Oleh: Fauzi Aziz

Pemerhati Ekonomi dan Industri

Dua tulisan sebelum ini, penulis meluncurkan dua tema yaitu tentang Reformasi Ekonomi atau Deregulasi Ekonomi. Yang kedua adalah fenomena Dutch Desease, dan yang ini adalah terlalu fokus di hilir, lupa berbenah di hulu.

Kita ramai diskusi tentang defisit neraca transaksi berjalan dan dampak ikutannya adalah pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS. Diskusi tersebut adalah persoalan ekonomi di bagian hilir. Kemudian persoalan ini hanya coba dijebol dengan deregulasi ekonomi.

Tindakan ini bersifat sementara, dan penulis mencoba menjawabnya bahwa bukan hanya deregulasi ekonomi obatnya, tapi juga perlu reformasi ekonomi karena kita akan membenahi bagian hulu ekonomi  termasuk untuk menjawab fenomena Dutch Desease.

Ketahanan ekonomi Indonesia tentu harus dibangun bukan saja hanya dikapitalisasi dan diskuritisasi. Dibangun dan juga diberdayakan dalam satu konstruksi  yang kokoh dan kuat dari bagian hulu hingga ke bagian hilir. Ini yang biasa dikenal dengan konsep pendalaman dan penguatan struktur. Ada faktor yang harus dilakukan yaitu economic re-balancing.

Sebab itu, diperlukan proses politik yang baik dan sehat. Diperlukan proses kebijakan dan proses manajemen pembangunan dan pemberdayaan ekonomi yang juga harus baik dan akuntabel

Apakah memang perlu di bagian hulu harus dibenahi. Tentu sangat perlu karena secara fundamental kita butuh dukungan kekuatan di bagian hulu. Apa itu yang kita butuhkan. Kita perlu penataan ulang atau rule and regulation yang akan memberikan stimulasi pembangunan ekonomi dan sekaligus melindungi sumber daya ekonomi agar tidak dieksploitasi oleh sistem ekonomi pasar.

Di bagian hulu kita butuh infrastruktur ekonomi yang dibangun pada setiap koridor ekonomi. Pada bagian hulu, Indonesia butuh SDM dan teknologi sesuai yang kita perlukan. Di bagian hulu juga Indonesia memerlukan keseimbangan sektoral ( sektor produksi dan sektor jasa) serta keseimbangan antar wilayah di setiap koridor ekonomi dan keseimbangan antar kelompok pendapatan.

Di luar itu, Indonesia harus memiliki sistem pembiayaan dengan memberdayakan rupiah sebagai sumber likuiditas utama untuk memberdayakan sektor produksi di bagian hulu. Membangun di bagian hulu tidak bisa diserahkan pada mekanisme pasar sepenuhnya, sehingga diperlukan peran nyata pemerintah.

Sekarang ini, pemerintah lebih bertindak sebagai penjaga pasar untuk menahan gempuran tekanan eksternal. Di bidang industri, untuk menjamin terlaksananya restrukturisasi industri, pemerintah harus mampu menggunakan instrumen kebijakan yang diskriminatif antar sektor. Dalam konteks Indonesia berarti tidak harus menerapkan kebijakan yang bersifat across the board. Misal Insentif di sektor hulu dibedakan dengan insentif di sektor hilir.

Semestinya, tax holiday tidak diberikan atas besaran nilai investasinya tapi didasarkan atas tujuan dari investasinya. Misal investasi di sektor hulu yang lebih padat modal diberikan sweetener yang lebih menarik daripada yang berinvestasi di sektor hilir.