Kelancaran Pembahasan RUU Tergantung Kesungguhan DPR-Pemerintah

Kelancaran Pembahasan RUU Tergantung Kesungguhan DPR-Pemerintah

NERACA

Jakarta - Ketua DPR RI Bambang Soesatyo menilai kecepatan dan kelancaran pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) juga sangat tergantung, tidak saja pada kesungguhan DPR tapi juga kesungguhan Pemerintah.

"Beberapa RUU proses pembahasannya berlarut-larut. Hal tersebut antara lain disebabkan pertama, belum adanya koordinasi antarkementerian/lembaga, seperti pada pembahansan RUU tentang Kewirausahaan Nasional," kata Bambang dalam Rapat Paripurna DPR RI di Jakarta, Kamis (13/12).

Bambang mengatakan, sesuai dengan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, UU dibahas dan disetujui bersama antara DPR dan Pemerintah. Kedua menurut dia, dalam beberapa RUU masih ada dari pihak pemerintah yang hingga hari ini belum menyerahkan Daftar Inventarisasi (DIM) RUU, kendati sudah diperpanjang lebih dari lima kali Masa Persidangan.

Dia mencontohkan seperti RUU tentang Wawasan Nusantara yang sudah diperpanjang 13 kali Masa Persidangan."Ketiga, seringkali para menteri yang sudah ditunjuk oleh presiden sebagai wakil pemerintah untuk melakukan pembahasan suatu RUU, mengirim pejabat yang tidak berwenang mengambil keputusan dalam pembahasan RUU," tutur dia.

Dia mencontohkan pada RUU tentang Kewirausahaan Nasional dan RUU tentang Pertembakauan, bahkan kerapkali tidak hadir seperti dalam pembahasan RUU tentang Larangan Minuman Berakohol. Menurut dia, DPR mengharapkan para menteri yang telah ditunjuk Presiden lebih serius untuk segera membahas bersama DPR, agar RUU dapat segera disahkan menjadi UU sebagai solusi mengatasi berbagai permasalahan rakyat.

Kemudian Bambang mengatakan, institusinya selama Masa Persidangan II tahun Sidang 2018-2019 yang berlangsung sejak 21 November hingga 13 Desember sudah menyetujui empat Rancangan Undang-Undang (RUU) menjadi UU."Dalam pelaksanaan fungsi legislasi, selama Masa Persidangan II, DPR RI bersama pemerintah telah menyetujui empat RUU," kata Bambang.

Keempat RUU tersebut, pertama, RUU tentang Serah-Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam sebagai pengganti UU nomor 4 tahun 1990 yang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan tuntutan saat ini.

Kedua, RUU tentang Pengesahan Perjanjian antara Indonesia dengan Persatuan Emirat Arab mengenai ekstradisi, ketiga RUU tentang Pengesahan Nota Kesepahaman antara Kementerian Pertahanan Indonesia dan Kementerian Pertahanan Kerajaan Spanyol tentang Kerjasama di bidang pertahanan."Keempat RUU tentang Pengesahan Nota Kesepahaman antara Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Serbia tentang kerjasama di bidang pertahanan," ujar dia.

Selain itu, dia mengatakan, DPR juga telah menyetujui RUU usul Komisi VII DPR tentang Minyak dan Gas Bumi menjadi RUU usul DPR yang akan dibahas lebih lanjut dengan pemerintah pada masa sidang selanjutnya. Ant

BERITA TERKAIT

DPR Terima Empat CHA Hasil Seleksi KY

DPR Terima Empat CHA Hasil Seleksi KY NERACA Jakarta - DPR RI menerima empat nama Calon Hakim Agung (CHA) hasil…

Komitmen Pemerintah Melindungi KPK

  Oleh : Aldia Putra, Penggiat Antikorupsi   Serangan di rumah Ketua KPK Agus Rahardjo dan Wakil Ketua Laode Muhammad…

Mengandalkan Proyek Pemerintah - WIKA Gedung Bidik Kontrak Rp 22,78 Triliun

NERACA Jakarta – Sepanjang tahun 2019, PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk (WEGE) menargetkan perolehan kontrak sebesar Rp 22,78 triliun…

BERITA LAINNYA DI HUKUM BISNIS

KPK: Papua Barat Paling Rendah Pelaporan Harta Kekayaan

KPK: Papua Barat Paling Rendah Pelaporan Harta Kekayaan NERACA Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan Pemerintah Provinsi Papua Barat…

Gerakan Antikorupsi Minta KPK Tetap Bekerja Keras Pascateror

Gerakan Antikorupsi Minta KPK Tetap Bekerja Keras Pascateror NERACA Jakarta - Gerakan Antikorupsi (GAK) Lintas Perguruan Tinggi meminta Komisi Pemberantasan…

BPOM: UU POM Akan Perkuat Penindakan Produk Ilegal

BPOM: UU POM Akan Perkuat Penindakan Produk Ilegal NERACA Jakarta - Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Penny Lukito…