Karakteristik Pasar Perumahan Ekspatriat Tidak Berubah

NERACA

Jakarta - Konsultan properti Colliers International menyatakan bahwa karakteristik pasar perumahan untuk ekspatriat di wilayah DKI Jakarta tidak berubah, sama dengan tahun-tahun sebelumnya.

"Pasar ekspatriat tidak ada perubahan dibanding tahun lalu. Banyak kontrak kerja yang berakhir dan sedikit proyek besar berskala nasional di Jakarta menjadi alasan tingkat permintaan perumahan ekspatriat tidak bergerak," kata Senior Associate Director Colliers International Indonesia, Ferry Salanto, di Jakarta, dikutip dart Antara, Rabu (14/11).

Selain itu, ujar dia, permintaan pada rumah di dalam kompleks untuk ekspatriat tetap tinggi, sebaliknya permintaah untuk rumah di luar kompleks cenderung turun. Hal tersebut, lanjut dia, terkait dengan pertimbangan bahwa di dalam kompleks perumahan keamanannya lebih terjamin dibandingkan dengan di luar.

Ia juga mengungkapkan, banyaknya ekspatriat dari China yang datang ke Jakarta tidak berpengaruh ke permintaan perumahan ekspatriat karena anggaran yang cenderung terbatas dan faktor efisiensi,mereka lebih banyak yang memilih apartemen kelas menengah-bawah atau kos-kosan.

Pada saat ini, industri jasa, manufaktur, kantor perwakilan negara asing dan institusi keuangan dinilai masih menjadi penggerak utama permintaan hunian untuk kalangan ekspatriat. Sedangkan terkait dengan lokasi, kawasan Jakarta Selatan dan Menteng-Jakarta Pusat dinilai juga masih menjadi incaran ekspatriat karena letaknya strategis dengan sarana pendukung yang lengkap seperti sekolah, mal dan rumah sakit.

Sebelumnya, Dewan Pengurus Pusat Real Estate Indonesia (REI) mengharapkan DPR RI segera mengesahkan Rancangan Undang-Undang Pertanahan menyusul aturan pembelian properti oleh orang asing di Indonesia.

"Kami masih mempersiapkan kerja sama dengan BPN untuk akreditasi petugas juru ukur kami," kata Wakil Ketua Umum Bidang Pertanahan DPP REI Adri Istmabul Lingga Gayo ketika dihubungi di Jakarta, Sabtu (9/6).

REI, menurut Adri, akan menjadi pemrakarsa dalam menyusun tata kelola kepemilikan properti oleh orang asing bersama Kementerian Agraria dan Tata Ruang."Kami ingin melibatkan instansi lain seperti Imigrasi, Pajak dan Notaris/PPAT melalui panitia ad hoc sehinga akan keluar satu Buku Aturan yang baku," kata dia. Mohar