Pemerintah Alokasikan Rp492 Triliun untuk Pendidikan

NERACA

Jakarta - Pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla menunjukkan keseriusannya dalam mengalihkan fokus pembangunan dari infrastruktur ke sumber daya manusia (SDM). Hal ini tercermin dari dialokasikannya anggaran sebesar Rp492,555 triliun pada APBN 2019 untuk sektor pendidikan.

Dalam lampiran XIX Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 129 Tahun 2018 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019 yang telah ditandatangani oleh Presiden Joko Widodo pada 29 November 2018 disebutkan, anggaran sebagaimana dimaksud termasuk Dana Abadi Penelitian sebesar Rp990 miliar. “Bentuk, skema, dan cakupan bidang penelitian yang dapat dibiayai menggunakan Dana Abadi sebagaimana dimaksud diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan,” bunyi Pasal 6 ayat (3) Perpres ini.

Mengenai alokasi anggaran dana pendidikan sebesar Rp492,555 triliun, dalam lampiran XIX Perpres ini terdiri atas beberapa kelompok, yaitu: a. Anggaran Pendidikan melalui Belanja Pemerintah Pusat sebesar Rp163,089 triliun; b. Anggaran Pendidikan melalui Transfer Daerah dan Dana Desa Rp308,375 triliun; dan c. Anggaran Pendidikan melalui Pembiayaan sebesar Rp20,990 triliun. Anggaran Pendidikan melalui Belanja Pemerinta Pusat itu terdiri atas Anggaran Pendidikan pada Kementerian Negara/Lembaga (K/L) sebesar Rp153,726 triliun, dan Anggaran Pendidikan pada BA BUN sebesar Rp9,363 triliun.

Untuk Anggaran Pendidikan pada K/L terbesar di Kementerian Agama (Kemenag) sebesar Rp51,896 triliun, disusul Kementerian Ristek, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Kemristekdikti) Rp40,210 triliun, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) Rp35,993 triliun, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Rp6,566 triliun, Kementerian Perhubungan (Kemenhub) Rp3,559 triliun, Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) Rp2,950 triliun, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Rp2,711 triliun, dan Kementerian Perindustrian Rp2,323 triliun.

Adapun Anggaran Pendidikan melalui Transfer Daerah dan Dana Desa di antaranya terdiri atas Tunjangan Profesi Guru PNSD sebesar Rp56,867 triliun, Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Rp51,226 triliun, Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) PAUD Rp4,475 triliun, Tunjangan Khusus guru PNSD di daerah khusus Rp2,306 triliun, dan Otonomi Khusus (Otsus) yang diperkirakan untuk anggaran pendidikan sebesar Rp5,014 triliun.

Sementara anggaran pendidikan yang dialokasikan melalui Pembiayaan sebesar Rp20,999 triliun, terdiri atas Dana Pengembangan Pendidikan Nasional sebesar Rp20 triliun, dan Dana Abadi Penelitian sebesar Rp990 miliar. “Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan,” bunyi Pasal 12 Peraturan Presiden Nomor 129 Tahun 2018 yang telah diundangkan oleh Menteri Hukum dan HAM Yasonna H. Laoly pada 30 November 2018.

BERITA TERKAIT

Pujian dan Kritik Untuk Film ‘After’

Pujian dan Kritik Untuk Film ‘After’ NERACA Jakarta - Kalau ada film yang dinantikan dan sekaligus dikritik adalah ‘After’ yang…

Kantungi Izin Rights Issue - Lippo Karawaci Bidik Penjualan Rp 2 Triliun

NERACA Jakarta – Rapat umum pemegang saham tahunan (RUPST) PT Lippo Karawaci Tbk (LPKR) menyetujui aksi korporasi untuk menerbitkan rights…

Bandara Soetta Siapkan 10 TPS untuk Wisatawan

Pemilu 2019 akan dilangsungkan pada Rabu (17/4). Momen ini merupakan ajang yang ditunggu oleh sebagian besar rakyat Indonesia, meskipun beririsan…

BERITA LAINNYA DI BERITA EKONOMI

APBN 2020 Fokus ke Penguatan SDM dan Perlindungan Sosial

  NERACA   Jakarta - Presiden Joko Widodo mengatakan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2020 akan lebih berfokus…

Presiden dan Wakil Presiden Terpilih Perlu Lakukan Pembenahan Ekonomi

    NERACA Jakarta - Pemilihan umum serentak baru saja usai dan kini rakyat Indonesia sedang menunggu hasilnya karene penghitungan…

Tingkat Kemiskinan Ditargetkan Dibawah 9%

    NERACA   Jakarta - Pemerintah dalam hal ini Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro menargetkan tingkat kemiskinan…