LIPI: Oligarki Parpol Perburuk Kualitas Demokrasi Indonesia

LIPI: Oligarki Parpol Perburuk Kualitas Demokrasi Indonesia

NERACA

Jakarta - Kepala Pusat Penelitian Politik pada Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Firman Noor mengemukakan sistem oligarki masih terjadi dalam partai politik (Parpol) di Indonesia sehingga berdampak buruk bagi demokrasi yang sedang berjalan.

"Dampaknya sangat buruk bagi demokrasi Indonesia karena untuk membuat kebijakan ditentukan oleh segelintir orang," kata Firman dalam pemaparan Hasil Penelitian Prioritas LIPI 2018 di Kantor LIPI, Jakarta, Selasa (11/12).

Menurut dia, seharusnya penunjukan orang itu didasarkan pada sebuah "merit system" yang ketat atas dasar keahlian seorang menduduki jabatan tersebut. Namun, dia menilai yang terjadi saat ini adalah politik transaksional sehingga pengisian jabatan politik atas dasar konsep "siapa dapat apa" dan mengesampingkan kualitas."Itu jadi tren dan cenderung membahayakan bagi demokrasi karena demokrasi tidak akan menghasilkan apapun selain kepentingan elit," ujar dia.

Firman mengatakan dari beberapa kajian akademik menyebutkan bahwa Indonesia menjalankan demokrasi yang iliberal, bukan demokrasi yang kuat dan asli namun bercampur dengan oligarki. Menurut dia, Indonesia memiliki karakteristik demokrasi yang unik karena antara demokrasi dan oligarki bisa berjalan bersama-sama.

Demokrasinya dengan pemilu berjalan secara berkelanjutan dan orang bebas berpartisipasi namun ketika itu ada, lalu ditelikung para pemilik modal yang eksis di parpol."Karena demokrasi biaya tinggi, bagaimana penuhi biaya politik maka perlu sponsor dan itu sarang oligarki yang tidak memberikan sesuatu secara cuma-cuma," kata dia.

Dia mengatakan, salah satu solusi untuk mengatasinya adalah memperkuat parpol karena episentrumnya di parpol. Terutama saat ini, menurut dia, dalam situasi parpol mendapatkan legitimasi konstitusional bahwa semua jabatan publik harus melalui parpol.

Koordinator Tim Penelitian Prioritas Nasional LIPI 2018, Sarah Nuraini Siregar mengatakan, berdasarkan hasil penelitian dan perkembangan kondisi saat ini, proses konsolidasi demokrasi di Indonesia mengalami hambatan. Salah satunya di tingkat lembaga politik."Dari sisi penilaian masyarakat, tingkat kepercayaan terhadap parpol cenderung buruk dibandingkan lembaga lainnya," kata dia.

Sarah mengatakan, dari sisi kelembagaan, oligarki parpol sudah sedemikian akut yang terbukti dengan rekrutmen parpol yang sangat oligarkis, kaderisasi yang tidak berkesinambungan dan praktik mahar politik di setiap kompetisi politik.

Berdasarkan hasil penelitian LIPI, parpol melakukan berbagai cara untuk menentukan kandidat dengan cara pragmatis dan cenderung menggunakan politik SARA. Survei publik LIPI dilakukan di 34 provinsi dengan melibatkan 2.100 responden, sedangkan survei ahli dilakukan di 11 provinsi dengan melibatkan 145 ahli. Untuk riset kualitatif dan pengumpulan data dilakukan di 7 provinsi. Ant

BERITA TERKAIT

Empat Prioritas Kemenperin di 2019 - Pembangunan Kualitas SDM Industri Menjadi Fokus Pemerintah

NERACA Jakarta – Kementerian Perindustrian siap mengejar empat program kerja prioritas di tahun 2019. Keempat program tersebut merupakan langkah strategis…

PII Ingin Berikan Kenyamanan Berinvestasi - Indonesia PPP Day 2019

  NERACA Singapura - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menyelenggarakan Indonesia Public Private Partnership (PPP) Day 2019 di Singapura pada Selasa, (15/01)…

Sebanyak 13 Negara Belajar Minapadi di Indonesia

  NERACA Yogyakarta - Sebanyak 13  (tiga belas) perwakilan negara-negara Asia-Pasifik belajar minapadi di Indonesia. Ketiga belas negara tersebut yakni…

BERITA LAINNYA DI HUKUM BISNIS

Gakkum KLHK Amankan 384 Kontainer Kayu Ilegal Asal Papua

Gakkum KLHK Amankan 384 Kontainer Kayu Ilegal Asal Papua NERACA Jakarta - Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Kementerian Lingkungan Hidup dan…

BGR Logistics-Kejati Bali Kerja Sama Bidang Hukum

BGR Logistics-Kejati Bali Kerja Sama Bidang Hukum NERACA Jakarta - PT Bhanda Ghara Reksa (Persero) atau BGR Logistics, BUMN penyedia…

Akademisi Lokal Juga Memiliki Kompetensi yang Baik - Polemik Saksi Ahli WN Asing

Akademisi Lokal Juga Memiliki Kompetensi yang Baik Polemik Saksi Ahli WN Asing NERACA Medan – Penunjukan saksi ahli dari kalangan…