NERACA

Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan bahwa pemerintah akan memperhatikan secara serius kualitas sumber daya manusia (SDM) melalui pengalokasian anggaran pendidikan dan kesehatan. “Di dalam konteks bagaimana mengelola APBN, sesuai dengan prioritas yang disampaikan Presiden Joko Widodo, SDM merupakan prioritas utama pengalokasian," kata Sri Mulyani dalam acara Penganugerahan Habibie Award Periode XX Tahun 2018 di Jakarta, Selasa (13/11).

Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia tersebut mengatakan bahwa Indonesia sesudah Reformasi memiliki komitmen 20 persen anggaran negara adalah untuk pendidikan. Pada 2018 terdapat sekitar Rp440 triliun untuk pendidikan. Angka tersebut meningkat menjadi sekitar Rp500 triliun tahun berikutnya. Anggaran pendidikan tersebut sebagian dialokasikan untuk dana abadi pendidikan (sovereign wealth fund) yang membiayai beasiswa pendidikan mahasiswa, seperti melalui Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP).

Sri Mulyani menyebutkan jumlah penerima beasiswa sudah mencapai lebih dari 18 ribu orang, terdiri dari tujuh ribu mahasiswa telah menyelesaikan studi dan sembilan ribu mahasiswa sedang dalam proses."Termasuk untuk tahun depan Rp55 triliun akan dilakukan afirmasi kepada kelompok masyarakat yang memang perlu mendapatkan perhatian lebih tinggi," ujar Menkeu.

Ia mengatakan bahwa Presiden Joko Widodo meminta supaya memperkuat pengelola pendidikan, peneliti, dan berbagai segmen lain seperti pesantren yang berada di bawah Kementerian Agama. "Mereka membutuhkan pemihakan yang cukup baik. Kami juga memperhatikan institusi penting baik itu birokrasi di pusat dan daerah, serta TNI-Polri juga menjadi target beasiswa," ujar Sri Mulyani.

Menkeu juga mengharapkan ada kolaborasi dari semua pemangku kepentingan mengingat investasi di bidang SDM bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah pusat saja. Ia berharap kolaborasi antara pemerintah, institut, dan dunia akademik akan terus berjalan sehingga perbaikan kualitas SDM akan terwujud secara lebih efektif dan cepat.

Era Teknologi

Kemajuan teknologi yang sedang dihadapi Indonesia dalam berbagai sektor membutuhkan perhatian dan partisipasi dari berbagai pihak. Salah satu sektor yang dipengaruhi oleh kemajuan tersebut, ialah industri jasa keuangan. Selain partisipasi dari berbagai pihak, kualitas SDM juga dinilai penting dalam mengatasi hal tersebut.

Wakil Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Nurhaida berkata, mempersiapkan SDM dalam era industri 4.0 dinilai penting. Apalagi, pada Oktober 2018, Human Capital Index Indonesia di tingkat Asean pun termasuk rendah. Dari 157 negara yang diuji, Indonesia berada di peringkat 87 (0,52), di bawah Malaysia dan Filipina. Kemudian, berdasarkan data dari BPS pada Agustus 2018, sekitar 60% SDM di Indonesia masih berpendidikan SMP ke bawah.

"Bila membicarakan kemajuan teknologi, angkatan kerja yang 60% itu akan sulit beradaptasi. Pekerjaan mereka yang bersifat umum dan repetitif, kemungkinan akan tergantikan oleh robot," ujar Nurhaida. Oleh karena itu, ia mengajak para pelaku industri untuk meningkatkan kemampuan SDM mereka. Lebih lanjut, ia mengatakan jika peningkatan kualitas SDM merupakan kewajiban setiap stakeholders, terutama yang bergerak di industri jasa keuangan.

Nurhaida mengimbau, "Kami mengajak industri untuk memberikan kesempatan dalam meningkatkan kemampuan SDM,” jelasnya. Meskipun demikian, pada era digital ini, tatanan bisnis pun semakin menjadi efisien, sehingga banyak generasi yang berkecimpung di dunia startup dan kapasitas mereka pun bagus. Hal itu menunjukkan kemampuan adaptasi Indonesia terhadap kemajuan teknologi tidak kalah dengan negara lain. "Beberapa waktu lalu, kami berkunjung ke Swiss, saya bangga menyaksikan di salah satu agenda, yakni presentasi dari beberapa perusahaan startup baru, ternyata rekan-rekan dari Indonesia tidak kalah canggih. Kemampuan adaptasi Indonesia terhadap kemajuan teknologinya tidak kalah," jelas Nurhaida.