Meski posisi nilai tukar (kurs) rupiah terhadap dolar AS belakangan ini mengalami sedikit penguatan, namun ancaman kemungkinan kurs rupiah melemah masih tergantung kondisi data dari Amerika Serikat yang mengonfirmasi kemungkinan The Fed menaikkan lagi suku bunganya jelang akhir tahun ini. Artinya, kondisi pasar uang mau tidak mau harus turut melakukan penyesuaian terhadap ekspektasi tersebut. Kurs rupiah terhadap dolar AS pada awal tahun ini di kisaran Rp 13.200-Rp 13.400 sekarang masih di kisaran Rp 14.200-Rp 14.500 per US$.

Hal ini juga diakui oleh Deputi Gubernur BI Senior Mirza Adityaswara. “Rupiah memang sebelum fluktuasi ini sudah undervalued. Eksportir sudah mulai masuk konversi (saat ini),” ujar Deputi Gubernur Senior BI Mirza Adityaswara, belum lama ini.

Meski demikian, Mirza menegaskan BI sebagai otoritas moneter akan selalu hadir di pasar, terutama pada saat-saat rupiah berfluktuasi. BI akan masuk lewat pasar valuta asing (valas) maupun pasar surat berharga negara (SBN).

Pemerintah sendiri sudah menetapkan indikator rupiah pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2019 sebesar Rp14.400 per US$.  Artinya, rupiah secara fiskal maupun moneter akhir-akhir ini sudah mendekati nilai keseimbangan baru terhadap dolar AS. Hanya saja, BI masih menilai posisi ideal rupiah saat ini di kisaran Rp14.200-Rp14.500 per US$. Artinya target indikatif APBN 2019 sebenarnya sudah sangat moderat, dengan kata lain target itu juga lebih rendah dari posisi ideal rupiah.

Namun BI memastikan bahwa pelemahan rupiah ini hanyalah bersifat sementara. Pada saatnya akan kembali ke posisi semula, atau menemukan titik equilibrium baru yang lebih rendah. Mirza menjelaskan, kondisi ini juga terjadi pada mata uang negara-negara lain, kecuali yen Jepang yang dinilai sebaga safe haven. Hal ini dikarenakan greenback terus menguat karena mendapat suntikan dari derasnya aliran modal (capital inflow) ke AS.

Lantas, apa implikasi jika rupiah secara permanen mengalami undervalued? Secara ekonomi yang paling diuntungkan adalah para eksportir, karena mereka berporduksi dengan konten lokal. Sementara pendapatan mereka berbasis dolar AS yang sedang menguat. Sementara bagi pemerintah, APBN mendapat tambahan dolar lantaran produk ekspor nasional. Namun juga mendapat beban atas produk-produk yang masih harus diimpor, seperti minyak mentah, dan impor bahan mentah.

Pada bagian lain, sejumlah ekonom mengungkapkan sedikitnya ada tujuh dampak negatif lanjutan yang bisa dirasakan masyarakat jika rupiah terlalu undervalued terhadap dolar AS. Pertama, pertumbuhan ekonomi melambat. Pertumbuhan ekonomi pada 2017 hanya 5,07% atau di bawah APBN-P 5,1%. Bahkan sejak 2014, pertumbuhan ekonomi memang sudah stagnan di kisaran 5%. Artinya, perlambatan pertumbuhan ekonomi itu sudah terjadi seiring melemahnya rupiah sejak 2014.

Kedua, pemutusan hubungan kerja (PHK) meningkat. Terutama PHK terjadi pada industri yang selama ini menggantungkan bahan baku dari impor. Buruh yang di PHK terus meningkat jumlahnya, seiring dengan terus melemahnya mata uang rupiah terhadap US$.

Ketiga, jumlah pengangguran meningkat. Jumlah pencari kerja setiap tahun sekitar 2,5 juta orang. Dengan pertumbuhan ekonomi yang terjadi sebelumnya, maka banyak pencari kerja yang masih menganggur, sekarang ditambah lagi dengan buruh yang di PHK.

Keempat, inflasi bahan pangan meningkat. Meningkatnya inflasi di bidang sembako, BBM, hingga kebutuhan pendidikan. Kelima, kemiskinan meningkat. Kalau harga barang-barang terutama sembako meningkat, penghasilan tidak meningkat bahkan tidak mempunyai penghasilan karena di PHK dan menganggur, maka otomatis kemiskinan meningkat.

Keenam, daya beli menurun. Konsekuensi logis meningkatnya harga-harga barang terutama sembako dan penghasilan tidak meningkat, bahkan penghasilan hilang karena di PHK dan menganggur, maka otomatis daya beli masyarakat menurun. Ketujuh, kesejahteraan masyarakat menurun. Dampak spiral selanjutntya ialah menururnnya tingkat kesejahteraan masyarakat.

Untuk itu, pemerintah perlu sejak dini mengantisipasi implikasi pelemahan rupiah tersebut termasuk upaya membatasi produk impor, agar stabilisasi kondisi ekonomi dalam negeri tetap kondusif hingga akhir tahun ini.