NERACA

Jakarta - Ekonom Universitas Gadjah Mada (UGM), A. Tony Prasetiantono, menilai penerapan "tax holiday" dan perluasannya melalui Paket Kebijakan Ekonomi XVI dilakukan untuk mengejar ketertinggalan Indonesia dengan negara-negara lain dalam menarik minat investasi. Tony menyebutkan bahwa Indonesia saat ini tengah dihadapkan pada persaingan dalam menarik investasi asing dengan negara-negara tetangga seperti Thailand dan Vietnam.

"Thailand dan Vietnam sudah melakukan tax holiday, atau tidak mengenakan pajak pada investasi asing sampai sekian tahun ke depan. Indonesia termasuk agak terlambat (menerapkan)," kata Kepala Pusat Studi Ekonomi dan Kebijakan Publik UGM tersebut, seperti dikutip Antara, kemarin.

Tony menjelaskan bahwa tax holiday merupakan salah satu cara membuat investasi Indonesia melonjak. Menarik investasi dari luar merupakan cara mengatasi defisit, apakah dari sisi neraca perdagangan maupun neraca transaksi berjalan.

Defisit di neraca perdagangan dan neraca transaksi berjalan tersebut selama ini terbukti telah menekan nilai tukar rupiah. "Kalau ada capital inflow makin banyak, posisi current account deficit (CAD) akan berkurang atau bahkan bisa positif," ujar dia.

Tony tidak menampik bahwa kebijakan tax holiday melalui pengurangan Pajak Penghasilan (PPh) badan menimbulkan pergolakan karena dianggap terlalu liberal. "Namun, kita tidak bisa mengecapnya liberal atau tidak, itu adalah keniscayaan yang harus disikapi dan kita harus responsif terhadap situasi itu," ucap dia.

Langkah pemerintah yang memberikan fasilitas pengurangan pajak penghasilan badan ditanggapi dengan positif oleh Direktur Eksekutif Center for Indonesia Taxation Analisys (CITA) Yustinus Prastowo. Menurutnya, dengan adanya kebijakan ini, pemerintah selalu berusaha memperhatikan kebutuhan dunia usaha.

Namun, Yustinus pun berpendapat tax holidaybukan satu-satunya faktor yang mendorong pengusaha untuk tertarik berinvestasi di Indonesia. "Kalau saya lihat, mereka itu concern pada perizinan yang mudah, lalu kepastian hukum yang tinggi termasuk aturan ketenagkerjaan yang lebih kompetitif," tutur Yustinus.

Lebih lanjut, Yustinus pun menjelaskan pengusaha baru dapat menikmati tax holiday tersebut dalam jangka waktu yang lama. "Tax holiday itu dinikmati di tahap menengah panjang. Sementara pengusaha membutuhkan cash flow yang terjaga dan kepastian bisnis," tutur Yustinus.

Terkait perluasan tax holiday, Yustinus pun memandang masih diperlukan evaluasi dan kajian atas sektor yang diperluas. Pasalnya, tax holiday yang diperluas untuk sektor ekonomi digital dan agrnibisnis masih bisa dipertanyakan. Yustinus melihat, sektor ekonomi digital bukan industri yang bersifat jangka panjang, dia bersifat dinamis dan berubah-ubah.

Sementara, tax holiday tersebut diberikan pada industri pionir yang bersifat jangka panjang dan mampu menyerap banyak tenaga kerja. "Perlu evaluasi dan kajian. ekonomi digital itu yang dibutuhkan kepastian aturan pajak," tutur Yustinus.