LIPI: Oligarki Parpol Perburuk Kualitas Demokrasi Indonesia

LIPI: Oligarki Parpol Perburuk Kualitas Demokrasi Indonesia

NERACA

Jakarta - Kepala Pusat Penelitian Politik pada Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Firman Noor mengemukakan sistem oligarki masih terjadi dalam partai politik (Parpol) di Indonesia sehingga berdampak buruk bagi demokrasi yang sedang berjalan.

"Dampaknya sangat buruk bagi demokrasi Indonesia karena untuk membuat kebijakan ditentukan oleh segelintir orang," kata Firman dalam pemaparan Hasil Penelitian Prioritas LIPI 2018 di Kantor LIPI, Jakarta, Selasa (11/12).

Menurut dia, seharusnya penunjukan orang itu didasarkan pada sebuah "merit system" yang ketat atas dasar keahlian seorang menduduki jabatan tersebut. Namun, dia menilai yang terjadi saat ini adalah politik transaksional sehingga pengisian jabatan politik atas dasar konsep "siapa dapat apa" dan mengesampingkan kualitas."Itu jadi tren dan cenderung membahayakan bagi demokrasi karena demokrasi tidak akan menghasilkan apapun selain kepentingan elit," ujar dia.

Firman mengatakan dari beberapa kajian akademik menyebutkan bahwa Indonesia menjalankan demokrasi yang iliberal, bukan demokrasi yang kuat dan asli namun bercampur dengan oligarki. Menurut dia, Indonesia memiliki karakteristik demokrasi yang unik karena antara demokrasi dan oligarki bisa berjalan bersama-sama.

Demokrasinya dengan pemilu berjalan secara berkelanjutan dan orang bebas berpartisipasi namun ketika itu ada, lalu ditelikung para pemilik modal yang eksis di parpol."Karena demokrasi biaya tinggi, bagaimana penuhi biaya politik maka perlu sponsor dan itu sarang oligarki yang tidak memberikan sesuatu secara cuma-cuma," kata dia.

Dia mengatakan, salah satu solusi untuk mengatasinya adalah memperkuat parpol karena episentrumnya di parpol. Terutama saat ini, menurut dia, dalam situasi parpol mendapatkan legitimasi konstitusional bahwa semua jabatan publik harus melalui parpol.

Koordinator Tim Penelitian Prioritas Nasional LIPI 2018, Sarah Nuraini Siregar mengatakan, berdasarkan hasil penelitian dan perkembangan kondisi saat ini, proses konsolidasi demokrasi di Indonesia mengalami hambatan. Salah satunya di tingkat lembaga politik."Dari sisi penilaian masyarakat, tingkat kepercayaan terhadap parpol cenderung buruk dibandingkan lembaga lainnya," kata dia.

Sarah mengatakan, dari sisi kelembagaan, oligarki parpol sudah sedemikian akut yang terbukti dengan rekrutmen parpol yang sangat oligarkis, kaderisasi yang tidak berkesinambungan dan praktik mahar politik di setiap kompetisi politik.

Berdasarkan hasil penelitian LIPI, parpol melakukan berbagai cara untuk menentukan kandidat dengan cara pragmatis dan cenderung menggunakan politik SARA. Survei publik LIPI dilakukan di 34 provinsi dengan melibatkan 2.100 responden, sedangkan survei ahli dilakukan di 11 provinsi dengan melibatkan 145 ahli. Untuk riset kualitatif dan pengumpulan data dilakukan di 7 provinsi. Ant

BERITA TERKAIT

Langkah Making Indonesia 4.0 akan Memiliki Acuan

NERACA Jakarta – Direktur Inovasi Kerja Sama dan Kealumnian (IKK) ITS, Arman Hakim Nasution menyebut, progress roadmap Making Indonesia 4.0…

Garuda Indonesia Raup Untung US$ 20,48 Juta

NERACA Jakarta – Di kuartal pertama 2019, PT Garuda Indonesia Tbk berhasil mencatatkan laba bersih sebesar US$ 20,48 juta. Bila dibandingkan…

Tingkatkan Kualitas SDM - Antam Fasilitasi Warga Sangau Ujian Paket C

Sebagai bentuk dukungan terhadap dunia pendidikan, PT Aneka Tambang Tbk unit Bisnis Pertambangan-Bauksit Tayan memfasilitasi 13 warga Kecamatan Tayan dan…

BERITA LAINNYA DI HUKUM BISNIS

Upaya Pencegahan Pelanggaran Persaingan Usaha Melalui Program Kepatuhan

Upaya Pencegahan Pelanggaran Persaingan Usaha Melalui Program Kepatuhan NERACA Jakarta – Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) selalu berupaya melakukan upaya…

KPK Soroti Kinerja BUMD di Kepri

KPK Soroti Kinerja BUMD di Kepri NERACA Tanjungpinang - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyoroti kinerja sejumlah Badan Usaha Milik Daerah…

Di Sumsel, 114 Penyelenggara Negara Belum Sampaikan LHKPN

Di Sumsel, 114 Penyelenggara Negara Belum Sampaikan LHKPN NERACA Palembang - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merilis Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara…