Gubernur Banten Minta Hambatan Proyek Strategis Segera Diatasi

NERACA

Serang - Gubernur Banten Wahidin Halim meminta kepada pihak terkait dan juga kabupaten/kota untuk segera menyelesaikan dan mengatasi berbagai kendala yang terjadi di lapangan dalam pelaksanaan sejumlah proyek strategis nasional (PSN) di Banten.

Dia mengatakan secara umum dari beberapa proyek PSN di Banten sudah di atas 50 persen."Kendalanya biasa, kendala di lapangan misalnya trase yang sudah didesain direncanakan, lalu di lapangannya ada pabrik, tapi sekarang sudah dikonsolidasi, persoalan lapangan sudah 'clear'. Tinggal tahapan-tahapannya harus dimulai lagi dari sekarang," kata Gubernur Banten Wahidin Halim usai memimpin rapat evaluasi pelaksanaan proyek strategis nasional (PSN), di Serang, dikutip dari Antara, kemarin.

Ia mengatakan, dalam proyek strategis nasional tersebut ada ruas jalan atau trase yang sudah baik diatas 70 persen, ada juga ruas jalan tol seperti Serpong-Balaraja yang masih minim, sehingga perlu disemangati lagi agar pelaksanaanya berjalan lancar dan baik.

Sementara dalam pembahasan rapat PSN tersebut, ada beberapa catatan Gubernur Banten terkait progress pencapaian Proyek Strategis Nasional (PSN) yang dilaksanakan di Provinsi Banten. Pertama adalah koordinasi antara satuan kerja (satker) dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) PSN dengan bupati/walikota juga dengan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda)."Hubungi dan konsultasi dengan kejaksaan, kepolisian dan pihak terkait," kata Wahidin.

Kemudian, kata gubernur, perlu ada rescheduling berkaitan dengan proyek tol Serpong Balaraja. Sebab ada perlambatan jadwal pelaksanaannya dan belum ada perkembangan sama sekali, sehingga Gubernur Banten minta agar menjadi perhatian dan catatan bersama dalam melaksanakan proyek tol tersebut.

Gubernur Banten juga meminta untuk memastikan terkait aset-aset daerah yang terkena proyek stretegis nasional. Jangan sampai kepentingan pembangunan jalan tol tersebut merugikan kepentingan daerah, apalagi asetnya menjadi tidak jelas atau hilang."Karena jangan sampai kepentingan pembangunan jalan tol merugikan kepentingan daerah terutama aset-aset daerahnya yang kadang-kadang hilang tanpa jejak," ujar dia.

Catatan berikutnya menurut Gubernur Banten adalah untuk daerah Kabupaten dan Kota Tangerang perlu adanya perubahan dari Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)."Pembangunan jalan tol berbenturan dengan jalur hijau yang sudah ditetapkan melalui perda masing-masing wilayah, nanti suatu saat kita mendorong agar menteri segera mengesahkan RTRW dan melakukan revisi karena pada prinsipnya apapun kepentingan daerah akan kita korbankan untuk kepentingan nasional," kata dia.

Menurut gubernur, setelah mengadakan rapat tersebut akan dilakukan monitoring dan pemantauan untuk melihat sejauh mana penyelesaian kendala-kendala tersebut. Namun demikian, kata dai, dari penjelasan para PPK, proyek-proyek strategis nasional tersebut akan selesai sesuai target yang telah ditentukan yakni ada yang selesai 2019 dan selesai 2020."kita lihat perkembangan sekarang ini dan nanti saya akan lapor presiden," kata Wahidin.

Wakil Ketua DPRD Banten Nuraeni mengatakan, DPRD Banten siap mendorong dan memberikan suport terhadap progres PSN tersebut serta segera menyelesaikan berbagai kendala yang dihadapi yang bisa menhambat pelaksanaan PSN di Banten. 

"Yang paling inti perhatian kami selaku DPRD Banten adalah sekecil apapun kendala itu perlu diantisipasi seperti pembebasan lahan, kemudian aset pemerintah dan juga kordinasi provinsi dengan kabupaten/kota. Kami siap dukung sepanjang progres PSN tersebut berjalan dengan baik," kata Nuraeni yang juga hadir dalam rapat tersebut.

Hadir dalam rapat evaluasi PSN di Banten tersebut Bupati Pandeglang Irna Narulita, Wakil Walikota Kota Tangerang Sachrudin yang didampingi oleh Sekda Kota Tangerang Dadi Budaeri, Pj. Walikota Serang Ade Aryanto, perwakilan dari Pemerintah Kabupaten Lebak dan Kabupaten Tangerang, serta Forkopimda Provinsi Banten. Ant