYA DI HUKUM BISNIS

Upaya Pencegahan Pelanggaran Persaingan Usaha Melalui Program Kepatuhan

Upaya Pencegahan Pelanggaran Persaingan Usaha Melalui Program Kepatuhan NERACA Jakarta – Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) selalu berupaya melakukan upaya…

KPK Soroti Kinerja BUMD di Kepri

KPK Soroti Kinerja BUMD di Kepri NERACA Tanjungpinang - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyoroti kinerja sejumlah Badan Usaha Milik Daerah…

Di Sumsel, 114 Penyelenggara Negara Belum Sampaikan LHKPN

Di Sumsel, 114 Penyelenggara Negara Belum Sampaikan LHKPN NERACA Palembang - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merilis Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara…