NERACA

Jakarta - Sebanyak delapan titik BBM satu harga belum dapat diresmikan karena masih terkendala izin operasional. Berdasarkan data dari BPH Migas yang dikirim kepada Antara di Jakarta, Senin, menunjukkan delapan titik masih terkendala perizinan, namun mayoritas sudah siap diresmikan hanya menunggu waktu. Kendalanya, menurut catatan BPH Migas, bukan hanya dari izin operasional namun juga karena kesiapan syarat perlengkapan, misalnya dispenser yang bermasalah serta tidak memenuhi standard.

Tetapi apabila kendala tersebut terselesaikan maka dapat dioperasikan. Masalah lain salah satunya ada di titik dekat bencana, yaitu di Palu, sehingga akses lokasi masih terkendala terdampak gempa. Delapan wilayah tersebut adalah Kecamatan Pototano (Sumbawa Barat), Ende Selatan (NTT), Satamese (NTT), Amanuban Selatan (NTT), Lumbis (Kalimantan Utara), Krayan Selatan (Kalimantan Utara), Daha Barat (Kalimantan Selatan) dan Labuan Badas (NTB).

Sebelumnya, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan meminta kepada Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo untuk mendukung program BBM satu harga. "Saya mohon bantuan kepada Pak Mendagri untuk mendukung program BBM satu harga, agar keterjangkauan masyarakat Indonesia bisa merata untuk membeli BBM," kata Jonan.

Bentuk dukungan Jonan yang dimaksud adalah untuk mengintruksikan kepada kepala daerah agar mempermudah perizinan pendirian titik penyalur BBM satu harga. Jonan menilai beberapa hal yang menghambat laju program BBM satu harga salah satunya antara lain adanya hambatan perizinan dalam membangun terminal penyalur BBM.

Data terkini program BBM satu harga di 2018 Kementerian ESDM telah membangun 73 titik, 67 titik diantaranya dioperasikan oleh Pertamina dan enam titik oleh swasta. Sejak 2017 program ini dimulai, hingga kuartal III 2018 total sudah terbangun 98 titik BBM satu harga. Target pada 2019 adalah mencapai 30 titik tambahan di seluruh Indonesia. Sehingga total titik BBM satu harga pada tahun 2017 sampai 2019 adalah 160 titik.

Sementara itu, PT Pertamina (Persero) terus merealisasikan program bahan bakar minyak (BBM) atau disebut BBM satu harga di wilayah terdepan, terluar dan terpencil. Saat ini perusahaan tersebut telah mengoperasikan 58 lembaga penyalur BBM satu harga. Project Coordinator BBM Satu Harga Retail Fuel Marketing Pertamina, Zibali Hisbul Masih, mengatakan pada 2018 yang merupakan tahap ke-2 BBM satu harga, Pertamina mendapatkan penugasan mengoperasikan 67 lokasi BBM satu harga.

Dengan beroperasinya lembaga penyalur di 58 titik, Pertamina telah merealisasikan 87 persen dari target tersebut. "Saat ini sudah 87 persen dari target tahun ini," kata Zibali. Ke-58 titik tersebut tersebar di seluruh Indonesia, yakni di wilayah Pertamina Marketing Operation Region I Aceh, Sumatera Utara (Sumut), Sumatera Barat (Sumbar), Riau 8 titik, Wilayah Marketing Operation Region II Sumatera Selatan, Lampung 3 titik, wilayah Marketing Operation Region V NTB dan NTT 10 titik.