Aturan Uang Digital?

Hingga saat ini baik Bank Indonesia (BI) maupun Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terlihat belum bersikap tegas terhadap transaksi mata uang virtual, Bitcoin, dan sejenisnya di dalam negeri. Namun BI baru akan bertindak keras terhadap perantara perdagangan Bitcoin baik bank maupun non-bank. Tapi yang jelas, penggunaan mata uang digital itu dianggap sebagai transaksi ilegal, melanggar UU Mata Uang dan dapat diancam pidana di wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

BI kini gencar mengawasi peredaran uang digital cryptocurrencies. Karena BI sebagai otoritas di bidang moneter, stabilitas sistem keuangan dan sistem pembayaran nasional, senantiasa berkomitmen menjaga stabilitas sistem keuangan, perlindungan konsumen dan mencegah praktik pencucian uang dan pendanaan terorisme.

“Uang digital cryptocurrencies memiliki risiko tinggi yang dapat mengganggu stabilitas sistem keuangan, rawan risiko penggunaan untuk pencucian uang dan pendanaan terorisme serta merugikan konsumen oleh karena itu kita larang di Indonesia,” tegas Direktur Eksekutif Departemen Kebijakan dan Pengawasan Sistem Pembayaran BI Enny V. Panggabean di Jakarta, beberapa waktu lalu.

Menurut Enny, terdapat empat karakteristik cryptocurrencies yang dapat mengganggu stabilitas sistem keuangan. Salah satu karakteristiknya adalah belum adanya aturan yang pasti dari peredaran cryptocurrencies di dunia.

Karakteristik kedua, Peer-to-Peer dimana tidak ada perantara (intermediary) yang bertanggung jawab bila terjadi transaksi. Artinya, transaksi langsung final karena dua orang saling terhubung secara virtual dan transaksi diketahui semua pihak serta settlement langsung.

Karakteristik ketiga, Pseudonymity dimana pemilik dari uang digital tersebut belum terdata dengan jelas nama serta identitas pemiliknya. Selama ini masih banyak transaksi cryptocurrencies yang menggunakan nama samaran atau menggunakan kode sandi. Model transaksi seperti ini rawan disalahgunakan untuk pembiayaan terorisme.

Karakteristik keempat, tidak adanya entitas sentral. Dimana harga ditentukan dari penawaran dan permintaan pasar, sehingga tidak ada perlindungan konsumen. “Misalnya Bitcoin diproduksi cuma 21,6 juta keping setelah itu harganya maka bisa naik ke harga sekunder. Kalau supply sudah 21,6 juta maka tergantung dari yang beredar di masyarakat, tidak ada perlindungan konsumen,” ujar Enny.

Kita menyadari saat ini terjadi booming Bitcoin dimana-mana. Mulai dari negara maju sampai ke negara berkembang terlihat tidak sanggup menolak kehadiran mata uang virtual tersebut. Apalagi segelintir orang tiba-tiba berubah drastis menjadi miliuner dadakan karena bermain Bitcoin, yang akhirnya cerita ini membuat banyak orang termasuk di Indonesia berusaha ingin tahu dan coba-coba membeli Bitcoin, dan berharap dapat keuntungan dari menambang Bitcoin via internet.

Karena nilainya cenderung meningkat belakangan ini, baik “penambang” yang menggunakan komputer mereka untuk melakukan perhitungan rumit untuk menciptakan mata uang, dan mereka yang membeli Bitcoin dari pihak lain, merasa enggan menggunakannya sebagai transaksi pembelanjaan. Tetapi sebaliknya mereka berspekulasi menunggu harga Bitcoin dapat naik lebih tinggi. Namun, pasokan Bitcoin yang terbatas dan tidak memenuhi permintaan, alih-alih berfungsi sebagai mata uang, Bitcoin merupakan aset kosong spekulatif.

Tidak hanya itu, Bitcoin juga memiliki masalah teknologinya. Seperti siapa saja yang memiliki akses ke kata sandi Bitcoin memiliki wewenang untuk menghabiskan Bitcoin yang dibukanya. Apabila kata sandinya hilang, maka si “penambang” juga kehilangan semua Bitcoin-nya.

Hanya persoalannya sekarang, kita tidak tahu bagaimana cara BI dan OJK mendeteksi dan mendapatkan data mengenai orang yang “menambang” atau mentransaksikan mata uang digital tersebut. Karena dalam aturannya yang dianggap melanggar UU Mata Uang adalah sebagai alat transaksi. Sementara sampai sekarang belum ada larangan mengenai kepemilikan dan “menambang” mata uang digital tersebut. Untuk itu, BI dan OJK dapat lebih tegas lagi membuat aturan kepemilikan Bitcoin ke depan.

BERITA TERKAIT

Dua Tantangan Perpajakan Di Era Ekonomi Digital

    NERACA   Jakarta - Direktur Jenderal Pajak Robert Pakpahan mengungkapkan terdapat dua tantangan utama yang harus dihadapi Direktorat…

Pengusaha Minta Aturan Super Deductible Tax Diperjelas

NERACA Jakarta – Ketua Umum Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman Indonesia (GPMMI) Adhi Lukman meminta pemerintah memperjelas aturan mengenai insentif…

Pemakai Dompet Digital Dominan Transaksi Retail

NERACA Jakarta – Snapcart, lembaga riset berbasis aplikasi, melakukan penelitian perilaku konsumen dalam bertransaksi dengan aplikasi pembayaran digital menunjukan mayoritas…

BERITA LAINNYA DI EDITORIAL

Pembelajaran Medsos

Sebagian masyarakat Indonesia saat ini merasa resah atas ancaman hukuman UU ITE yang sejauh ini telah menjerat ratusan orang yang…

Ujian Kredibilitas BUMN

  Dua BUMN besar, PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk dan PT Pertamina (Persero), belum lama ini tersandung skandal perhitungan laporan…

Waspadai Penyebab Defisit

Dua lembaga pemantau cuaca, BMKG dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), mengingatkan masyarakat akan perubahan cuaca yang sangat dinamis dengan…